Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Paripurna Hari Ini: HMP Gibran Diumumkan, Bukan Diputuskan

Paripurna DPR hari ini hanya mengumumkan usul HMP terhadap Gibran — bukan memutus nasibnya. Surat mundur Gibran masih menggantung tanpa konfirmasi resmi MPR.

Oleh 12 NOV 2026 6 menit baca
Ilustrasi ruang sidang paripurna yang kosong dengan palu sidang di meja pimpinan

Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026) dengan agenda pertama pengumuman usul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usul itu ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi dan berkaitan dengan polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran. Judul-judul yang menyebut paripurna hari ini “memutuskan nasib Gibran” perlu diluruskan. Yang terjadi hari ini adalah pengumuman resmi bahwa usul HMP telah diterima pimpinan DPR. Pemungutan suara soal pemakzulan tidak ada dalam agenda hari ini. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan, berdasarkan rekapitulasi dokumen yang ditandatangani, jumlah pengusul mencapai 120 orang dan tersebar di delapan fraksi: PKS 28 orang, NasDem 19, PKB 18, Demokrat 18, PDI Perjuangan 14, Golkar 11, Gerindra 11, dan PAN satu orang. Jumlah itu jauh melampaui syarat minimal 25 anggota lintas fraksi. Saan menegaskan usul tersebut akan dibawa ke rapat pimpinan DPR, lalu ke Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat konsultasi pengganti Bamus untuk dijadwalkan pembahasannya. Dasar yang dipakai para pengusul adalah Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yakni dugaan bahwa Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Substansinya, menurut Saan, adalah polemik dokumen pendidikan Gibran — sesuatu yang oleh para pengusul dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada 5 Oktober 2026 dan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026, yang menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum. Kedua putusan itu adalah fakta hukum; kesimpulan bahwa Gibran “tidak lagi memenuhi syarat” adalah pendapat para pengusul, bukan putusan lembaga mana pun.

Apa yang sebenarnya terjadi hari ini

Menurut agenda yang diterima Parlementaria (DPR), salah satu agenda paripurna hari ini adalah “Pengumuman Usul Penggunaan Hak Anggota DPR RI”. Setelah pengumuman, usul HMP masuk ke rapat pimpinan dan Bamus. Baru setelah itu paripurna memutuskan apakah HMP diterima menjadi pendapat DPR — dengan syarat kehadiran minimal dua pertiga dari 580 anggota, atau 387 orang, dan persetujuan minimal dua pertiga dari yang hadir. Jadwal persisnya sendiri masih simpang siur. Undangan awal menyebut pukul 10.00 WIB. Tempo melaporkan Setjen DPR menggesernya menjadi pukul 14.00 WIB melalui surat Nomor B/15920/LG.01.01/11/2026. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut ada rencana paripurna pukul 14.00 WIB, tetapi mengaku undangan belum disebarkan dan ia belum mengecek agenda karena tidak berada di gedung parlemen pada hari itu. Sampai ada undangan resmi yang baru, jam pelaksanaan belum bisa dipastikan. Selain HMP, paripurna hari ini juga dijadwalkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi RUU inisiatif DPR serta menyetujui perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Statistik.

Jalan panjang setelah pengumuman

Sekalipun HMP diterima menjadi pendapat DPR, jalan menuju pemberhentian masih panjang dan melibatkan tiga lembaga. Sesuai Pasal 7B UUD 1945, pendapat DPR itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, yang wajib memeriksa dan memutus dalam waktu paling lama 90 hari. Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian ke MPR. MPR kemudian wajib menggelar sidang paripurna paling lambat 30 hari setelah menerima usulan, dengan kehadiran sekurang-kurangnya tiga perempat anggota dan keputusan yang disetujui minimal dua pertiga dari yang hadir. Gibran diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam sidang itu. Artinya, 120 tanda tangan hari ini adalah pintu masuk, bukan vonis. Angka itu baru menunjukkan usul memenuhi syarat formal untuk diproses — belum suara akhir paripurna, apalagi keputusan pemberhentian.

Dua jalur yang kini berjalan bersamaan

Paripurna hari ini berlangsung di tengah kabar lain yang sama besarnya: pengunduran diri Gibran. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan pada Rabu malam (11/11/2026) bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 16.00 WIB, setelah Prabowo kembali dari kunjungan kerja ke Aceh. Budi Arie juga menyebut surat itu rencananya diteruskan ke MPR pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Namun sampai Kamis pagi, tidak ada konfirmasi resmi dari lembaga yang berwenang. Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku belum mendengar, apalagi melihat, surat tersebut. Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengaku belum mendapat informasi dari Ketua MPR. Istana belum menyampaikan pernyataan resmi, dan jumpa pers Gibran di Istana Wakil Presiden pada Rabu malam dibatalkan mendadak tanpa alasan yang jelas.

Secara ketatanegaraan, kedua jalur itu berbeda. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan pengunduran diri Wakil Presiden harus disampaikan melalui surat resmi kepada MPR, bukan hanya disampaikan secara lisan kepada Presiden. Selama surat itu belum sampai dan diproses MPR, Gibran masih sah menjabat sebagai Wakil Presiden. Menurut ketentuan Pasal 40 UU MD3, jika Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri sebelum MPR mengambil keputusan, sidang paripurna MPR untuk memutus usul pemberhentian tidak dilanjutkan — yang berarti pengunduran diri yang sah secara formal berpotensi menghentikan proses HMP di tengah jalan. Tetapi itu pun baru berlaku setelah suratnya benar-benar diterima dan diproses MPR.

Analisis: paripurna ini ujian disiplin konstitusi

Yang patut dicermati hari ini bukan sekadar apakah HMP diumumkan — itu sudah hampir pasti, karena pimpinan DPR telah menerima usulnya dan Bamus pengganti telah memasukkannya ke agenda. Yang patut dicermati adalah bagaimana DPR memperlakukan prosedurnya sendiri. Pertama, soal jam. Ketidakjelasan antara pukul 10.00 dan 14.00 WIB memang tampak sepele, tetapi undangan paripurna adalah dokumen resmi. Ketika pimpinan DPR sendiri belum bisa memastikan agenda rapatnya, publik berhak bertanya apakah lembaga ini sedang mengelola proses konstitusional yang serius atau sekadar mengejar dinamika politik hari ini. Kedua, soal dua jalur yang bertabrakan. HMP adalah mekanisme pembuktian: DPR berpendapat, MK memeriksa, MPR memutuskan. Pengunduran diri adalah jalan keluar sukarela yang tidak melalui pembuktian apa pun. Jika surat mundur Gibran benar-benar sampai ke MPR hari ini, DPR menghadapi pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan slogan: apakah HMP tetap dilanjutkan demi kepastian hukum atas polemik ijazah, atau dihentikan karena jabatannya sudah kosong? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah proses ini sungguh-sungguh soal konstitusi, atau sekadar soal siapa yang lebih dulu sampai di garis akhir. Ketiga, soal komposisi pengusul. Delapan fraksi menandatangani usul ini — termasuk Golkar dan Gerindra, partai-partai yang berada di barisan pemerintah. Itu menunjukkan polemik ijazah Gibran sudah melewati batas oposisi versus pemerintah dan menjadi persoalan kelembagaan. Tetapi tanda tangan bukanlah suara. Ujian sesungguhnya adalah paripurna pengambilan keputusan nanti, ketika 387 anggota harus hadir dan dua pertiga dari yang hadir harus setuju. Sampai hari itu tiba, semua pernyataan soal “nasib Gibran sudah diputuskan” adalah spekulasi.

Daftar sumber: 1. DPR RI (emedia.dpr.go.id), “120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat, Polemik Ijazah Wapres Masuk Agenda Paripurna”, 11 November 2026 (dibaca langsung — 120 pengusul; rincian delapan fraksi; syarat 25 anggota; rapat pimpinan dan Bamus; Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3; agenda pengumuman; RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; perpanjangan RUU Statistik) 2. Tempo, “Gibran Serahkan Surat Mundur, DPR Geser Jadwal Paripurna”, 11 November 2026 (pergeseran jadwal 10.00 ke 14.00 WIB; surat B/15920/LG.01.01/11/2026) 3. NewsHive, “Dasco Sebut Paripurna DPR Dijadwalkan Pukul 14.00”, 12 November 2026 (mengutip CNN Indonesia — undangan belum disebarkan; Dasco belum mengecek agenda) 4. Espos/Antara, “120 Anggota DPR Usulkan HMP untuk Gibran, Dibawa ke Rapat Paripurna pada Kamis”, 11 November 2026. Usulan HMP terhadap Gibran telah diberitakan pada post 997; pengunduran diri Gibran telah diberitakan pada post 1006 dan post 1027.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik