Rapat paripurna DPR hari ini, Kamis (12/11/2026), dijadwalkan mengumumkan usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan itu ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Namun di saat yang sama, kabar pengunduran diri Gibran bergerak ke tahap formal: dua sumber di MPR mengatakan kepada Reuters bahwa Gibran akan menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR pada Kamis pagi ini. Pertanyaan yang kini mengemuka di Senayan: apa nasib HMP jika Gibran resmi mundur sebelum proses itu berjalan jauh? Jawaban singkatnya, menurut aturan dan sejumlah penjelasan dari anggota DPR serta pakar hukum tata negara: HMP kehilangan objeknya.
HMP kehilangan objek jika Gibran berhenti
HMP adalah pintu masuk proses pemakzulan. Objeknya adalah jabatan wakil presiden yang sedang diemban. Jika Gibran resmi mengundurkan diri dan berhenti dari jabatannya atas permintaan sendiri, proses pemakzulan di DPR maupun pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi (MK) kehilangan objek dan berhenti dengan sendirinya. Ketentuan itu tercermin dalam aturan beracara di MK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, apabila presiden dan/atau wakil presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di MK, proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh MK. Ketentuan yang sama berlaku di ujung proses: menurut Pasal 40 UU MD3, jika presiden dan/atau wakil presiden mengundurkan diri sebelum MPR mengambil keputusan, sidang paripurna MPR untuk memutus usul pemberhentian tidak dilanjutkan. Namun ada syarat yang tak boleh dilewati: pengunduran diri itu harus resmi dan sampai ke lembaga yang berwenang. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pengunduran diri wakil presiden harus disampaikan melalui surat resmi kepada MPR, bukan hanya disampaikan secara lisan kepada presiden. Selama surat itu belum sampai dan belum diproses MPR, Gibran masih berstatus wakil presiden — dan HMP tetap berjalan. Perbedaan nasib antara mundur dan dimakzulkan juga menyangkut hak yang diterima setelahnya. Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, jika Gibran mengundurkan diri, ia masih berhak atas sejumlah fasilitas, mulai dari tunjangan pensiun hingga rumah dan pengawalan VVIP. “Setahu saya, terminologi ketika berhenti atau mengundurkan diri, beliau (Gibran) masih akan tetap mendapatkan beberapa fasilitas, tunjangan pensiun, rumah, mungkin pengawalan VVIP,” kata Yunarto dalam tayangan Kompas TV, Selasa (10/11/2026). Sebaliknya, jika diberhentikan lewat pemakzulan, fasilitas itu tidak didapat. Yunarto juga menilai pengunduran diri lebih tidak memalukan dibanding harus melalui HMP — dan menyebut pemakzulan akan menjadi “tinta hitam” bagi nama Gibran dan Jokowi, “apalagi didahului oleh keputusan hukum di MK dan MA”. Itu penilaiannya sebagai pengamat, bukan putusan lembaga mana pun. Tidak semua anggota DPR sepakat bahwa mundur menutup perkara begitu saja. Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid menegaskan, “mundur atau dimundurkan sama-sama tetap melalui sidang DPR.” Artinya, menurut dia, penggantian wakil presiden tetap diproses lewat mekanisme parlemen.
Jika kursi kosong, MPR pilih pengganti dalam 60 hari
Apabila pengunduran diri Gibran resmi diproses, kekosongan jabatan wakil presiden mengikuti Pasal 8 ayat (2) UUD 1945: MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Presiden tidak bisa menunjuk pengganti secara langsung. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, menjelaskan mekanisme itu berlaku untuk kekosongan jabatan wakil presiden, baik karena pengunduran diri maupun pemberhentian. Dua nama yang diajukan presiden akan diverifikasi terlebih dahulu oleh tim yang dibentuk MPR; calon yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada presiden untuk diajukan ulang. Ketentuan teknis pemilihan juga tercantum dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024. Sebagai pembanding, jalur pemakzulan jauh lebih panjang. Usul HMP harus diajukan sedikitnya 25 anggota dari lebih satu fraksi — syarat yang sudah jauh terlampaui 120 penandatangan dari delapan fraksi. Usul itu harus disetujui rapat paripurna dengan kuorum dan suara dua pertiga, lalu DPR membawa pendapatnya ke MK. MK wajib memutus paling lama 90 hari, dan jika pendapat DPR terbukti, MPR memutuskan pemberhentian paling lambat 30 hari setelah menerima usulan. Sejumlah media memperkirakan seluruh rangkaian itu memakan waktu lima hingga tujuh setengah bulan — itu estimasi, bukan batas waktu resmi dalam konstitusi.
Yang masih menggantung pagi ini
Sejumlah hal sudah terkonfirmasi: Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup Selasa (10/11/2026), sebagaimana dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar pengunduran diri itu pada Rabu (11/11/2026) dan menyebut surat diserahkan kepada Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma. Usul HMP dari 120 anggota delapan fraksi sudah diterima pimpinan DPR dan diumumkan dalam paripurna hari ini pukul 14.00 WIB. Yang belum terkonfirmasi: apakah surat pengunduran diri itu sudah sampai ke MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku belum mendengar apalagi melihat surat tersebut hingga Rabu malam. Istana juga belum mengeluarkan pernyataan resmi soal pengunduran diri itu, dan jumpa pers Gibran di Istana Wakil Presiden pada Rabu malam dibatalkan mendadak. Artinya, sampai surat resmi itu benar-benar diterima MPR, HMP tetap hidup — dan paripurna pukul 14.00 WIB hari ini tetap menjadi penanda penting. Pengumuman usul HMP hari ini bukan keputusan pemakzulan, melainkan pengumuman bahwa usul itu masuk dan akan diproses sesuai mekanisme. Nasib akhirnya ditentukan oleh satu hal sederhana: surat mana yang sampai lebih dulu ke lembaga yang berwenang.
Daftar sumber: 1. CNA/Reuters, “Gibran dikabarkan mundur, surat diserahkan ke Prabowo”, 11 November 2026 (dibaca langsung — Budi Arie kepada Reuters; dua sumber MPR soal surat ke MPR Kamis pagi) 2. afu.id, “Ini Mekanisme DPR Jika Gibran Mengundurkan Diri”, 10 November 2026 (dibaca langsung — Aan Eko Widiarto; Pasal 8 ayat (2); Pasal 210 UU MD3) 3. afu.id, “Berapa Lama Indonesia Punya Wapres Baru jika Gibran Mundur atau Dimakzulkan?”, 11 November 2026 (dibaca langsung — estimasi 5–7,5 bulan; Pasal 7B ayat (7); Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024) 4. Tribunnews (mengutip Kompas TV), “Soal Hak Menyatakan Pendapat DPR, Ahli Strategi Politik: Ini Mengarah Gibran akan Mengundurkan Diri”, 10 November 2026 (dibaca langsung — Yunarto Wijaya: fasilitas, “lebih tidak memalukan”, “tinta hitam”) 5. lensahukum.co.id, “DPR Bahas Usul Pemakzulan Gibran Lewat Rapat Paripurna”, 11 November 2026 (dibaca langsung — Pasal 80 UU 24/2003; PMK 21/2009; ketentuan gugur bila wapres mundur) 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 82 (dibaca langsung — pemeriksaan dihentikan, permohonan dinyatakan gugur). Usulan HMP terhadap Gibran telah diberitakan pada post 997 dan post 1047; pengunduran diri Gibran telah diberitakan pada post 1006 dan post 1027.