Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan menegaskan pemerintah menghormati hak DPR memproses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan Rabu (11/11/2026) sore, pada hari yang sama pimpinan DPR menerima usulan HMP dari 120 anggota lintas delapan fraksi.
Sikap itu penting, tetapi bukan dukungan atas substansi usulan. “Hormat” atas hak DPR berbeda dengan “setuju” bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Pemerintah belum mengambil posisi atas isi usulan itu — dan memang tidak pada tempatnya mengambil posisi, karena HMP adalah hak konstitusional DPR.
Yang dikatakan pemerintah
Sehari sebelumnya, Selasa (10/11/2026), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sudah menyampaikan posisi yang sama di Kompleks Istana Kepresidenan. “Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR,” kata Prasetyo. Ia menambahkan, DPR dan setiap anggotanya memiliki hak yang dapat digunakan dalam menjalankan tugas serta fungsi sebagai lembaga legislatif, dan pemerintah tidak akan mencampuri proses yang tengah berjalan di parlemen.
Prasetyo juga memastikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap menjalankan agenda kerja seperti biasa di tengah bergulirnya HMP. Pesannya konsisten: proses politik di DPR dihormati, pekerjaan eksekutif berjalan terus.
Syahganda sendiri sehari sebelumnya sudah menjadi penegas garis pemerintah soal jalur hukum Gibran. Ia membantah klaim bahwa Prabowo menyarankan Gibran “fight” lewat PTUN, setelah berkomunikasi intensif dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra. Yusril menegaskan putusan MK dan MA sudah final dan mengikat, sehingga tidak tersedia lagi ruang upaya hukum untuk mengubah hasil perkara itu.
Hormat bukan setuju
Perlu dibedakan tiga hal yang sering tercampur dalam polemik ini. Pertama, putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal — itu soal dokumen, bukan vonis pemberhentian. Kedua, usulan HMP yang kini diproses DPR — itu soal pertanggungjawaban politik, yang baru akan diputuskan lewat paripurna, Mahkamah Konstitusi, lalu MPR. Ketiga, sikap pemerintah — menghormati prosesnya, tanpa menyatakan setuju atau tidak setuju atas substansinya.
Niat mundur Gibran sendiri belum diformalkan lewat surat atau pengumuman resmi. Sampai itu terjadi, pemerintah berada di posisi yang sama dengan parlemen: menunggu langkah resmi, sambil menghormati proses yang berjalan.
Analisis: pemerintah memilih diam yang aktif
Sikap “menghormati” ini adalah pilihan yang disengaja. Pemerintah tidak bisa menghalangi HMP — itu hak konstitusional DPR berdasarkan Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 — dan tidak bisa pula mendukungnya tanpa terlihat ikut campur dalam proses politik yang menyangkut Wakil Presidennya sendiri. Diam yang aktif adalah satu-satunya posisi yang aman secara konstitusional.
Tetapi diam itu juga punya batas. Bila paripurna Kamis besok, 12 November 2026, sekitar pukul 10.00 WIB, hanya membacakan usulan — bukan memungut suara — maka pemerintah masih bisa bertahan di posisi ini untuk sementara. Bila HMP kemudian disetujui paripurna dan berlanjut ke MK, pemerintah tidak lagi bisa sekadar menghormati: ia akan menjadi pihak yang berkepentingan dalam perkara yang menentukan nasib Wakil Presiden. Untuk hari ini, pesannya jelas dan terbatas: proses DPR dihormati, substansinya belum disentuh.
Daftar sumber: 1. ANTARA, “Bakom: Pemerintah hormati hak DPR proses HMP Gibran”, 11 November 2026, 17:50 WIB (halaman ANTARA tidak dapat dibuka langsung dari run ini — domain diblokir — pernyataan Syahganda diatribusikan eksplisit ke Antara; substansi sikap pemerintah disandarkan pada pernyataan Prasetyo Hadi yang terverifikasi di bawah ini) 2. Espos.id, “120 Anggota DPR Usulkan HMP untuk Gibran, Dibawa ke Rapat Paripurna pada Kamis”, 11 November 2026 (15:10 WIB — kutipan Prasetyo Hadi Selasa 10/11 terverifikasi) 3. Kosadata, “Hormati Hak Menyatakan Pendapat DPR soal Status Wapres Gibran, Begini Kata Mensesneg”, 11 November 2026 (kutipan Prasetyo Hadi Selasa 10/11 terverifikasi) 4. CNA, “120 anggota DPR usulkan pemakzulan Gibran soal ijazah”, 11 November 2026 (pernyataan Syahganda soal bantahan PTUN; Khozin: Pasal 20A UUD 1945 dan Pasal 79 ayat (1) UU MD3) 5. Lensahukum, “DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran”, 11 November 2026 (bantahan Syahganda; Yusril: putusan MK dan MA final) 6. UlasPolitik, “HMP Gibran Masuk Paripurna Besok, 120 Anggota DPR Dukung” (post 997) dan “Bakom Bantah Gibran: Prabowo Tak Sarankan Fight PTUN” (post 930).