PDI Perjuangan memilih tidak ikut berebut kursi wakil presiden yang kosong. Partai berlambang banteng itu menyerahkan sepenuhnya penentuan figur pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto — dan menyerahkan seluruh keputusan strategis partainya kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Sikap itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Bekasi, Sabtu (14/11/2026), seusai menghadiri puncak Pekan Peduli Sampah Nasional bertajuk Merawat Pertiwi di Danau Duta Harapan Telaga Mas, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.
“Pengisian Wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof Dr. Megawati Soekarnoputri,” kata Hasto. Pernyataan ini datang dua hari setelah Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada pimpinan MPR dan Presiden Prabowo, Kamis (12/11/2026), yang kemudian diterima Prabowo. Sehari sebelumnya, Jumat (13/11/2026) sore, Prabowo mengumpulkan para ketua umum partai politik di Istana Bogor untuk membahas pengganti Gibran.
Dua Nama dari Prabowo, Keputusan Strategis di Tangan Megawati
Hasto menegaskan, secara konstitusional, hak mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti berada di tangan Presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa jika terjadi kekosongan wakil presiden, MPR wajib bersidang paling lambat dalam 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua nama yang diusulkan presiden. “Konstitusi memberikan mandat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti,” ujar Hasto. “Maka kita hormati hak prerogatif dari presiden yang telah diberikan konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat.” Ia menambahkan, sosok yang kelak dipilih harus mampu menjawab persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, dan kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat. “Kalau soal nama, saya serahkan kepada Presiden,” kata Hasto.
Hasto juga merujuk pada penjelasan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang menurutnya mengatur bahwa dua nama calon wakil presiden pengganti berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran sebelumnya. “Prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati, demokrasi yang baik harus kita hormati,” tegasnya. Soal nama-nama kader PDIP yang disebut masuk bursa — Ketua DPR Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung — Hasto tidak mengonfirmasi maupun membantah. Ia hanya mengulang bahwa hal-hal strategis diputuskan Megawati. Hal yang sama berlaku untuk kemungkinan PDIP bergabung ke koalisi pemerintahan: sepenuhnya kewenangan ketua umum. Tafsir soal asal-usul dua nama ini masih diperdebatkan di kalangan pakar hukum tata negara — UlasPolitik merangkumnya pada post 1276.
PDIP Menahan Diri, tapi Tidak Menutup Pintu
Sikap PDIP ini patut dibaca sebagai penahanan diri yang terhitung. PDIP adalah partai peraih kursi terbanyak di DPR hasil Pemilu 2024, tetapi ia tidak mengajukan nama, tidak pula menekan Prabowo lewat pernyataan terbuka. Sebaliknya, partai itu menempatkan diri sebagai penjaga prosedur: semua harus berjalan lewat konstitusi. Ada pesan tersirat di balik penekanan Hasto soal “koreksi ketatanegaraan”. Menurut Hasto, mundurnya Gibran menjadi “momentum bagi kita untuk melakukan suatu koreksi bagaimana negara dibangun melalui ketaatan kepada konstitusi” — dan ketaatan itu, katanya, harus diikuti dengan penuh kedisiplinan. “Tidak boleh ada manipulasi konstitusi dengan menggunakan intervensi kekuasaan,” ujarnya. Ini adalah kritik yang dibungkus bahasa konstitusi: PDIP tidak menyerang Prabowo, tetapi mengingatkan bahwa proses penggantian wapres tidak boleh keluar dari koridor hukum.
Di sisi lain, dengan menyerahkan semua keputusan strategis kepada Megawati, PDIP menjaga satu pintu komando. Tidak ada kader yang bisa berspekulasi atas nama partai, dan tidak ada tawaran dari Istana yang bisa dijawab sebelum Megawati bersuara. Itu membuat PDIP tetap relevan dalam setiap skenario: jika Prabowo membutuhkan dukungan parlemen yang luas, pintu negosiasi dengan Megawati tetap terbuka — tetapi harganya ditentukan di meja Megawati, bukan lewat pernyataan sekjen.
Peta Bursa: Puan, Pramono, dan Partai Pengusung
Bursa pengganti Gibran kini dipenuhi nama dari berbagai partai. PKB menegaskan tidak mengusulkan Muhaimin Iskandar sebagai pengganti Gibran (post 1285 dan post 1336). PAN menyatakan tidak mengajukan kader dan mendorong kader Gerindra (post 1273). Nama Ganjar Pranowo sempat diusulkan oleh pengamat Emrus Sihombing (post 1250), tetapi Gerindra merujuk penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 — dua nama itu berasal dari partai pengusung Prabowo-Gibran, dan PDIP tidak termasuk di dalamnya, karena PDIP mengusung Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024. PDIP, dengan Puan dan Pramono, adalah satu-satunya partai besar yang belum memainkan kartunya secara terbuka.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah, Jumat (13/11/2026), sempat membeberkan kriteria versi partainya: wakil presiden baru harus memiliki ikatan penuh dengan Prabowo, idealnya berasal dari kelompok politik besar di parlemen, dan tidak boleh menjadi kompetitor atau menciptakan dualisme kepemimpinan. “Dari ketiga opsi tersebut, idealnya calon wapres dari kelompok politik, tetapi bisa memiliki bonding penuh dengan presiden. Bisa memahami karakter presiden, dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres,” kata Said. Said juga memperkirakan, mengikuti tenggat 60 hari dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Indonesia sudah memiliki wakil presiden baru sebelum 12 Januari 2027. Yang belum terjawab: apakah Prabowo akan mengajukan nama dari partai pengusung seperti yang dirujuk penjelasan UU MD3, atau justru sosok nonpartai. Batas waktu penyampaian dua nama ke MPR disebut sekitar 27 November, dengan sidang paripurna MPR dijadwalkan 2 Desember. Sampai Megawati bersuara, PDIP memilih diam di posisi yang paling aman: menghormati konstitusi, dan menunggu.
Sumber: BarataNews, “Nama Puan dan Pramono Masuk Bursa Cawapres, PDIP Serahkan Keputusan ke Megawati” (14 November 2026); BSI News, “Hasto Tegaskan Megawati Tentukan Sikap PDIP Soal Pengganti Gibran” (14 November 2026, mengutip Detik); Rakyat Bekasi, “Soal Bursa Pengganti Gibran dan Peluang Masuk Kabinet Merah Putih, Hasto Kristiyanto: Keputusan Strategis di Tangan Megawati” (14 November 2026); InformasiRaja.com, “Sikap PDIP Terkait Suksesi Wapres Pengganti Gibran: Mandat Penuh di Tangan Presiden Prabowo” (14 November 2026); BeritaPrioritas, “PDIP ungkap kriteria Wapres baru pengganti Gibran: Harus punya ikatan penuh dengan Prabowo” (13 November 2026); Journalarta, “Said Abdullah soal Kriteria Wapres Prabowo” (13 November 2026). Latar: post 1273 (PAN, Doli), post 1250 (Emrus, Ganjar), post 1276 (perdebatan tafsir UU MD3), post 1285 dan post 1336 (PKB tidak mengusulkan Cak Imin), post 1241 (surat MPR, tenggat 27 November).