Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

KPK Periksa Plt Bupati Pemalang soal Modal Politik Anom

KPK memeriksa Plt Bupati Pemalang Nurkholes sebagai saksi pada Selasa (10/11/2026) untuk mendalami dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Anom Widiyantoro.

Oleh 11 NOV 2026 4 menit baca
Gedung Anti Corruption Learning Centre KPK, Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang Nurkholes sebagai saksi dalam penyidikan dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan penyidik mendalami pengetahuan Nurkholes mengenai modal politik yang dibutuhkan Anom Widiyantoro ketika menjabat sebagai Bupati Pemalang. Keterangan Nurkholes juga dipakai untuk mengonfirmasi keterangan sejumlah saksi yang sudah diperiksa sebelumnya. “Dalam lanjutan perkara Pemalang, hari ini Plt Bupati didalami pengetahuannya berkaitan dengan modal politik yang dibutuhkan oleh bupati saat itu,” kata Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Selasa (10/11/2026).

Nurkholes adalah Wakil Bupati Pemalang yang ditunjuk sebagai Plt Bupati pada 30 Juli 2026, setelah Anom ditetapkan sebagai tersangka — penunjukan itu dikonfirmasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Statusnya dalam perkara ini adalah saksi, bukan tersangka, dan KPK belum membeberkan materi pemeriksaan secara rinci.

Lima Saksi Diperiksa, Satu Penjadwalan Ulang

Selain Nurkholes, KPK memeriksa empat saksi lain pada Selasa (10/11/2026): Suranto selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, dua pihak swasta bernama Dias Pamungkas dan Dias Adi Dharma, serta Petronela Krenak selaku Bupati Sorong Selatan.

Pemanggilan Petronela merupakan penjadwalan ulang. Ia sedianya diperiksa pada 27 Oktober 2026, dan KPK menjadwalkan ulang pemeriksaannya ke awal November. Hingga pemanggilan disampaikan, KPK belum menjelaskan keterkaitan Petronela dengan perkara Pemalang.

Kelima orang itu berstatus saksi. Pemanggilan sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana; status dan keterangan mereka tetap bergantung pada proses penyidikan dan alat bukti yang dikumpulkan penyidik.

Perkara Bermula dari OTT Juli 2026

Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 28 Juli 2026. Dua hari kemudian, 30 Juli 2026, KPK mengumumkan hasil OTT dan menetapkan empat orang sebagai tersangka: Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro, orang kepercayaannya Mohamad Haris alias Gus Haris, Iptu Setya Budi Dias Oktavianto — anggota Polri yang bertugas sebagai staf administrasi di KPK — dan Lilik Budi Suprianto.

Penyidikan berjalan dalam dua klaster. Klaster pertama, Anom diduga melakukan pemerasan terhadap jajaran Pemkab Pemalang dan pihak swasta melalui Haris. Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyebut dari dugaan praktik itu terkumpul uang sekitar Rp1,98 miliar. Klaster kedua menyangkut dugaan pemerasan terhadap Anom sendiri: Setya Budi Dias diduga membocorkan informasi mengenai proses administrasi penanganan perkara kepada ayahnya, Lilik Budi Suprianto, yang kemudian diduga memanfaatkan informasi itu untuk meminta uang kepada Anom dengan menawarkan bantuan pengurusan perkara di KPK.

Sebelum pemeriksaan 10 November, penyidikan sudah melebar ke lingkaran dekat Plt Bupati. Pada Kamis (5/11/2026), KPK menjadwalkan pemeriksaan tujuh saksi — termasuk MI, keponakan Nurkholes, di Polresta Pemalang, serta dua saksi di Gedung Merah Putih KPK. KPK juga telah memeriksa unsur DPRD Pemalang dan BUMD dalam rangkaian pemeriksaan saksi sejak awal November 2026.

Analisis: Penyidikan Bergerak dari Lapangan ke Rantai Modal Politik

Pemanggilan Nurkholes menandai pergeseran fokus penyidikan. Semula KPK memeriksa pejabat perangkat daerah, anggota DPRD, dan rekanan swasta yang diduga menjadi sumber atau perantara uang. Kini giliran orang yang duduk di kursi nomor dua Pemkab Pemalang — dan yang mengambil alih pemerintahan setelah Anom ditangkap — dimintai keterangan soal modal politik sang bupati nonaktif.

Itu penting karena dua hal. Pertama, Nurkholes berada di dalam pemerintahan yang sama ketika dugaan pemerasan itu terjadi, sehingga keterangannya bisa menguji konsistensi cerita para saksi sebelumnya. Kedua, kata “modal politik” yang dipakai Budi Prasetyo mengisyaratkan penyidik tidak lagi sekadar menelusuri aliran uang, melainkan menelusuri untuk apa uang itu diduga dikumpulkan.

Namun, batasnya harus dijaga. KPK belum membuka materi pemeriksaan secara rinci, dan Nurkholes diperiksa sebagai saksi — bukan tersangka. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan ia terlibat. Yang bisa dibaca sejauh ini hanyalah arah penyidikan: KPK sedang merangkai mata rantai dari lapangan menuju pembiayaan politik, dan saksi-saksi kunci dari dalam pemerintahan daerah satu per satu dipanggil.

Daftar sumber: 1. Detikcom (via republikasi TwaslNews), “KPK Periksa Plt Bupati Pemalang soal Modal Politik Anom”, 10 November 2026 2. Antara (via republikasi Pulbaket), “KPK Panggil Plt Bupati Pemalang Hingga Bupati Sorong Selatan Terkait Kasus Pemerasan”, 10 November 2026 (halaman Antara tidak dapat dibuka langsung dari run ini — domain diblokir — dan verifikasi dilakukan lewat republikasi Pulbaket serta sumber-sumber di bawah ini) 3. NTV News, “KPK Periksa Keponakan Plt Bupati Pemalang dalam Kasus Dugaan Pemerasan”, 5 November 2026 (mengutip Antara) 4. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, “Pastikan Pelayanan Publik Normal, Pemprov Jateng Tunjuk Nurkholes Jadi Plt Bupati Pemalang”, 30 Juli 2026.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik