Terkini
Artikel dan ulasan politik

ANALISA

Masa Sidang II Dibuka, DPR Diuji Soal Gibran

DPR membuka Masa Persidangan II pada Selasa (10/11/2026). Paripurna menjadi gerbang pertama aspirasi pemakzulan Gibran, tetapi agenda hari ini belum memuatnya.

Oleh 10 NOV 2026 5 menit baca
Ketua DPR RI Puan Maharani, foto resmi 2024

DPR RI menggelar Rapat Paripurna Ke-11 pada Selasa (10/11/2026) untuk membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Menurut jadwal resmi DPR, paripurna berlangsung pukul 09.00–12.00 dengan agenda pidato pembukaan Ketua DPR Puan Maharani. Masa sidang kali ini dijadwalkan berjalan hingga 6 Januari 2027.

Paripurna ini digelar bertepatan dengan Hari Pahlawan. Namun sorotan utama bukan pada seremoni pembukaannya, melainkan pada satu pertanyaan yang menggantung sejak masa reses: apakah DPR akan membawa polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke mekanisme resmi parlemen?

Selama reses, aspirasi itu hanya beredar dalam pembicaraan informal lintas fraksi. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pada Senin (9/11/2026) bahwa proses formal baru bisa berjalan setelah masa sidang dibuka. “Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Gibran Menggantung di Luar Agenda Resmi

Penting untuk dicatat: agenda resmi paripurna hari ini hanya memuat pidato pembukaan. Hingga pagi ini, belum ada kepastian bahwa usulan hak menyatakan pendapat (HMP) mengenai Gibran akan langsung dibahas. Paripurna pembukaan membuka pintu — ia belum tentu meloloskan perkara itu hari ini juga.

Polemiknya bermula dari putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026, yang menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum. Putusan itu mengabulkan gugatan warga bernama Subhan. DPR, menurut Dasco, masih menunggu salinan lengkap putusan MA sebelum mengambil langkah formal — dan hingga kemarin, rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang melibatkan fraksi-fraksi belum digelar.

Dorongan agar DPR bertindak datang dari berbagai arah. Anggota DPR Fraksi PKS Rahmat Saleh menyatakan siap mengajukan HMP untuk pemakzulan Gibran, setelah menjalin komunikasi informal dengan sejumlah anggota DPR lintas fraksi. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai HMP adalah jalur yang tepat untuk menyikapi Gibran. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan pemakzulan bisa berjalan apabila seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi — meski NasDem belum mengumumkan keputusan resmi untuk mengusulkannya. Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie meminta pimpinan partai yang memiliki fraksi di DPR mempertimbangkan tuntutan masyarakat untuk memproses pemakzulan Gibran. Jimly menyampaikan hal itu seusai menghadiri Aksi Rakyat Bela Indonesia di lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, Minggu (8/11/2026), dan menilai pertimbangan putusan MK dan kasasi MA dapat menjadi dasar untuk membahas langkah politik itu di parlemen.

Gerindra pun dijadwalkan membahas polemik ini dalam rapat fraksi hari ini, bersamaan dengan pembukaan masa sidang. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya mengatakan pembahasan itu akan menjadi bagian dari agenda rapat fraksi untuk menentukan sikap partai.

HMP Bukan Pemakzulan

Di tengah ramainya wacana, satu hal perlu diluruskan: hak menyatakan pendapat bukan pemakzulan. HMP adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat mengenai kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, dan usulan HMP tidak otomatis menjadi sikap resmi DPR — ia membutuhkan dukungan anggota parlemen dan keputusan melalui rapat paripurna. Pemakzulan wakil presiden, sebaliknya, adalah proses konstitusional yang jauh lebih panjang dan melibatkan Mahkamah Konstitusi serta MPR. Mencampuradukkan keduanya hanya akan mengaburkan apa yang sebenarnya sedang dipertaruhkan hari ini.

Yang dipertaruhkan hari ini adalah apakah aspirasi itu naik kelas: dari percakapan informal lintas fraksi menjadi pembahasan resmi yang tercatat dalam mekanisme DPR. Dasco sendiri mengakui pimpinan DPR telah menerima banyak aspirasi dari masyarakat hingga lintas fraksi — dan pimpinan kini menunggu dorongan resmi dari fraksi-fraksi untuk menggelar forum resmi.

Yang Perlu Diawasi Setelah Paripurna

Tiga hal layak diawasi setelah paripurna hari ini. Pertama, isi pidato pembukaan Puan Maharani: apakah ia memberi sinyal soal Gibran, atau justru menjaga paripurna tetap steril dari polemik itu. Kedua, sikap fraksi-fraksi dalam rapat fraksi hari ini — terutama Gerindra, yang sikapnya akan dibaca sebagai cermin Istana. Ketiga, rapat pimpinan dan Bamus berikutnya, yang akan menentukan apakah HMP masuk ke agenda paripurna selanjutnya.

Di luar Gibran, masa sidang ini juga langsung dihadapkan pada perkara besar lain: Komisi III DPR dijadwalkan memanggil Kapolri pada Kamis (12/11/2026) untuk membahas penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal. Rapat itu akan dipimpin langsung oleh Habiburokhman. Artinya, dalam pekan pertama masa sidang saja, DPR sudah memegang dua perkara yang sama-sama menyentuh kekuasaan: satu soal legitimasi wakil presiden, satu soal penyadapan di tubuh kepolisian.

Paripurna hari ini membuka masa sidang. Ia belum membuka — apalagi menutup — perkara Gibran. Yang ia buka adalah ruang formal tempat perkara itu akhirnya harus diuji: dengan suara fraksi, dengan salinan putusan MA, dan dengan mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan. Selebihnya, Senayan masih menunggu — dan publik berhak mengawasi apakah penantian itu berujung pada proses, atau sekadar gertakan awal masa sidang.

Daftar sumber: 1. ANTARA, “DPR RI gelar rapat paripurna pembukaan masa sidang hari ini”, 10 November 2026 (halaman ANTARA tidak dapat dibuka langsung; isi diverifikasi lewat jadwal resmi DPR dan sumber 2–7) 2. Jadwal Acara Rapat DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, berkas.dpr.go.id — https://berkas.dpr.go.id/Jadwal_Acara_Rapat_DPR_RI_Masa_Persidangan_II_Tahun_Sidang_2026_2027.pdf 3. Journalarta, “Hak Menyatakan Pendapat Gibran Disorot DPR”, 10 November 2026 — https://journalarta.com/news/2026/11/10/hak-menyatakan-pendapat-gibran-sorotan-dpr/ 4. Kompas TV, “Sidang Paripurna ke-11 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027”, 10 November 2026 5. Tabloid Nusantara, “DPR Siap Proses Pemakzulan Gibran Mulai Masa Sidang Besok, Dasco: Sudah Dibahas Lintas Fraksi”, 9 November 2026 6. Ketik, “Komisi III Panggil Kapolri 12 November, Bahas Kasus Penyadapan”, 9 November 2026 7. Info Klaten, “Surya Paloh: Pemakzulan Gibran Bisa Jalan, DPR Bahas Besok”, 9 November 2026 8. Baratanews, “Tekanan Publik Memuncak, Jimly Desak Musyawarah Delapan Ketua Parpol Soal Gibran”, 9 November 2026 — https://baratanews.id/tekanan-publik-memuncak-jimly-desak-musyawarah-delapan-ketua-parpol-soal-gibran/ 9. Lombokini, “Jimly Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran”, 8 November 2026 — https://lombokini.com/jimly-asshiddiqie-desak-8-pimpinan-parpol-di-dpr-tindaklanjuti-tuntutan-pemakzulan-gibran/

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik