Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Niat Mundur Gibran: Demokrat Menunggu, HMP di DPR Jalan Terus

Demokrat menunggu kejelasan soal niat mundur Gibran, sedangkan DPR menegaskan proses Hak Menyatakan Pendapat tetap berjalan. Niat bukan surat pengunduran diri.

Oleh 10 NOV 2026 5 menit baca
Ilustrasi kursi kantor kosong di depan meja kerja dengan bendera Merah Putih dan pemandangan Monas pada senja hari

Jakarta — Belum ada surat, belum ada keputusan final. Namun sehari setelah Istana mengonfirmasi niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri, dua kubu yang paling menentukan nasibnya mulai bersuara: Partai Demokrat memilih menunggu, sementara DPR menegaskan proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) tidak berhenti hanya karena ada niat mundur.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi pada Selasa (10/11/2026) bahwa Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup sekitar dua setengah jam di Istana. “Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK dan MA,” kata Prasetyo. Ia juga meluruskan bahwa Presiden tidak menolak niat itu — namun tidak menolak bukan berarti menyetujui. Gibran, menurut Prasetyo, meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hingga kini belum ada surat pengunduran diri resmi, dan Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden — hal yang juga ditegaskan Ketua DPR Puan Maharani pada Selasa siang.

Demokrat menunggu kejelasan

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan partainya menunggu kejelasan soal niat Gibran mundur, menurut laporan Antara pada Selasa sore. Sikap menunggu ini konsisten dengan posisi Demokrat sejak putusan Mahkamah Agung (MA) diketok pada 30 Oktober 2026: politikus Demokrat Andi Arief sebelumnya menyebut partainya masih mempertimbangkan berbagai aspek dan sikap resmi akan disampaikan oleh ketua umum, dan Sekretaris Jenderal Demokrat Herman Khaeron menegaskan partainya masih mendalami persoalan tersebut dan menunggu keputusan pimpinan tertinggi partai serta agenda Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Bedakan dengan suara-suara Demokrat sebelumnya. Pada 1 November, Wakil Sekretaris Jenderal Jansen Sitindaon dan anggota Komisi III DPR Benny K. Harman secara terbuka menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat dan menyebut dua pilihan — mundur secara terhormat atau dimundurkan lewat DPR dan MPR. Kedua pernyataan itu merupakan pandangan pribadi, bukan sikap resmi partai. Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, menyatakan putusan MA itu tidak memengaruhi posisi Gibran sebagai wakil presiden. Dengan AHY kini bicara soal menunggu kejelasan, Demokrat sebagai partai koalisi pemerintahan belum mengambil posisi — dan posisi itulah yang kini ditunggu.

Doli: niat mundur tak hentikan HMP

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan niat mundur Gibran tidak menghentikan proses HMP di DPR, menurut laporan Antara. Pernyataan itu sejalan dengan apa yang ia sampaikan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa: pengunduran diri wakil presiden bukan keputusan Presiden. “Keputusannya bukan di Pak Presiden. Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui,” kata Doli, seperti dikutip Liputan6.

Doli juga mengingatkan bahwa yang disampaikan Gibran sejauh ini masih sebatas niat. “Jangan di-spin, sekali lagi ini kan pertanyaannya seandainya nih tadi kan. Seandainya kalau seperti itu, nah nanti DPR lagi yang menilai apakah pengunduran diri itu, bukan presiden,” ujarnya. DPR, kata dia, bahkan belum melihat suratnya: “Kita belum lihat suratnya apa ada benar ada apa enggak.”

Soal pengganti, Doli menyebut pengisian kekosongan jabatan wakil presiden harus melalui sidang istimewa MPR. Sementara itu, penggalangan tanda tangan pengusul HMP terus berjalan lintas fraksi usai rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa pagi — paripurna yang dibuka Ketua DPR Puan Maharani itu sendiri tidak mengagendakan pemakzulan. Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menyebut sudah lebih dari 25 anggota dewan membubuhkan tanda tangan, meski masih bersifat dukungan personal tanpa instruksi partai. Puan meminta publik tidak berspekulasi: “Ya, selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja.”

Istana sendiri menghormati proses HMP itu. “Itu tentunya adalah proses politik yang juga sama-sama kita hormati. Karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR,” kata Prasetyo.

Analisis: dua jalur kini berjalan beriringan

Yang terjadi sekarang adalah dua jalur konstitusional yang berjalan beriringan dan belum tentu bertemu. Jalur pertama adalah pengunduran diri sukarela: bila Gibran benar-benar mundur, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Jalur kedua adalah HMP: bila menjadi sikap resmi DPR, pendapat DPR diuji Mahkamah Konstitusi, lalu diputuskan MPR berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Keduanya sama-sama belum sampai di ujung. Niat bukan surat, dan HMP bukan putusan. Yang bisa mengubah peta dengan cepat adalah tiga hal: surat pengunduran diri resmi dari Gibran, sikap resmi Demokrat dan fraksi-fraksi lain di DPR, serta hasil proses PTUN yang diminta Gibran. Sampai ketiganya jelas, status Gibran secara hukum tetap Wakil Presiden — dan setiap klaim sebaliknya, dari arah mana pun, adalah spekulasi.

Daftar sumber: 1. Antara, “AHY: Demokrat tunggu kejelasan soal niat Gibran mundur”, 10 November 2026 — https://www.antaranews.com/berita/5844395/ahy-demokrat-tunggu-kejelasan-soal-niat-gibran-mundur (halaman Antara tidak dapat dibuka langsung; pernyataan AHY dikutip sebagaimana dilaporkan Antara, dan sikap menunggu Demokrat dikuatkan Sekretaris Jenderal Herman Khaeron melalui one.news) 2. Antara, “Doli sebut niat mundur Gibran tak hentikan proses HMP di DPR”, 10 November 2026 — https://www.antaranews.com/berita/5844391/doli-sebut-niat-mundur-gibran-tak-hentikan-proses-hmp-di-dpr (halaman Antara tidak dapat dibuka langsung; kutipan Doli diverifikasi melalui Liputan6) 3. Antara, “Wapres Gibran ajukan niatan mundur, Cak Imin: kita tunggu saja”, 10 November 2026 — https://www.antaranews.com/berita/5844383/wapres-gibran-ajukan-niatan-mundur-cak-imin-kita-tunggu-saja (tidak dipakai sebagai sumber utama; pernyataan Cak Imin tidak menambah substansi di luar pernyataan Puan Maharani) 4. Liputan6, dikutip TwaslNews, “Gibran Berniat Mundur dari Wapres, DPR Tunggu Surat Resmi”, 10 November 2026 — https://twaslnews1.twaslnews.com/7430068/ 5. Bloomberg Technoz, “Kata Ketua DPR Soal Kabar Pengunduran Diri Wapres Gibran”, 10 November 2026 — https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/127250/kata-ketua-dpr-soal-kabar-pengunduran-diri-wapres-gibran 6. Holopis, “Doli Sebut Gibran Bisa Mundur atau Diberhentikan, Ini Mekanisme Konstitusionalnya”, 9 November 2026 — https://holopis.com/2026/11/09/doli-sebut-gibran-bisa-mundur-atau-diberhentikan-ini-mekanisme-konstitusionalnya/ 7. WiraNews, “Paripurna DPR: Usul HMP Gibran Terus Dikumpulkan” — https://wirandhika.my.id/paripurna-dpr-usul-hmp-gibran-terus-dikumpulkan/ 8. one.news, “Gibran Ajukan Mundur, Prabowo Pilih Beri Saran Daripada Menolak”, 10 November 2026 — https://one.news/id/nasional/146742/gibran-ajukan-mundur-prabowo-pilih-beri-saran-daripada-menolak 9. Kompas.com, dikutip sejumlah media, “Wasekjen Demokrat Respons Putusan MA Soal Gibran: Pilihannya Mundur atau…”, 1 November 2026 — pernyataan Jansen Sitindaon melalui akun X, 31 Oktober 2026 10. Pemberitaan UlasPolitik sebelumnya (post 877, 855, 844)

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik