Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, mengaku sudah berkonsultasi dengan KPK sejak 2024 mengenai kelanjutan pekerjaannya sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement dan kerja sama komersial. Klaim itu ia sampaikan dalam video klarifikasi yang diunggah akun Instagram resmi lembaganya, @ukp_mudaseni_raffiahmad, Senin (16/11/2026), di tengah polemik kontrak jasa influencer senilai Rp14,7 miliar yang diungkap Indonesia Corruption Watch (ICW). KPK menanggapi klaim itu pada Selasa (17/11/2026): konsultasi tersebut berada dalam ranah pencegahan — bukan persetujuan atas kontrak-kontrak kementerian yang kini dipersoalkan. Yang disampaikan Raffi adalah klaimnya sendiri tentang isi konsultasi itu; KPK belum membuka isi konsultasi 2024 tersebut. KPK juga baru menelaah temuan ICW — belum membuka penyelidikan dan belum ada tersangka. Asas praduga tak bersalah berlaku penuh.
Klaim Raffi: Sudah Konsultasi Sejak 2024
“Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya,” kata Raffi dalam video tersebut. Menurut Raffi, dari hasil konsultasi itu KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Raffi juga menjelaskan kronologi kontrak yang dipersoalkan. Kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 diteken sebelum ia dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada 22 Oktober 2024. Sementara kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terjadi saat ia sudah menjabat. Dalam video yang sama, Raffi meminta maaf kepada publik dan menyatakan siap diperiksa Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Dalam video ini, tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf,” ujarnya. Ia juga menyadari bahwa etika, kepatutan, dan kepercayaan publik yang melekat pada jabatannya harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan. Dalam konferensi pers bersama The Dudas Minus One pada hari yang sama di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Raffi menyerahkan kelanjutan tugas jabatannya kepada Presiden: “Kalau untuk masalah ini saya pasti akan ikut arahan Pak Presiden bagaimana baiknya.”
Kata KPK: Konsultasi Itu Ranah Pencegahan
KPK menanggapi klaim Raffi itu pada Selasa (17/11/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan lembaganya terbuka bagi pihak mana pun yang ingin berkonsultasi maupun meminta pendampingan. Namun ia menegaskan konsultasi tersebut berada dalam ranah pencegahan tindak pidana korupsi — lewat konsultasi, KPK dapat memberi rekomendasi untuk memitigasi potensi korupsi sejak dini, termasuk risiko benturan kepentingan. “Bisa kita mitigasi sejak awal karena itu memang ranah kewenangan dari pencegahan. Termasuk berlanjut soal isu dugaan atau potensi adanya benturan kepentingan dalam suatu pengadaan barang dan jasa,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Budi juga mendorong kedua kementerian mengevaluasi proses pengadaan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian hasil pekerjaan — tuntutan evaluasi yang sebenarnya sudah ia sampaikan sejak Selasa (10/11/2026), sehingga pernyataan 17/11 ini mengulang dan menegaskan kembali. Pernyataan ini penting: KPK tidak mengonfirmasi bahwa konsultasi 2024 membersihkan kontrak-kontrak yang kini dipersoalkan — justru proses pengadaannya diminta dievaluasi. Ada satu konteks 2024 yang kerap luput. Pernyataan publik KPK saat itu disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan pada 13 November 2024, yang menyebut tidak ada larangan tegas bagi Raffi untuk menerima endorsement. “Tidak ada larangan yang tegas dan jelas (untuk Raffi sebagai pejabat terima endorsement). Jadi biasanya sih boleh saja, mungkin etis atau tidak saja ya,” katanya. Pernyataan itu menyangkut endorsement secara umum — dan dalam konteks itu, soal istri Raffi, Nagita Slavina, menerima barang endorsement — bukan khusus soal kontrak yang dibiayai anggaran kementerian. Menyamakan keduanya adalah lompatan yang tidak didukung bukti. Sehari sebelumnya, pada 15 November 2024, juru bicara KPK kala itu, Tessa Mahardhika Sugiarto, justru mengingatkan bahwa endorsement bagi pejabat bisa memicu konflik kepentingan bila diberikan dengan maksud tertentu. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein pada Senin (16/11) mempersilakan masyarakat melaporkan temuan terkait kontrak itu, dengan dokumen yang cukup lengkap sebagai bahan telaah.
Yang Belum Terjawab: Status Temuan ICW
Polemik ini bermula dari siaran pers ICW pada 9 November 2026. Berdasarkan penelusuran data realisasi pengadaan di portal LKPP (data.inaproc.id) tahun anggaran 2023–2026, ICW mencatat delapan paket pengadaan jasa publikasi digital senilai Rp14.696.955.002 yang dikerjakan PT Rans Animasi Indonesia: lima paket dari Kemendikbudristek pada 2024 senilai sekitar Rp3,9 miliar, dan tiga paket dari KKP pada 2025–2026 senilai sekitar Rp10,8 miliar. Rincian lengkap temuan itu — termasuk kepemilikan perusahaan, dugaan spec-locking, respons KKP dan RANS, serta tuntutan ICW — sudah dimuat dalam UlasPolitik post 987 (11/11). Yang baru sejak itu adalah respons Raffi dan KPK di atas, serta satu hal lain: Raffi bersama Ariel, Desta, dan Gading Marten yang tergabung dalam The Dudas Minus One berkomitmen menyalurkan Rp15 miliar untuk korban bencana, dengan penyaluran difokuskan di Pidie Jaya dan Gayo Lues. Dana itu berasal dari dana pribadi Raffi dan seluruh honor ketiganya dari kerja sama dengan KKP — dan tidak disetor ke kas negara. Hingga kini belum ada hasil audit maupun penyelidikan resmi atas delapan paket tersebut. Di sinilah letak soalnya. Konsultasi pencegahan memang hal yang patut dilakukan pejabat publik — dan KPK sendiri mendorongnya. Tetapi konsultasi soal “bolehkah saya tetap menjadi pekerja seni” tidak sama dengan persetujuan atas “bolehkah perusahaan saya menerima kontrak APBN dari kementerian”. Yang pertama soal status pribadi, yang kedua soal proses pengadaan, benturan kepentingan, dan persaingan yang adil. Selama audit Inspektorat, BPKP, dan BPK serta telaah KPK belum selesai, polemik ini belum bisa ditutup oleh permintaan maaf, donasi, maupun klaim konsultasi. Justru evaluasi pengadaan yang diminta KPK itulah ujian sesungguhnya — dan publik berhak menagih hasilnya.
Sumber: AFU, “Bisakah Polemik Rp14,69 Miliar Raffi Ahmad Selesai dengan Maaf dan Donasi Rp15 Miliar? Ini Akar Masalah dan Aturannya”, 16 November 2026 (dibaca langsung — video Senin 16/11, donasi Rp15 miliar, Pidie Jaya + Gayo Lues, klaim konsultasi, Pahala 2024, Budi 10/11, analisis hukum); Kompas.com, “Raffi Ahmad Jadi Pejabat, KPK Sebut Nagita Slavina Boleh Terima Barang Endorsement”, 13 November 2024 (dibaca langsung — kutipan Pahala Nainggolan verbatim, konteks barang endorsement Nagita, kewajiban LHKPN); CNA.id (mengutip Antara), “KPK Respons Temuan ICW soal RANS Raffi Ahmad Rp14,7 Miliar”, 12 November 2026, diperbarui 17 November 2026 (dibaca langsung — temuan ICW, kutipan Budi 10/11, pandangan Fadli Zon, klarifikasi RANS 10/11, dugaan spec-locking Zararah Azhim Syah); Ranjana, “KPK Minta Dua Kementerian Evaluasi Terkait Kontrak Jasa Influencer”, 18 November 2026 (dibaca langsung — kutipan Budi 17/11 verbatim, konsultasi sebagai ranah pencegahan); Kompas.com, 16 November 2026 (terverifikasi via pencarian — video Senin 16/11, permintaan maaf, kesiapan diaudit); InvestorTrust, “KPK Persilakan Laporkan soal Kontrak Rp 14,7 Miliar Raffi Ahmad dengan 2 Kementerian”, 16 November 2026 (terverifikasi via pencarian — undangan melapor Achmad Taufik Husein; halaman penuh mengembalikan HTTP 429, tidak dicoba ulang); Forensik Narasi, “Donasi Rp15 Miliar Mengalir, Dokumen Kontrak RANS Masih Terkunci”, 17 November 2026 (terverifikasi via pencarian — KPK belum membuka isi konsultasi 2024, peringatan Tessa Mahardhika 15 November 2024); Janaloka Journal, “Raffi Ahmad Akhirnya Minta Maaf Soal Endorsement Rp15 Miliar, Siap Diperiksa BPKP”, 18 November 2026 (terverifikasi via pencarian — konferensi pers The Dudas Minus One, Senin 16/11, Kebayoran Baru). Latar: UlasPolitik post 987 (temuan ICW selengkapnya, 11/11).