Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meninjau langsung Kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di kawasan Malioboro pada Rabu (11/11/2026) dini hari, beberapa jam setelah aksi unjuk rasa peringatan Hari Pahlawan berubah ricuh. Menurut Antara, ia datang bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo, dan meninjau penanganan puluhan orang yang diamankan aparat.
Polda DIY menyatakan telah mengamankan 94 orang yang diduga terlibat tindakan anarkis dan perusakan fasilitas umum. Barang bukti yang disita antara lain enam botol bom molotov, 12 petasan, tujuh botol bensin, satu senjata tajam, satu ketapel, dan satu bungkus gotri, menurut keterangan Plt Kabid Humas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari.
Ke-94 orang itu berstatus diamankan untuk diperiksa. Belum ada dakwaan maupun putusan pengadilan terhadap mereka, sehingga asas praduga tak bersalah tetap berlaku.
Dari Aksi Damai ke Ricuh di Malioboro
Aksi pada Selasa (10/11) itu diikuti mahasiswa dan elemen masyarakat sipil dari sejumlah aliansi, antara lain Aliansi Jogja Memanggil, Forum BEM se-DIY, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Yogyakarta, Aliansi UMY Bergerak, dan BEM Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Mereka turun ke jalan di Titik Nol Kilometer, Gedung DPRD DIY, Kantor Gubernur DIY, dan Tugu Yogyakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Tuntutan yang disampaikan antara lain pemberantasan premanisme, perlindungan kebebasan sipil dan demokrasi, peningkatan kesejahteraan pekerja dan upah sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), peninjauan aturan Jaga Warga dan pembatasan aksi di kawasan Sumbu Filosofi, penuntasan kasus Mandala Krida, serta penghentian kriminalisasi aktivis, mahasiswa, dan pengemudi ojek online. Di luar itu, massa juga menyampaikan kritik terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka dan menuntut penghentian program nasional beranggaran raksasa yang dinilai tidak mendesak, seperti makan bergizi gratis.
Siang harinya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui massa di gerbang selatan Kepatihan dan duduk lesehan bersama demonstran. Sultan menyatakan tuntutan akan dipertimbangkan sesuai kondisi. Aksi berjalan tertib hingga sekitar pukul 19.00 WIB, ketika peserta mulai meninggalkan lokasi.
Eskalasi terjadi sekitar pukul 20.00 WIB. Sekitar pukul 18.30 WIB, sekelompok massa tak dikenal berjalan ke arah utara menuju kantor DPRD DIY; massa kemudian merangsek ke Gedung DPRD DIY, pagar gedung dijebol sekitar pukul 20.09 WIB, disusul pelemparan petasan ke area kantor dewan. Brimob mendorong massa mundur hingga kawasan Teteg Malioboro sekitar pukul 20.40 WIB, dan pasukan TNI tampak memasuki Malioboro sekitar pukul 20.51 WIB.
Kericuhan itu mengakibatkan sejumlah kerusakan fasilitas umum, antara lain rusaknya CCTV milik Polda dan DPRD DIY, hilangnya satu unit CCTV BPD DIY, serta hancurnya pos sekuriti dan tenda jaga.
Versi polisi dan versi massa aksi berbeda soal pemicu. Kabid Humas Polda DIY Kombes Ihsan menyatakan tindakan tegas terpaksa diambil karena massa mulai bertindak anarkis dan merusak fasilitas publik. Sebaliknya, koordinator aliansi massa aksi menyatakan kericuhan terjadi akibat kebuntuan dalam menyampaikan aspirasi atas kondisi ekonomi masyarakat yang kian berat. Kedua versi itu belum diuji dalam proses hukum.
Kapolri: Selidiki Dugaan Perusakan yang Disengaja
Di lokasi, Suyudi memerintahkan jajarannya mengungkap dugaan adanya pihak yang sengaja melakukan tindakan di luar penyampaian pendapat. “Kita akan mengungkap pelaku yang secara sengaja membawa barang-barang yang berbahaya. Kita juga akan melihat apakah demonstrasi ini memang murni untuk menyampaikan pendapat di muka umum,” kata Suyudi kepada wartawan.
Ia menyebut polisi telah memberi toleransi hingga pukul 18.00 WIB, tetapi massa masih bertahan hingga sekitar pukul 01.00 dini hari. “Kita akan selidiki apakah demonstrasi yang terjadi sampai malam hari ini ada upaya-upaya yang memang ingin secara sengaja melakukan pengrusakan-pengrusakan,” ujarnya.
Ketika ditanya wartawan mengenai kemungkinan adanya indikasi makar dalam demonstrasi itu, Suyudi belum memberi kesimpulan. “Wah, belum,” jawabnya singkat. Artinya, hingga Rabu dini hari, tidak ada pernyataan resmi Polri yang mengaitkan aksi Yogyakarta dengan makar.
Yang Masih Harus Dijawab
Kunjungan dini hari itu menempatkan Suyudi — yang dilantik sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026 menggantikan Listyo Sigit Prabowo — pada ujian awal penanganan unjuk rasa. Pertanyaan kuncinya bukan sekadar siapa yang melempar petasan, melainkan bagaimana Polri membedakan pendemo damai dari pelaku perusakan, dan apakah 94 orang yang diamankan benar-benar terlibat atau sekadar berada di lokasi yang salah pada waktu yang salah. Itu yang harus dibuktikan penyidik, bukan diasumsikan.
Ada preseden yang patut diingat. Polda DIY sebelumnya memproses 12 perkara dari aksi 20 dan 28 Oktober — dugaan penyerangan terhadap aparat, yang sudah dikoordinasikan dengan kejaksaan — dengan pengawasan internal Itwasda dan Kompolnas, serta telah menyurati Komnas HAM untuk meminta asistensi. Penanganan perkara-perkara itu sudah diliput sebelumnya. Standar yang sama — tegas, objektif, transparan, seperti ditegaskan Kapolda DIY — seharusnya berlaku untuk perkara 10 November ini.
Yang tak kalah penting: tuntutan massa aksi itu sendiri belum terjawab. Dialog lesehan dengan Sultan menunjukkan aspirasi bisa didengar tanpa kekerasan; kebuntuan dalam menyampaikan aspirasi — seperti yang disampaikan koordinator aliansi — justru menjadi bahan evaluasi bagi lembaga perwakilan itu sendiri. Tuntutan soal Jaga Warga, upah, dan Mandala Krida adalah soal kebijakan, bukan soal keamanan; menyelesaikannya dengan penangkapan saja tidak akan menghentikan aksi berikutnya.
Daftar sumber: 1. Antara, pemberitaan 11 November 2026 soal kunjungan Kapolri dan Dasco ke DPRD DIY, 94 orang diamankan, dan barang bukti yang disita (halaman Antara tidak dapat dibuka langsung dari run ini — domain diblokir — dan angka 94 beserta daftar barang bukti hanya bersumber pada Antara; konteks kunjungan, kronologi, dan kutipan Suyudi terverifikasi lewat sumber-sumber di bawah ini) 2. Tribun Jogja, “Kapolri Suyudi Ario Seto Tinjau Penanganan Demonstrasi di Yogyakarta”, 11 November 2026 3. Kompas.com, “Demo Ricuh di Malioboro Yogyakarta, Massa Tak Dikenal Lempari Gedung DPRD DIY”, 10 November 2026 4. Kabar Nusa, “Unjuk Rasa Hari Pahlawan di Malioboro Ricuh, Massa Jebol Pagar DPRD DIY dan Lempar Petasan”, 10 November 2026 5. Brilio, “Sri Sultan Duduk Bareng Demonstran, Upah Buruh hingga Premanisme Disorot di Balik Citra Jogja Istimewa”, 10 November 2026 6. Detikcom (via laporan yang mengutip Detikcom) dan CNN Indonesia (via laporan yang mengutip CNN).