Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

HMP Gibran Masuk Paripurna Besok, 120 Anggota DPR Dukung

Usulan HMP terhadap Wapres Gibran diterima pimpinan DPR dan akan dibacakan di paripurna Kamis (12/11/2026). 120 anggota dari delapan fraksi menandatanganinya.

Oleh 11 NOV 2026 4 menit baca
Palu kayu di atas tumpukan dokumen berikat pita merah-putih

Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi diterima pimpinan DPR dan akan dibacakan dalam rapat paripurna Kamis, 12 November 2026. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan tersebut — jauh di atas syarat minimal 25 anggota.

Penerimaan usulan berlangsung dalam rapat di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026), yang dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa bersama Cucun Ahmad Syamsurijal. “Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan.

Rinciannya: PKS 28 anggota, NasDem 19, PKB 18, Demokrat 18, PDIP 14, Golkar 11, Gerindra 11, dan PAN 1. Satu media menulis angka 122, tetapi rincian per fraksinya sendiri berjumlah 120 — dan semua sumber lain menulis 120 — sehingga artikel ini memakai angka 120.

Delapan fraksi, satu meja

Kedelapan fraksi mengirimkan perwakilannya ke rapat penerimaan usulan itu. Dari PDIP hadir Abidin Fikri dan Dolfie Othniel Frederic; Gerindra diwakili Aziz Subekti dan Bahtra Banong; Golkar mengirim Ahmad Doli Kurnia, Ahmad Irawan, Bambang Patijaya, dan Abraham Sirdjadja; NasDem hadir lewat Fauzi Amro, Sugeng Suparwoto, Martin Manurung, serta Ujung Bey; PKB diwakili M. Khozin dan Sudjatmiko; Demokrat mengirim Benny K. Harman dan Hinca Pandjaitan; PKS hadir lewat Mardani Ali Sera; PAN diwakili Syarifudin Sudding.

Dasar penerimaan usulan itu adalah Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR. Substansinya merujuk Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3, yakni hak menyatakan pendapat atas dugaan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Pemicunya adalah putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal.

Perlu ditegaskan: putusan MA itu soal dokumen, bukan vonis pemberhentian. Gibran tetap Wakil Presiden sampai ada proses konstitusional yang memberhentikannya.

Besok baru dibacakan, belum diputuskan

Yang akan terjadi di paripurna Kamis besok, sekitar pukul 10.00 WIB, adalah pembacaan atau pengumuman usulan — bukan pemungutan suara. Menurut dokumen Agenda Rapat Paripurna yang diterima Parlementaria, salah satu mata acara yang tercantum adalah “Pengumuman Usul Penggunaan Hak Anggota DPR RI”, dan paripurna itu juga membahas agenda legislasi lain. Pemungutan suara atas HMP sendiri baru akan terjadi pada tahap berikutnya.

Bila HMP disetujui paripurna — dengan kehadiran sekurang-kurangnya dua pertiga anggota dan persetujuan dua pertiga dari yang hadir — pendapat DPR itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, yang memutus paling lama 90 hari, lalu ke MPR. Itulah jalur Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Perkembangannya cepat. Sehari sebelumnya, Selasa (10/11), Saan mengatakan pimpinan DPR belum menerima berkas usulan HMP secara resmi. Rabu ini berkas itu diterima — lengkap dengan tanda tangan 120 anggota dari semua fraksi yang ada di parlemen.

Analisis: ujian sesungguhnya di paripurna

Angka 120 adalah angka yang penting, tetapi bukan angka yang menentukan. Yang menentukan adalah pemungutan suara di paripurna nanti — dan tanda tangan bukan suara. Anggota yang menandatangani usulan masih bisa bersikap lain ketika paripurna memutus, apalagi bila pimpinan partai mereka memberi arahan berbeda.

Namun komposisi penandatangan itu sendiri sudah menjadi berita. Kedelapan fraksi ikut — termasuk partai-partai koalisi pemerintah: Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN. Bila koalisi solid, usulan seperti ini biasanya tidak mencapai 120 tanda tangan lintas fraksi. Fakta bahwa ia mencapai angka itu, dengan perwakilan resmi dari tiap fraksi duduk di satu meja, menunjukkan bahwa polemik ijazah Gibran sudah melewati batas oposisi dan koalisi.

Konteksnya juga sudah berubah sejak Selasa. Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo, tetapi niat itu belum diformalkan lewat surat atau pengumuman resmi. PKB dan Demokrat sudah menegaskan proses politik tetap berjalan meski Gibran menempuh PTUN. Dengan diterimanya usulan HMP, pertanyaan yang tersisa bukan lagi apakah proses itu berjalan, melainkan seberapa jauh ia akan sampai — dan jawaban itu baru akan terlihat ketika paripurna memutus.

Daftar sumber: 1. CNN Indonesia, “DPR terima usulan HMP terhadap Wapres Gibran”, 11 November 2026 (halaman CNN tidak dapat dibuka langsung dari run ini — domain diblokir — seluruh substansi artikel disandarkan pada sumber-sumber lain yang berhasil diverifikasi) 2. Astakom, “Resmi 8 Fraksi DPR Sepakat Ajukan HMP, Total 120 Anggota Teken Usulan Pemakzulan Gibran”, 11 November 2026 (15:17 WIB) 3. Investor.id, “Besok, DPR Gelar Paripurna Bahas Usulan HMP Pemakzulan Gibran”, 11 November 2026 (15:03 WIB — menulis ‘122 anggota’ tetapi rincian per fraksinya sendiri berjumlah 120) 4. CNA, “120 Anggota DPR Desak HMP soal Gibran, Besok Dibawa ke Paripurna”, 11 November 2026 (matawarta.com) 5. Detikcom, 11 November 2026 (dikutip lensahukum.co.id dan bsinews.id) 6. Lokapalanews, “Delapan Fraksi Teken Usul Hak Menyatakan Pendapat”, 11 November 2026 (dokumen Agenda Rapat Paripurna via Parlementaria) 7. UlasPolitik, “PKB: Niat Mundur Gibran Tak Hentikan HMP di DPR” (post 985) dan “Demokrat: Proses Politik Gibran Tetap Jalan Meski ke PTUN” (post 991).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik