Terkini
Artikel dan ulasan politik

ISTANA DAN PEMERINTAHAN

Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan ke Kakeknya Sendiri

Prabowo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional 2026 kepada 19 tokoh, termasuk kakeknya sendiri, Margono Djojohadikoesoemo, pendiri Bank Negara Indonesia.

Oleh 10 NOV 2026 6 menit baca
Ilustrasi medali Pahlawan Nasional dengan pita merah putih dan siluet istana pada senja hari

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Selasa sore (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 93/TK/Tahun 2026.

Di antara 19 nama itu, satu langsung menyita perhatian: Raden Mas Margono Djojohadikoesoemo — pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) sekaligus kakek Presiden sendiri dari pihak ayah.

Upacara digelar di Istana Negara dan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang berjalan bersama Prabowo menuju lokasi penganugerahan dan berdiri sejajar dengan para menteri Kabinet Merah Putih. Kehadiran Gibran itu menjadi catatan tersendiri: pada Selasa pagi, ia menyampaikan niat mundur kepada Prabowo dalam pertemuan tertutup selama 2,5 jam — niat yang dikonfirmasi Istana, tetapi belum berujung pada surat pengunduran diri resmi. Kehadirannya di Istana sore ini menunjukkan ia masih menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.

Dari 18 usulan, diputuskan 19 nama

Kementerian Sosial semula mengusulkan 18 nama. Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyampaikan hal itu pada Senin (9/11/2026), dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut 18 nama itu sudah melalui seleksi dan penilaian bersama Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sejak Jumat (6/11/2026).

Namun angka final yang diumumkan Istana justru 19 orang. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan penetapan itu melewati proses berjenjang, dari pengusulan di daerah sampai finalisasi Dewan Gelar.

“Setelah melalui proses panjang dan berjenjang, mulai dari pengusulan di daerah hingga tahap finalisasi oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, diputuskan sebanyak 19 orang akan menerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini,” kata Prasetyo di Istana, Selasa (10/11/2026).

Nama ke-19 yang ditambahkan di luar usulan Kemensos tidak dirinci pemerintah dalam keterangan yang dikutip media. Yang jelas, jumlah final ini hampir dua kali lipat dari tahun lalu, ketika 10 tokoh dianugerahi gelar — termasuk Presiden ke-2 Soeharto, Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid, dan aktivis buruh Marsinah.

Berikut 19 penerima gelar Pahlawan Nasional 2026, sesuai Keppres 93/TK/2026: Letkol Moch. Sroedji; Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso; R.M. Margono Djojohadikoesoemo; Mr. Ali Sastroamidjojo; Abdoel Moethalib Sangadji; Franciscus Xaverius Seda; Sutan Takdir Alisjahbana; Jenderal KKO (Purn) Ali Sadikin; Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah; Jenderal TNI (Purn) Maraden Panggabean; Mayjen TNI (Purn) Soengkono; Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma; K.H. M. Yusuf Hasyim; K.H. Wasyid; Muslim Muhammad Khalifah atau Kiai Modjo; Mohamad Roem; K.H. Abbas Abdul Jamil; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf; dan Sultan Ibrahim Chaliluddin.

Kakek sendiri di daftar, pertanyaan yang tak terhindarkan

Soal Margono, jejak jasanya memang panjang: pendiri sekaligus direktur utama pertama BNI, anggota BPUPKI, dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pertama. Gus Ipul membenarkan namanya masuk usulan dan memenuhi syarat.

“Ya, Pak Margono, salah satu yang memenuhi syarat dan kita usulkan,” kata Gus Ipul.

Yang membuat nama ini berbeda dari 18 lainnya adalah hubungan keluarga: Margono adalah kakek Prabowo. Artinya, Presiden menandatangani Keppres yang menganugerahkan gelar kehormatan negara kepada kakeknya sendiri.

Pemerintah sejauh ini membela penetapan itu lewat jalur prosedural: usulan berangkat dari daerah, diverifikasi Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat, dibahas Dewan Gelar, dan keputusan akhir memang berada di tangan Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Tidak ada catatan publik bahwa Prabowo menarik diri dari proses penetapan nama ini, dan tidak ada pula bukti bahwa tahapan penilaian dilewati.

Di media sosial, tautan keluarga inilah yang paling ramai diperbincangkan — sebagian mempertanyakan pantas-tidaknya seorang presiden menganugerahkan gelar kepada leluhurnya sendiri, sebagian lagi menilai jasa Margono bagi perekonomian awal kemerdekaan sudah cukup berdiri sendiri. Perdebatan itu adalah opini publik, bukan putusan hukum, dan sampai hari ini tidak ada lembaga resmi yang menyatakan proses penetapan Margono cacat.

Fakta, klaim, dan rumor — dipisah

Fakta yang terverifikasi: upacara penganugerahan berlangsung Selasa sore (10/11/2026) di Istana Negara; Keppres 93/TK/2026 menetapkan 19 penerima; Kemensos mengusulkan 18 nama; Margono adalah pendiri BNI, anggota BPUPKI, Ketua DPA pertama, dan kakek Presiden Prabowo; Gibran hadir mendampingi Prabowo di Istana pada hari yang sama.

Klaim yang diatribusikan, bukan fakta yang terverifikasi: Prasetyo Hadi mengklaim penetapan 19 nama melewati proses panjang dan berjenjang — ini pernyataan resmi pemerintah, tetapi rincian penilaian per nama tidak dibuka ke publik. Gus Ipul mengklaim Margono memenuhi syarat dan diusulkan — ini versinya sebagai Mensos.

Soal gelar Soeharto: gelar Pahlawan Nasional yang dianugerahkan kepada Soeharto tahun 2025 berdasarkan Keppres 116/TK/2025 masih berlaku dan belum ada pengumuman pencabutan. Amnesty International Indonesia bersama masyarakat sipil dan keluarga korban menggugat pemberian gelar itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dan putusan PTUN dijadwalkan dibacakan pada 17 November 2026.

Rumor media sosial yang tidak dijadikan fakta: tuduhan bahwa penetapan Margono adalah nepotisme — tuduhan itu belum dibuktikan dan tidak ada pernyataan penyidik atau lembaga pengawas soal itu. Spekulasi soal siapa nama ke-19 yang ditambahkan di luar usulan Kemensos juga belum bisa dipastikan, karena pemerintah tidak merinci.

Apa arti 19 nama ini

Bagian ini adalah analisis, bukan fakta. Ada tiga hal yang membuat daftar 2026 ini berbeda.

Pertama, jumlahnya. Sembilan belas nama hampir dua kali lipat dari kebiasaan sekitar sepuluh nama per tahun. Komposisinya pun sengaja luas: militer, polisi, ekonomi, sastra, agama, dan daerah — dari Maluku sampai Kalimantan Timur. Ini sinyal bahwa Istana ingin gelar tahun ini dibaca sebagai penghormatan yang merata, bukan sekadar seremoni tahunan.

Kedua, ada nama yang menjadi jangkar konsensus: Hoegeng Iman Santoso. Mantan Kapolri 1968–1971 itu mungkin satu-satunya nama di daftar yang nyaris tidak punya penentang — simbol integritas yang bahkan di tengah kisruh penyadapan di tubuh Polri hari ini tetap dikutip sebagai teladan. Kehadiran Hoegeng membuat daftar ini sulit diserang secara keseluruhan.

Ketiga, ada nama yang menjadi ujian: Margono. Jasa pendirian BNI dan peran di BPUPKI adalah fakta sejarah yang sudah lama diakui — usulan Margono bermula dari masyarakat melalui Seruan Eling Banyumasan sejak Maret 2025, diteruskan rekomendasi Gubernur Jawa Tengah ke Kemensos pada 6 April 2026. Tetapi ketika yang menandatangani Keppres adalah cucunya sendiri, beban pembuktian berpindah: bukan lagi soal apakah Margono berjasa, melainkan apakah prosesnya cukup transparan untuk dipercaya. Sampai pemerintah membuka rincian penilaian Dewan Gelar, perdebatan soal Margono akan terus menempel pada gelar ini — dan itu akan dibaca publik bersamaan dengan bayang-bayang keputusan tahun lalu soal Soeharto, yang gugatannya masih berproses di PTUN.

Gelar Pahlawan Nasional 2026 akhirnya bukan cuma soal siapa yang dihormati, melainkan soal bagaimana negara memutuskan siapa yang pantas dihormati — dan siapa yang menandatangani keputusan itu.

Daftar sumber: 1. Bloomberg Technoz, “Prabowo Beri Gelar Pahlawan Nasional ke 19 Tokoh”, 10 November 2026, 16:16 WIB, diperbarui dengan daftar lengkap 19 nama — https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/127301/prabowo-beri-gelar-pahlawan-nasional-ke-19-tokoh 2. Infokita, “Presiden Prabowo Kukuh 19 Tokoh Jadi Pahlawan Nasional”, 10 November 2026, 16:45 WIB — Keppres 93/TK/2026 dan daftar lengkap 19 nama (halaman Infokita tidak dapat dibuka langsung; nomor Keppres dikutip sebagaimana dilaporkan Infokita) 3. Wikipedia bahasa Indonesia, “Pahlawan nasional Indonesia”, diperbarui 10 November 2026 — silang-periksa daftar 19 nama, mengutip Bloomberg Technoz — https://id.wikipedia.org/wiki/Pahlawan_nasional_Indonesia 4. Investor.id, “Hari Pahlawan 2026: Presiden Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional Hari Ini”, 10 November 2026, 09:54 WIB — 18 usulan Kemensos, Margono dan Hoegeng, UU 20/2009 5. jawawa.id, “Vice-President Gibran Attends National Hero Awards Ceremony at the State Palace”, 10 November 2026 — https://jawawa.id/newsitem/vice-president-gibran-attends-national-hero-awards-ceremony-at-the-state-palace-1794304234 6. Amnesty International Indonesia, “Cabut Gelar Pahlawan Nasional Soeharto!” — https://www.amnesty.id/petition/cabut-gelar-pahlawan-nasional-soeharto/ 7. Detikcom, dikutip Lensahukum, 10 November 2026 — pernyataan Gus Ipul soal Margono memenuhi syarat

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik