Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengingatkan Polri agar transparan dalam menangani kasus dugaan penyadapan ilegal, seperti dilaporkan ANTARA pada Selasa (10/11/2026) pagi. Peringatan itu datang seminggu setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon seluler milik berbagai kalangan, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
Bareskrim mengumumkan pada 3 November 2026 bahwa sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur verifikasi dan tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum yang sah. Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan data elektronik hasil penyadapan. Empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka: mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan — sejak 5 November — Irjen Slamet Uliandi. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pada 9 November bahwa keempatnya kini dijerat pasal makar (Pasal 191–193 KUHP); pernyataan itu berasal dari Yusril, bukan dari Bareskrim. Keempat tersangka tetap berlaku asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan.
Tekanan dari Tiga Arah
Desakan transparansi kini datang dari tiga arah sekaligus. Pertama, dari Istana: Presiden Prabowo memerintahkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menangani perkara ini secara objektif dan transparan, tanpa ada yang ditutup-tutupi, seperti disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 4 November. Kedua, dari pengawas internal: anggota Kompolnas Yusuf Warsyim menyatakan Kompolnas tengah menyiapkan kajian etik terhadap keempat jenderal, dengan catatan bahwa tuduhan pelanggaran harus bertumpu pada fakta yang teruji dan bukti yang sah. “Kami harus melihat secara jernih bagaimana mendalilkan tuduhan kesalahan dengan fakta yang teruji dan bukti yang sah menurut hukum dan benar etika konstitusi,” kata Yusuf dalam program Apa Kabar Indonesia Malam, Sabtu (7/11/2026). Kompolnas berencana bertemu Bareskrim pada pekan ini untuk mendalami konstruksi perkara. Ketiga, dari masyarakat sipil: ELSAM bersama Seknas FITRA dalam siaran pers 3 November mendesak Polri membuka informasi soal cakupan penyadapan — siapa saja yang menjadi target, berapa nomor yang diakses, jenis data apa yang dikumpulkan, berapa lama penyadapan berlangsung, dan untuk kepentingan apa informasi itu diperoleh.
Pertemuan Presiden dengan sepuluh mantan Kapolri di Hambalang pada 8 November menambah bobot politik perkara ini. Mantan Kapolri Da’i Bachtiar mengungkapkan Presiden mengaku terkejut atas kasus tersebut dan menegaskan penyidikan harus berjalan profesional, proporsional, akuntabel, dan transparan. “Supaya kalau memang betul-betul ada suatu peristiwa tindak pidana di dalam lingkungan Polri, tentu harus ditindaklanjuti secara tentu profesional, proporsional, akuntabel, dan transparan,” kata Bachtiar.
Yang Masih Gelap: Motif, Perintah, dan Cakupan
Di balik deretan pernyataan itu, sejumlah pertanyaan mendasar belum terjawab — dan di sinilah peringatan Kompolnas menemukan maknanya. Yusril sendiri menyatakan motif para tersangka masih didalami penyidik. Tanpa bukti dari penyidik, motif dan pihak yang memerintahkan tidak boleh disimpulkan.
Yang juga belum dibuka ke publik adalah cakupan penyadapan itu sendiri. Dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga Oktober 2026, dengan sasaran yang disebut mencakup presiden, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, dan pengusaha. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudiutomo menyoroti akar masalahnya: Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 hanya melibatkan Kabareskrim dalam pengawasan, sehingga pengawasan eksternal tidak dimungkinkan dan pengawasan internal lemah. “Seolah-olah kabareskrim atau kapolri itu punya hak istimewa,” katanya.
Kekosongan regulasi itu diakui semua pihak. Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP telah mengamanatkan pembentukan undang-undang khusus penyadapan — dan ELSAM bersama Seknas FITRA mendesak DPR serta pemerintah mempercepat pembentukannya, sembari meminta audit forensik terhadap sistem LIMS. Riset kedua lembaga itu juga mencatat empat lembaga negara — Polri, Kementerian Pertahanan, Kejaksaan Agung, dan Badan Siber dan Sandi Negara — mengalokasikan hingga Rp36,1 triliun untuk teknologi pemantauan sepanjang 2018–2024.
Ujian bagi Kapolri Baru
Bagi Kapolri Suyudi Ario Seto, perkara ini adalah ujian awal kepemimpinan. Ia telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dan menegaskan penanganan perkara ini berdasarkan bukti serta prosedur hukum, bukan persaingan internal Polri. Para mantan Kapolri itu lebih dulu menyampaikan dukungan moral kepada Suyudi dalam pertemuan di Mabes Polri pada awal November.
Namun dukungan dan janji prosedural saja tidak cukup. Survei Litbang Kompas pada April 2026 mencatat citra positif Polri mencapai 71,5 persen — modal kepercayaan yang kini dipertaruhkan. Jika pengusutan berhenti pada penetapan tersangka tanpa membuka siapa yang disadap, berapa lama, dan ke mana data itu mengalir, peringatan Kompolnas hari ini akan terdengar seperti gema dari peringatan-peringatan sebelumnya: keras diucapkan, tipis ditindaklanjuti.
Daftar sumber: 1. ANTARA, “Kompolnas ingatkan Polri transparan dalam penanganan kasus penyadapan”, 10 November 2026 (halaman ANTARA tidak dapat dibuka langsung; peringatan Kompolnas hari ini bersandar pada laporan ANTARA tersebut, sementara seluruh latar dalam artikel ini diverifikasi lewat sumber 2–8) 2. Journalarta, “Penyadapan Prabowo: Kajian Etik 4 Jenderal”, 8 November 2026 — https://journalarta.com/news/2026/11/08/penyadapan-prabowo-kajian-etik-empat-jenderal/ 3. Samudra Fakta, “Eks Penyidik Disebut Terlibat Penyadapan Presiden, KPK Menegaskan Diaudit Berkala”, 5 November 2026 — https://samudrafakta.com/eks-penyidik-disebut-terlibat-penyadapan-presiden-kpk-menegaskan-diaudit-berkala/ 4. Siaran pers ELSAM dan Seknas FITRA, “Skandal Penyadapan Polri: Mendesak Pengawasan Independen dan Transparansi Alat Sadap”, 3 November 2026 — https://www.elsam.or.id/siaran-pers/skandal-penyadapan-polri–mendesak-pengawasan-independen-dan-transparansi-alat-sadap 5. Suarkabar, “Elsam Soroti Belanja Pemantauan hingga Rp36,1 Triliun dan Minta LIMS Polri Diperiksa” — https://suarkabar.id/elsam-alokasi-pemantauan-pemeriksaan-lims-polri 6. Owrite, “Kasus Penyadapan: Eks Kapolri Ungkap Isi Pertemuan”, 10 November 2026 — https://www.owrite.id/nasional/2026/11/10/kasus-penyadapan-bikin-prabowo-kaget-eks-kapolri-ungkap-pertemuan-hambalang/ 7. Journalarta, “Pertemuan Prabowo dan 10 Eks Kapolri di Hambalang”, 10 November 2026 — https://journalarta.com/news/2026/11/10/pertemuan-prabowo-10-mantan-kapolri-hambalang/ 8. Independensi, “Kepercayaan Publik Tak Cukup Dibangun dengan Slogan, Polri Harus Berani Berbenah”, 5 November 2026 — https://independensi.com/2026/11/05/kepercayaan-publik-tak-cukup-dibangun-dengan-slogan-polri-harus-berani-berbenah/