Komisi II DPR RI memberi apresiasi kepada Pemerintah Kota Tangerang atas pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) berbasis meritokrasi dan inovasi pelayanan publik. Apresiasi itu disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik ke Pemkot Tangerang pada Jumat (13/11/2026), dalam rangka evaluasi pengawasan pelayanan publik daerah Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027. Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima diterima langsung Wali Kota Tangerang Sachrudin di Ruang Rapat Akhlakul Karimah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.
Empat aspek yang dievaluasi
Evaluasi mencakup empat aspek utama: standar pelayanan, pengaduan masyarakat, aparatur dan pengawasan internal, serta pembangunan Zona Integritas. Dari keempatnya, pengelolaan sumber daya manusia menjadi sorotan utama rombongan DPR. “Menurut catatan kami, yang layak menjadi percontohan adalah pengelolaan SDM melalui proses meritokrasi serta pengembangan SDM yang berdampak pada peningkatan soft skill dan hard skill dari ASN-ASN di Kota Tangerang,” kata Aria Bima. Aria Bima juga mengapresiasi Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mengintegrasikan berbagai layanan lintas instansi, serta digitalisasi layanan pengaduan masyarakat yang direspons cepat. Menurutnya, pelayanan terpadu dalam satu sistem yang terintegrasi itu menarik untuk dijadikan percontohan. Ia turut menyoroti sinergi Pemkot Tangerang dengan instansi vertikal seperti ATR/BPN serta sektor pendidikan dan kesehatan, yang dinilai mampu mengurangi ego sektoral. Wali Kota Sachrudin menegaskan komitmen Pemkot Tangerang menghadirkan pelayanan yang mudah diakses, cepat, transparan, dan akuntabel sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. “Bagi kami, keberhasilan pelayanan bukan diukur dari banyaknya inovasi, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” katanya. Ia berharap kunjungan kerja ini menghasilkan masukan dan rekomendasi konstruktif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.
Rekam jejak meritokrasi Tangerang
Pujian Komisi II ini bukan datang dari ruang kosong. Pemkot Tangerang tercatat dua kali meraih penghargaan Meritokrasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan predikat “Sangat Baik” — pada 2020 dan 2022 — dengan nilai 366, tertinggi tingkat kota/kabupaten se-Indonesia pada 2022, menurut situs resmi Pemkot Tangerang. Komitmen itu masih berjalan: pada Rabu (11/11/2026), Pemkot Tangerang menggelar penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural bagi 30 pejabat eselon II, sebagai bagian dari penguatan Sistem Merit dan Manajemen Talenta. Wali Kota Sachrudin menegaskan penempatan pejabat harus mempertimbangkan kompetensi, integritas, dan kemampuan kepemimpinan, bukan subjektivitas.
Analisis: pujian kunjungan kerja bukan vonis akhir
Apresiasi dalam kunjungan kerja adalah sinyal politik yang penting, tetapi bukan vonis akhir atas kualitas birokrasi sebuah daerah. Kunjungan kerja spesifik memang dirancang untuk menggali praktik baik, dan Tangerang — dengan rekam jejak penghargaan KASN dan manajemen talenta yang terdokumentasi — adalah contoh yang masuk akal untuk diangkat DPR sebagai model. Namun ukuran meritokrasi yang sesungguhnya tetap berada di luar ruang rapat: apakah promosi dan mutasi jabatan di Tangerang konsisten bebas dari intervensi politik, apakah pengaduan masyarakat benar-benar ditindaklanjuti, dan apakah penilaian KASN dan BKN ke depan tetap menempatkan kota ini di predikat tertinggi. Di sinilah relevansi nasional cerita ini berada: DPR bersama Kemendagri dan BKN sedang memperketat penerapan sistem merit di daerah, termasuk lewat pemeringkatan talenta digital nasional. Jika Tangerang memang menjadi percontohan, praktiknya harus tahan diuji — bukan hanya enak dipuji dalam kunjungan kerja.
Sumber: Antara (13/11/2026); SuluhNews (13/11/2026); BantenEkspres (13/11/2026); PalapaNews (13/11/2026); situs resmi Pemkot Tangerang (tangerangkota.go.id); Wanmedia (11/11/2026). (Item Antara, 13/11/2026, menjadi pemicu; laman Antara tidak dapat dibuka langsung, dan fakta-faktanya dikoroborasi sumber-sumber di atas.)