Ketua umum dua partai koalisi pemerintah — Bahlil Lahadalia (Golkar) dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (PKB) — kompak menahan diri merespons kabar niat mundur Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keduanya mengaku belum mengetahui isi pembicaraan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran dalam pertemuan tertutup di Istana, Selasa (10/11/2026), dan memilih menunggu kejelasan resmi sebelum menentukan sikap.
Sikap menunggu itu kontras dengan suasana di DPR, tempat dorongan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terus bergulir dan sejumlah fraksi sudah terang-terangan mendesak Gibran mundur. Di koalisi, untuk sementara, tidak ada yang mau memiliki keputusan ini.
Bahlil: Saran Presiden Harus Dihormati, Golkar Belum Bicara Pengganti
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan menghormati saran yang disampaikan Presiden Prabowo kepada Gibran dalam pertemuan di Istana. Namun ia mengaku belum mengetahui secara utuh isi pembicaraan itu. Bahlil menyampaikan pernyataan itu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), sebelum menghadiri acara penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.
Bahlil menyebut Gibran semestinya menghormati saran yang disampaikan Prabowo. Soal kemungkinan Golkar menyiapkan nama pengganti Gibran, Bahlil menolak berspekulasi. “Kita jangan berandai-andai, kita serahkan dulu kita cek dulu kepada Bapak Presiden,” tegasnya. Ia juga mengungkapkan belum kembali berkomunikasi atau bertemu dengan Gibran sejak isu pengunduran diri itu muncul.
Perlu dicatat: Bahlil menyampaikan pernyataan itu sebelum acara penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, dan pernyataannya bersifat umum — ia tidak mengonfirmasi isi spesifik saran Prabowo. Klaim Gibran bahwa Prabowo menyarankannya “tetap fight di PTUN” justru sudah dibantah oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, yang menegaskan Presiden tidak pernah menyampaikan saran tersebut. Jadi pernyataan Bahlil tidak bisa dibaca sebagai dukungan terhadap klaim soal PTUN itu.
Cak Imin: Menunggu Perkembangan di DPR
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan partainya masih menunggu perkembangan. “Kita tunggu saja. Apa pun yang terjadi perkembangannya kita pada posisi menunggu,” kata Muhaimin di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026). Menurutnya, sikap PKB akan mempertimbangkan perkembangan di DPR, dan ia masih menunggu masukan dari Fraksi PKB serta proses konsolidasi antarfraksi sebelum partainya menentukan sikap.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) senada: ia mengaku belum mengetahui secara terperinci pembicaraan Prabowo dan Gibran dan meminta semua pihak menunggu penjelasan lebih lanjut. Sikap Demokrat ini sudah diliput sebelumnya.
Analisis: Menunggu adalah Sikap Paling Aman — untuk Sekarang
“Menunggu” adalah sikap paling rasional bagi partai koalisi saat ini, dan juga yang paling berisiko bila berkepanjangan. Tidak ada partai koalisi yang diuntungkan dengan memiliki keputusan ini lebih dulu: mendukung Gibran mundur berarti membuka perebutan kursi wakil presiden, menolaknya berarti melawan arus DPR dan opini publik yang tengah mendorong HMP.
Karena itu, kalimat Bahlil — “kita serahkan dulu, kita cek dulu kepada Bapak Presiden” — adalah kunci membaca situasi: pusat gravitasi koalisi tetap di Prabowo. Partai-partai koalisi menunggu sinyal Istana, bukan sinyal DPR. Selama Prabowo belum mengumumkan sikap final atas niat mundur Gibran, koalisi akan tetap menahan diri.
Namun penantian itu punya batas. Di DPR, PKS sudah menilai akan bijaksana bila Gibran mundur, dan bila tidak, mendorong HMP. PDIP, lewat Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, menerima aspirasi masyarakat agar mengajukan HMP, sementara Ketua DPP Andreas Hugo Pareira mendesak Gibran mundur atau menghadapi pemakzulan. Sekitar 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut telah menandatangani usulan HMP. Bila koalisi terlalu lama menunggu, arah persoalan ini akan ditentukan oleh parlemen dan tekanan publik — bukan oleh koalisi sendiri.
Untuk saat ini, status Gibran tidak berubah: ia masih Wakil Presiden, belum ada surat pengunduran diri resmi yang terlihat DPR, dan belum ada keputusan apa pun yang diumumkan ke publik.
Daftar sumber: 1. CNN Indonesia, pemberitaan 10 November 2026 soal respons ketua umum koalisi (halaman CNN tidak dapat dibuka langsung dari run ini — domain diblokir — dan verifikasi dilakukan lewat hasil pencarian dari outlet-outlet di bawah ini) 2. Kompas TV, “Ketum Golkar, PKB, dan Demokrat Tunggu Kejelasan soal Gibran Mundur”, 10 November 2026 3. Sepucuk Jambi, “Bahlil Buka Suara soal Gibran Ingin Mundur, Golkar Belum Mau Bicara Pengganti”, 10 November 2026 4. Sepintas News, “Gibran Bertemu Prabowo, Sampaikan Niat Mundur sebagai Wapres di Tengah Polemik Ijazah”, 10 November 2026 5. Newshive, “AHY Tanggapi Kabar Pengunduran Diri Gibran”, 10 November 2026 6. Berita Pelita Karawang, “Nama AHY Disebut Calon Pengganti Gibran, Demokrat: Belum Ada yang Konklusif”, 10 November 2026 7. CNA, “DPR Kembali Bersidang di Tengah Desakan Pemakzulan Gibran”, 10 November 2026 (posisi PKS, PDIP, dan Doli soal HMP).