Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Koalisi Warga Sadar Surabaya Kritik Kekerasan di Yogyakarta

Koalisi Warga Sadar Surabaya mengkritik dugaan kekerasan aparat saat pengamanan aksi 10 November di Yogyakarta, sementara Komnas HAM memeriksa CCTV UGM.

Oleh 14 NOV 2026 5 menit baca
Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta

Kritik atas dugaan kekerasan aparat dalam pengamanan aksi 10 November di Yogyakarta kini datang dari luar Yogyakarta. Koalisi Warga Sadar Surabaya mengkritik dugaan kekerasan aparat tersebut, menurut laporan CNN Indonesia pada Jumat (13/11). Isi rinci pernyataan koalisi — termasuk siapa yang menyampaikannya dan tuntutan spesifiknya — belum dapat diverifikasi dari sumber kedua, sehingga artikel ini tidak mengutipnya. Yang sudah terverifikasi dari berbagai sumber adalah rangkaian peristiwa yang dikritik — dan proses pemeriksaan yang kini berjalan.

Apa yang Terjadi pada 10 November

Aksi penyampaian pendapat pada Selasa (10/11/2026) berlangsung di sejumlah titik di Yogyakarta, antara lain Kantor Gubernur DIY, DPRD DIY, dan Titik Nol Kilometer. Tuntutan yang disampaikan antara lain soal pajak, pembubaran Jaga Warga, upah yang layak, penolakan militerisme di ruang sipil, karhutla, hingga pembubaran Kopdes Merah Putih dan MBG. Menurut kronologi yang dihimpun Komnas HAM dari Polda DIY, aksi berjalan kondusif hingga sekitar pukul 18.00 WIB, lalu massa bergerak ke Tugu Jogja hingga pukul 19.00 WIB. Situasi berubah sekitar pukul 20.07 WIB. Menurut versi kepolisian, sekelompok orang yang identitasnya belum diketahui melempar batu, petasan, dan bom molotov ke arah petugas di luar Gedung DPRD DIY. Aparat gabungan Polri-TNI kemudian menembakkan gas air mata dan mendorong massa ke arah utara hingga Bundaran UGM, sekitar 1,7 kilometer dari DPRD DIY. Komnas HAM juga menerima laporan bahwa gas air mata diduga ditembakkan ke arah Bundaran UGM sekitar pukul 23.20 WIB, dan aparat dilaporkan masuk ke wilayah kampus UGM. Polda DIY membantah kendaraan taktis maupun personelnya masuk ke dalam area kampus.

Sebanyak 157 orang sempat diamankan. Menurut BBC News Indonesia, 154 orang dipulangkan kepada keluarga pada Rabu (11/11) setelah pemeriksaan tidak menemukan bukti kuat keterlibatan mereka dalam tindak pidana. Tiga orang menjadi tersangka: dua orang terkait dugaan penyalahgunaan narkoba dan telah diserahkan ke BNNP DIY, serta satu orang berinisial MGYP (23) yang diduga membawa bom molotov, petasan, dan pisau lipat. Status mereka sebagai tersangka tetap harus diuji di proses hukum — praduga tak bersalah berlaku.

Pemeriksaan Berjalan, Belum Ada Kesimpulan

Komnas HAM menyatakan memberi perhatian serius pada dugaan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebih itu. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan lembaganya memantau peristiwa tersebut sejak 11 November, berdasarkan kewenangan pemantauan dalam Pasal 89 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan meminta Polri mengusut dugaan tersebut. Pada Jumat (13/11), tim Komnas HAM mendatangi UGM, bertemu pimpinan universitas, memeriksa rekaman CCTV kampus sejak sekitar pukul 10.00 WIB hingga dini hari, meninjau lokasi di Bundaran UGM, DPRD DIY, dan Titik Nol, serta menemui korban yang masih dirawat di RSUP Dr. Sardjito. Anis Hidayah menyebut rekaman CCTV itu petunjuk krusial untuk menelusuri dugaan penggunaan kekuatan berlebih dan dugaan gas air mata masuk kampus. Komnas HAM menegaskan dugaan pelanggaran HAM masih harus diuji dengan mencocokkan keterangan, dokumentasi, dan bukti lapangan — kesimpulan baru bisa ditarik setelah seluruh informasi dianalisis. Polda DIY juga menyatakan akan membentuk tim pencari fakta yang melibatkan UGM, Kompolnas, Komnas HAM, dan Ombudsman — namun Komnas HAM menolak bergabung dengan tim bentukan Polda DIY demi menjaga imparsialitas.

UGM mengambil langkah sendiri. Rektor UGM Prof. Ova Emilia mengecam dugaan tindakan represif aparat terhadap mahasiswa dan menegaskan kampus menolak segala bentuk kekerasan, baik dalam penyampaian aspirasi maupun pengamanan demonstrasi. Tujuh mahasiswa UGM yang sempat diamankan telah dipulangkan pada Rabu (11/11) malam, sementara satu mahasiswa Fakultas Filsafat masih menjalani perawatan medis. UGM menyiapkan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bersama sejumlah perguruan tinggi lain, menyerahkan seluruh bukti video dan rekaman CCTV kepada Komnas HAM, dan mendampingi lewat Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum seorang mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2025 yang masih diperiksa di Polda DIY.

Dari sisi kepolisian, gelar perkara pada Rabu (11/11) disaksikan Komnas HAM, Kompolnas, dan Ombudsman, menurut Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo. Bidang Propam Polda DIY kini memeriksa personel yang bertugas saat kejadian: menurut Kabid Propam Kombes Pol Satya Widhy Widharyadi, 11 personel sudah dimintai keterangan dan pendalaman masih berproses, dengan kemungkinan jumlahnya bertambah. Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam mendesak Polda DIY mengusut tuntas dugaan tindakan represif dan menyatakan pihaknya bersama Propam telah mendalami video-video dari berbagai titik, termasuk Bundaran UGM. Polda DIY juga membuka dua posko pada 13 November — satu untuk pengambilan barang warga dan satu untuk pengaduan dugaan pelanggaran etik aparat. Wakil Ketua Komisi X DPR MY Esti Wijayati pada Jumat (13/11) menolak keras segala bentuk kekerasan dalam penanganan aksi demonstrasi dan meminta Polda DIY menegakkan hukum secara transparan dan profesional. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sempat meninjau DPRD DIY pada Rabu (11/11) dini hari. Human Rights Watch, dalam pernyataan 13 November, menyerukan penyelidikan yang imparsial atas dugaan penggunaan kekuatan berlebih terhadap pengunjuk rasa yang sebagian besar damai.

Mengapa Kritik dari Surabaya Penting

Kritik Koalisi Warga Sadar Surabaya penting bukan karena isinya sudah terbukti — itu masih klaim yang harus diuji — melainkan karena lokasinya. Ketika kritik atas pengamanan di Yogyakarta juga disuarakan dari Surabaya, persoalan ini berhenti menjadi urusan lokal DIY. Ia menjadi ujian nasional atas standar pengamanan aksi: apakah gas air mata boleh ditembakkan hingga ke lingkungan kampus, dan siapa yang bertanggung jawab bila prosedurnya dilanggar. Ujian itu kini berada di tangan tiga pemeriksa sekaligus: Komnas HAM dengan CCTV dan rekam medis, Propam dengan 11 personel yang sudah dimintai keterangan, dan TGPF UGM yang dibentuk kampus. Ketiganya belum menarik kesimpulan. Justru di situlah taruhannya: bila pemeriksaannya transparan dan berujung pada sanksi yang jelas bagi yang terbukti melanggar, kritik dari Surabaya dan Yogyakarta bisa berhenti menjadi polemik. Bila tidak, setiap aksi berikutnya akan dimulai dengan ketidakpercayaan yang sama — dan aparat akan kembali dihakimi sebelum pemeriksaannya selesai.

Sumber: CNN Indonesia (laporan Koalisi Warga Sadar Surabaya, 13/11/2026 — judul dan tautan terkonfirmasi lewat pencarian, halaman CNN tidak dapat dibuka langsung; isi rinci pernyataan koalisi belum terverifikasi dari sumber kedua); BBC News Indonesia (13/11/2026); Komnas HAM via SatuIndonesia dan Newshive (12-13/11/2026); UGM via BeritaMetropolitan dan SeanteroNews (13/11/2026); Polda DIY via KabarNusa, OneNews, Warta-Jogja, dan Jogja Terkini (13/11/2026); Human Rights Watch (13/11/2026); Iconomics (13/11/2026).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik