Terkini
Artikel dan ulasan politik

ANALISA

BEM Nusantara: Penyadapan Jadi Momentum Perkuat Siber

BEM Nusantara menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo harus menjadi momentum membenahi ketahanan siber negara, bukan sekadar pergantian pejabat.

Oleh 10 NOV 2026 4 menit baca
Ilustrasi mahasiswa dengan laptop di depan jaringan digital dan perisai keamanan siber

Jakarta — Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto terus memicu desakan dari luar Istana. Antara melaporkan pada Selasa (10/11/2026) bahwa BEM Nusantara menilai kasus ini harus menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan siber Indonesia. Pernyataan itu menegaskan bahwa sorotan publik tidak lagi berhenti pada siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, melainkan pada mengapa komunikasi kepala negara bisa disadap begitu lama tanpa terdeteksi.

Desakan mahasiswa ini bukan yang pertama. Pada Rabu (4/11/2026), BEM Nusantara — melalui Koordinator Bidang Politik, Hukum, HAM, dan Demokrasi Ghani Zulkarnaen Rais — mendesak Presiden mencopot Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra, yang dinilai gagal menjalankan fungsi deteksi dini dan peringatan dini. Organisasi mahasiswa itu juga mendesak Bareskrim Polri menuntaskan penyidikan secara transparan dan meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengaudit menyeluruh sistem keamanan siber serta penggunaan perangkat penyadapan milik negara.

Apa yang Sejauh Ini Terverifikasi

Dugaan penyadapan terhadap nomor ponsel Presiden berlangsung pada 2025 hingga 2026. Menurut Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin, para tersangka memasukkan sejumlah nomor telepon ke Lawful Interception Management System (LIMS), sistem penyadapan resmi Polri, tanpa verifikasi. Sasaran yang disebut dalam perkara ini tidak hanya Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.

Empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka: Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Penyidik juga menyebut adanya permintaan penghapusan hasil sadapan pada awal Oktober 2026. Semua yang disebutkan masih berstatus tersangka dan asas praduga tak bersalah berlaku; motif dan pihak yang memerintahkan penyadapan belum ditetapkan penyidik dan tidak boleh disimpulkan sebelum ada keterangan resmi penyidik.

Menko Polkam Dudung Abdurachman pada Senin (9/11/2026) menyatakan situasi keamanan nasional tetap kondusif dan perkara ini masih merupakan proses hukum. Ia juga menyinggung angka 6.000 yang disebut-sebut telah disadap — “Kan ada disampaikan 6.000 yang disadap. Ya, termasuk kita semuanya ada,” katanya — namun daftar nomor itu sendiri tidak pernah diterbitkan atau dikonfirmasi penyidik, sehingga klaim tentang siapa saja yang masuk di dalamnya tidak dapat diverifikasi.

Pemerintah Merespons, Mahasiswa Menagih Bukti

Pemerintah menyatakan sudah bergerak. Menurut laporan 7 November 2026, Kemenko Kumham Imipas bersama kementerian teknis memperketat pertahanan siber di lingkungan Istana Kepresidenan: audit menyeluruh terhadap infrastruktur digital, enkripsi data, hingga penataan ulang prosedur pengamanan informasi kepala negara. Pemerintah juga mengevaluasi regulasi penyadapan agar alat sadap negara hanya dipakai untuk penegakan hukum terhadap kejahatan berat seperti terorisme dan korupsi.

Pakar keamanan siber menjelaskan mengapa celah ini bisa terjadi. Pratama Dahlian Persadha dari CISSReC menjelaskan bahwa LIMS bekerja seperti cermin atas aktivitas komunikasi di jaringan operator: sistem ini menangkap komunikasi GSM, telepon, dan SMS, tetapi tidak bisa menangkap isi percakapan aplikasi berbasis internet seperti WhatsApp, Telegram, atau Signal. Karena penyadapan lewat LIMS tidak menyentuh ponsel target, pemilik nomor sulit menyadari bahwa komunikasinya sedang dipantau.

Pakar keamanan siber Ardi Sutedja menilai terulangnya insiden penyadapan terhadap kepala negara — setelah kasus serupa pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2013 — menunjukkan kelemahan sistemik infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi nasional. “Ketika kepala negara simbol tertinggi kedaulatan dan barometer utama keamanan nasional kembali menjadi korban infiltrasi, sebuah sinyal bahaya yang nyaring sedang berbunyi,” tulisnya dalam keterangan pada Rabu (4/11/2026).

Momentum atau Sekadar Retorika?

Di sinilah pernyataan BEM Nusantara menemukan relevansinya — dan juga batasnya. Menyebut kasus ini sebagai “momentum” adalah penilaian politik, bukan temuan hukum. Nilai dari momentum itu hanya akan terbukti bila ada perubahan yang bisa diukur: audit LIMS yang hasilnya dibuka ke publik, pengawasan yudisial atas setiap penggunaan alat sadap, dan kejelasan siapa yang berwenang mengakses data intersepsi.

Tanpa itu, pergantian pejabat dan penindakan terhadap empat tersangka memang penting, tetapi tidak menjawab pertanyaan paling mendasar yang diajukan mahasiswa: bagaimana jalur komunikasi Presiden bisa disadap lebih dari setahun tanpa terdeteksi, dan siapa yang menjamin hal yang sama tidak terulang? Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah kasus ini benar-benar menjadi titik balik ketahanan siber Indonesia — atau sekadar babak lain dari skandal yang berlalu tanpa perbaikan sistem.

Daftar sumber: 1. Antara, “BEM Nusantara: Kasus penyadapan momentum perkuat ketahanan siber”, 10 November 2026 — https://www.antaranews.com/berita/5843859/bem-nusantara-kasus-penyadapan-momentum-perkuat-ketahanan-siber (halaman Antara tidak dapat dibuka langsung; hanya judul berita yang diketahui, isi dikutip sebagaimana dilaporkan Antara) 2. ketik.com, “BEM Nusantara Desak Prabowo Copot Kepala BIN, Dianggap Gagal Deteksi Penyadapan Ilegal”, 4 November 2026 — https://ketik.com/jakarta/nusantara/bem-nusantara-desak-prabowo-copot-kepala-bin-dianggap-gagal-deteksi-penyadapan-ilegal 3. AFU.id, “Presiden Jadi Korban Penyadapan, Prabowo Panggil Kepala BIN ke Istana, Gagalkah BIN Mendeteksi Ancaman dari Dalam?”, 6 November 2026 — https://afu.id/hukum-kriminal/presiden-jadi-korban-penyadapan-prabowo-panggil-kepala-bin-ke-istana-gagalkah-bin-mendeteksi-ancaman-dari-dalam 4. Journalarta, “Keamanan Indonesia Kondusif di Tengah Kasus Penyadapan”, 10 November 2026 — https://journalarta.com/news/2026/11/10/keamanan-indonesia-kasus-penyadapan/ 5. kinerjaekselen.co, “Yusril Tegaskan Keamanan Digital Lembaga Kepresidenan Kini Diperketat Berlapis”, 7 November 2026 — https://kinerjaekselen.co/berita/yusril-tegaskan-keamanan-digital-lembaga-kepresidenan-kini-diperketat-berlapis/ 6. Kompas TV, “Pakar Keamanan Siber Ungkap Mengapa Komunikasi Presiden Prabowo Bisa Disadap”, 4 November 2026 — https://www.youtube.com/watch?v=vgcD5_VpAUs 7. Bloomberg Technoz, “Pakar Soroti Lemahnya Infrastruktur Keamanan Digital RI”, 4 November 2026 — https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/126797/pakar-soroti-lemahnya-infrastruktur-keamanan-digital-ri

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik