Terkini
Artikel dan ulasan politik

ANALISA

Daftar Korban Sadap: Siapa Mengaku, Mana yang Belum Pasti

Bareskrim belum merilis daftar resmi korban penyadapan. Dua tokoh sudah mengaku namanya tercantum; daftar 43 nama beredar luas — mana yang terverifikasi?

Oleh 08 NOV 2026 3 menit baca
Ilustrasi ponsel dengan gelombang sinyal dan kaca pembesar di atas dokumen

Satu pekan setelah Bareskrim menetapkan tersangka dugaan penyadapan ilegal, publik masih menunggu satu hal yang belum juga muncul: daftar resmi siapa saja yang menjadi sasaran. Yang ada sejauh ini adalah pengakuan dua tokoh, dan sebuah daftar 43 nama yang beredar di media sosial tanpa konfirmasi resmi. Keduanya bukan hal yang sama, dan membedakannya penting.

Yang sudah mengaku: Erick Thohir dan Said Iqbal

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengaku mendengar namanya tercantum dalam daftar pihak yang diduga menjadi sasaran. “Saya dengar saya nomor 36 atau apa,” katanya dalam video yang diperoleh CNN Indonesia, Sabtu (7/11/2026). Erick mengaku tidak bisa memastikan kebenaran informasi itu dan menunggu verifikasi dari Kapolri dan satuan tugas yang dibentuk. Ia hanya berharap percakapan yang diduga disadap darinya bukan percakapan negatif.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengaku berada di nomor 42. Pengakuan itu disampaikan saat deklarasi Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh di Jakarta, Sabtu (7/11/2026). “Pertama, saya disadap menurut informasi dari media yang saya baca, tapi itu kan harus klarifikasi. Saya nomor 42, kan?” kata Said. Ia menanggapinya santai dan menyebut penyadapan sebagai risiko perjuangan aktivis.

Catatan pentingnya: kedua pengakuan itu bersumber dari informasi yang mereka dengar atau baca, bukan dari pemberitahuan resmi penyidik. “Mengaku mendengar namanya tercantum” bukan bukti seseorang benar disadap. UlasPolitik sebelumnya memberitakan pengakuan Erick Thohir dan Said Iqbal secara terpisah.

Daftar 43 nama yang beredar di media sosial

Terpisah dari pengakuan itu, beredar sebuah daftar berisi 43 nama yang diklaim sebagai sasaran penyadapan. Daftar tersebut pertama kali dipublikasikan Monitor Indonesia pada 4 November 2026, lalu menyebar lewat media sosial dan grup WhatsApp. Versi lain yang beredar menyebut 63 hingga 64 nama, bahkan 143 nama. Isinya lintas kalangan: presiden dan mantan presiden, pimpinan partai politik, menteri, tokoh agama, aktivis, jurnalis, hingga pengusaha.

Bareskrim Polri hingga kini belum mengonfirmasi daftar tersebut sebagai daftar korban. Yang dikonfirmasi penyidik adalah Presiden Prabowo Subianto menjadi sasaran, dan sasaran lain mencakup pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha — tanpa rincian nama.

Karena itu, nama yang tercantum dalam daftar yang beredar tidak bisa dibaca sebagai bukti bahwa orang itu disadap. Sebaliknya, tidak tercantumnya sebuah nama juga bukan bukti orang itu tidak disadap.

Mengapa daftar resmi belum dirilis

Ada alasan prosedural mengapa Bareskrim menahan daftar resmi: penyidikan masih berjalan, barang bukti digital dari sistem LIMS masih diperiksa, dan daftar yang diumumkan prematur bisa mengganggu penyidikan sekaligus mencemarkan nama orang yang ternyata tidak disadap. Tetapi penundaan itu punya biaya: ruang kosong diisi daftar liar yang diperlakukan sebagian publik seolah daftar resmi.

Kasus ini juga menunjukkan kekosongan hukum yang lebih besar. Mahkamah Konstitusi sejak 2011 menegaskan penyadapan harus diatur dengan undang-undang, tetapi RUU Penyadapan hingga kini masih dibahas di DPR. Tanpa aturan yang jelas tentang siapa yang boleh disadap, atas izin siapa, dan siapa yang mengawasi, sengketa soal daftar korban seperti ini akan terus berulang.

Yang bisa — dan tidak bisa — disimpulkan

Yang bisa disimpulkan hari ini: pertama, Presiden Prabowo adalah sasaran yang dikonfirmasi penyidik. Kedua, Erick Thohir dan Said Iqbal mengaku namanya tercantum dalam daftar, dengan catatan keduanya mendengar kabar itu dan menunggu verifikasi. Ketiga, daftar 43 nama adalah dokumen yang beredar di media sosial, bukan daftar resmi korban.

Yang tidak bisa disimpulkan: menyebut siapa pun dalam daftar beredar sebagai korban yang terkonfirmasi, atau menyimpulkan motif dan dalang dari daftar itu. Bagi pembaca, sikap yang paling aman adalah tidak meneruskan daftar tersebut sebagai fakta, dan menunggu pengumuman resmi Bareskrim.

Daftar sumber: CNN Indonesia; Detikcom; Monitor Indonesia; Langit7.id; Koran Indopos; Bareskrim Polri

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik