Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Foto Gibran Terbalik di DPRD Jabar, Buky: Bukan Instruksi Kami

Foto Gibran diturunkan dan diletakkan terbalik di ruang Banggar DPRD Jabar, Kamis (12/11). Buky membantah memerintahkannya; Dedi Mulyadi menyesalkan caranya.

Oleh 14 NOV 2026 6 menit baca
Ilustrasi ruang rapat DPRD dengan bingkai foto yang diturunkan

Foto resmi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hanya diturunkan dari dinding ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat — ia juga diletakkan dalam posisi terbalik. Insiden Kamis (12/11/2026) itu kini berbuntut panjang: Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya membantah memerintahkannya, delegasi masyarakat sipil mengakuinya sebagai aksi spontan, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat suara, Sabtu (14/11/2026), menyesalkan caranya.

Insiden itu terjadi seusai audiensi Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat dengan pimpinan DPRD Jabar, Kamis (12/11/2026). Sekitar 176 orang hadir dalam audiensi itu, menurut daftar penyelenggara. Setelah acara resmi ditutup dan para peserta meminta foto bersama, seseorang di barisan belakang menurunkan pigura foto Gibran dari dinding ruang Banggar, lalu meletakkannya dalam posisi terbalik. Videonya menyebar luas di media sosial. UlasPolitik sempat memberitakan pencopotan itu secara singkat pada 13 November (post 1265) — artikel ini merangkum tindak lanjutnya: klarifikasi kedua belah pihak, surat-menyurat, dan reaksi yang menyusul.

Bukan instruksi pimpinan, kata Buky

Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya menegaskan penurunan foto itu bukan kebijakan maupun keputusan kelembagaan DPRD. Dalam konferensi pers di ruang Banmus DPRD Jabar, Jumat (13/11/2026), ia menyatakan tidak mengetahui saat pigura foto itu dibalik oleh peserta audiensi dan membantah ada instruksi dari pimpinan. “Ada yang membawa pigura foto dari Wakil Presiden RI, lalu saya kan posisi di pinggir. Saya tidak tahu bahwa posisi foto itu dibalikin. Dan ini yang saya juga kaget sendiri,” ujar Buky. Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan turut menyaksikan audiensi. Buky juga menegaskan, “tidak mungkinlah kami yang menginstruksikan apa kejadian seperti itu.”

DPRD Jabar menyatakan pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden mengacu pada UU Nomor 24 Tahun 2009, khususnya Pasal 55, dan masih menunggu perkembangan dari pemerintah pusat. DPRD Jabar melayangkan surat permintaan klarifikasi kepada koordinator Masyarakat Sipil Jawa Barat pada Jumat (13/11/2026) — surat bernomor 3423/PR.01.01/DPRD — dengan desakan agar delegasi bertanggung jawab penuh dan menyampaikan klarifikasi secara terbuka kepada publik maksimal 1 x 24 jam. Buky memastikan foto Gibran sudah kembali dipasang di ruang Banggar; ia mengaku langsung meminta petugas memasangnya kembali begitu mengetahui pencopotan itu.

Klarifikasi delegasi: spontan, bukan skenario

Pimpinan Rombongan Audiensi Masyarakat Sipil Jawa Barat, Andri P. Kantaprawira, menjawab secara tertulis pada 13 November 2026 bahwa penurunan foto itu bukan skenario yang dirancang rombongan, melainkan tindakan spontan salah seorang peserta. Menurut surat klarifikasi itu, agenda resmi audiensi pukul 14.00–15.30 WIB hanya mencakup penyerahan pernyataan sikap yang didukung 76 tokoh (melalui Paskah Irianto dkk.) serta penyerahan simbolik figura foto yang dibawa sendiri oleh rombongan (melalui Dr. Dra. Hj. Eni Sumarni, M.Kes. dkk.) kepada Iwan Suryawan; penurunan figura terjadi saat sesi foto bersama setelah acara resmi ditutup. “Penurunan figura foto yang terpasang di ruang Banggar terjadi saat sesi foto bersama setelah acara resmi ditutup. Peserta di barisan belakang secara spontan menurunkannya untuk dijadikan properti foto. Jadi, itu murni tindakan spontan personal, bukan desain rombongan,” tulis Andri. Delegasi menyatakan insiden itu tidak ada kaitannya dengan fasilitasi maupun sikap kelembagaan DPRD Jabar, dan berargumen bahwa pada pukul 11.00 WIB di hari yang sama surat pengunduran diri Gibran disebut telah diserahkan kepada MPR sehingga Gibran dinilai sudah tidak lagi menjabat — ditulis sebagai pandangan delegasi, bukan ketetapan resmi, karena proses pemberhentian di MPR masih berjalan dengan sidang paripurna pemilihan wapres dijadwalkan Rabu (2/12/2026).

Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Mada Jawa Barat, Awandi Siroj Suwandi, menilai klarifikasi itu belum menjawab persoalan mendasar karena tidak menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua DPRD, pimpinan dan anggota DPRD Jawa Barat, maupun masyarakat. Andri memang menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan beragamnya persepsi publik yang muncul — tetapi Awandi menilai itu bukan permohonan maaf atas perbuatannya kepada DPRD.

Dedi Mulyadi menyesalkan, Bima Arya: wajar

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat suara melalui video di TikToknya, Sabtu (14/11/2026), menyayangkan aksi sekelompok orang yang menurunkan foto Gibran dengan penuh euforia lalu meletakkannya terbalik dan meninggalkannya begitu saja; ia mengingatkan ruang Banggar adalah bagian dari kantor pemerintahan untuk pengambilan keputusan antara DPRD dan eksekutif, dan meminta pihak yang terlibat memberikan penjelasan terbuka kepada publik. “Karena demokrasi bukan hanya hak, tetapi demokrasi mengajarkan tanggung jawab,” ujarnya, seperti dikutip Tribunnews. Dedi juga menegaskan setiap orang berhak menyampaikan pendapat dan mengekspresikan sikapnya dalam demokrasi. Wamendagri Bima Arya menilai penurunan foto Gibran di sejumlah kantor DPRD sebagai hal yang wajar — bentuk penyesuaian setelah Gibran berhenti dari jabatannya — tetapi mengingatkan agar prosesnya tetap dilakukan secara etis.

Reaksi publik terbelah: di media sosial, video insiden dibandingkan warganet dengan video sejumlah siswa SD yang lebih dulu berdiri tegak dan memberi penghormatan sebelum menurunkan foto Gibran (ditulis sebagai konten media sosial, bukan pernyataan resmi); musisi Sandy Andarusman, drummer Pas Band, termasuk yang mengkritik keras aksi tersebut melalui akun Instagram pribadinya, seraya menanyakan tanggapan Dedi Mulyadi. “The manners of the WEST JAVA DPRD members are disgraceful!!!!,” tulisnya — meski yang membalik foto, menurut Buky dan delegasi, adalah peserta audiensi, bukan anggota DPRD.

Analisis: soalnya bukan foto, melainkan siapa yang berhak memutuskan

Analisis — selama MPR belum memutuskan pemberhentian secara resmi, setiap pencopotan atas inisiatif sepihak bisa dibaca sebagai pendahuluan terhadap proses konstitusional; foto Presiden/Wapres bukan hiasan melainkan penanda mandat; membaliknya adalah pesan yang ditangkap publik terlepas dari siapa pelakunya. Gibran sendiri, dalam pertemuan dengan para relawan di Istana Wakil Presiden, Kamis (12/11/2026), seusai menyerahkan surat pengunduran diri, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan berpesan agar para pendukungnya tidak menjadi oposisi serta tetap mengawal program pemerintahan Presiden Prabowo hingga 2029. “Bapak Ibu ini karena saya sudah mengundurkan diri, bukan berarti besoknya saya jadi oposisi loh,” katanya. “Jadi jangan ada satu pun yang melawan Pak Presiden. Kita kawal beliau sampai 2029.” Foto itu kini sudah kembali terpasang di ruang Banggar; proses politiknya masih berjalan.

Sumber: CNN Indonesia, “Foto Gibran di DPRD Jabar Diturunkan, Sempat Ada Insiden Terbalik” (14 November 2026); TribunJabar/TribunJakarta — pencopotan foto Gibran di ruang Banggar DPRD Jabar, klarifikasi Buky Wibawa, dan kritik Sandy Andarusman (13/11/2026); DetikJabar, dikutip BSI News — “Buky Wibawa Bantah DPRD Jabar Balik Foto Gibran” (13 November 2026); Lintas Jabar — “Ketua DPRD Jabar Tegaskan Terkait Penurunan Foto Gibran Bukan Kebijakan Lembaga” (13 November 2026); Mevin.id — “Dibandingkan dengan Siswa SD, Video Foto Gibran di DPRD Jabar Jadi Sorotan Etika, Buky Minta Klarifikasi” (13 November 2026); Publica.id — “Foto Gibran Terbalik di Audiensi DPRD Jabar, Pimpinan Minta Klarifikasi” (14 November 2026); TrikUpdate — klarifikasi delegasi Andri P. Kantaprawira dan tanggapan Awandi Siroj Suwandi (14 November 2026); Kompas TV — “Heboh di DPRD Jabar! Foto Wapres Gibran Diturunkan & Dibalik Aliansi Masyarakat Sipil”; Tribunnews — pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi via TikTok, Sabtu (14/11/2026), dan penilaian Wamendagri Bima Arya; Jurnal Indonesia — “Gibran Rakabuming Raka Minta Maaf & Tegaskan Tetap Dukung Presiden hingga 2029” (12 November 2026). Latar: post 1265 (pencopotan di Grahadi, Graha Sawala, DPP PKB, DPRD Jabar, DPRD Riau, dan Disdik Jabar) dan post 1321 (gelombang pencopotan di Banten, Kuningan, Serang, Bima, Sumbar, dan Malang). Halaman CNN Indonesia tidak dapat dibuka langsung (domain diblokir); substansi diverifikasi lewat republication dan kutipan di atas.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik