Pernyataan Jimly Asshiddiqie pada Minggu, 8 November 2026, menaikkan taruhan hukum dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu — yang pernah memimpin Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) — menilai perbuatan tersebut bisa masuk unsur makar, dengan ancaman hukuman mati. Namun ia sendiri memberi rem yang penting: kesimpulan itu belum boleh ditetapkan sebelum dibuktikan di pengadilan.
Jimly menyampaikan pernyataan itu di Jakarta, Minggu (8/11/2026), sambil menyatakan dukungannya kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden sampai ke akar-akarnya, termasuk menelusuri motif dan pihak yang terlibat.
Apa yang dikatakan Jimly
"Semua itu bisa masuk unsur makar, yang ancamannya bisa hukuman mati," kata Jimly, sebagaimana dikutip sejumlah media dari pernyataannya di Jakarta.
Ia menyebut motif di balik dugaan penyadapan itu pasti akan terungkap di forum pengadilan — apakah ada dugaan upaya membunuh Presiden, membuat Presiden lumpuh sehingga tidak bisa lagi menjalankan pemerintahan, atau berkhianat pada kepentingan negara. Ketiga kemungkinan itu, menurut Jimly, perlu diuji lewat pembuktian, bukan dilekatkan begitu saja pada perkara yang masih ditangani penyidik.
Jimly juga membedakan ancaman pidana yang sudah berjalan dengan kemungkinan penerapan pasal makar. Menurut dia, dugaan penyadapan ilegal itu juga memiliki konsekuensi pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana yang dapat mencapai 10 tahun. Sementara penerapan ketentuan makar dengan ancaman hukuman mati membutuhkan pembuktian lebih lanjut di pengadilan.
Mengapa pernyataan ini penting — dan apa batasnya
Bobot pernyataan Jimly tidak datang dari jabatannya semata. Ia adalah mantan Ketua MK pertama (2003–2008), guru besar hukum tata negara, dan mantan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), sehingga ia mengenal dekat proses reformasi di tubuh Polri. Ketika tokoh dengan latar itu menyebut kata "makar", publik wajar mendengarkannya lebih serius daripada sekadar komentar politik biasa.
Tetapi justru karena itu, batas pernyataannya harus dijaga. Jimly tidak menyatakan para tersangka bersalah melakukan makar. Ia menyatakan sebuah kemungkinan hukum — "bisa masuk unsur makar" — yang masih harus dibuktikan. Sampai hari ini, fakta yang terverifikasi adalah: Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik, yakni mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso — ketiganya ditetapkan 3 November 2026 — serta Irjen Pol Slamet Uliandi, yang ditetapkan 5 November 2026. Dugaan penyadapan itu disebut berlangsung sejak 2025. Motif dan ada-tidaknya unsur makar belum ditetapkan penyidik maupun pengadilan, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi para tersangka.
Konteksnya, Bareskrim Polri sebelumnya sudah mendalami dugaan makar dalam perkara ini — sudut yang sudah diberitakan UlasPolitik — dan Komisi III DPR dijadwalkan menggelar rapat kerja pada 12 November 2026 untuk memburu dalang penyadapan. Pernyataan Jimly menambah tekanan politik dan hukum pada proses itu, tetapi tidak menggantikan proses itu.
Yang sudah pasti, yang masih klaim
Yang sudah pasti: empat tersangka telah ditetapkan, penyidikan berjalan di bawah Kapolri Suyudi Ario Seto, dan Jimly mendukung pengusutan tuntas. Yang masih berupa penilaian — bukan putusan — adalah apakah perbuatan itu memenuhi unsur makar. Yang masih berupa spekulasi dan tidak boleh disimpulkan adalah motif serta siapa, bila ada, yang memerintahkan penyadapan. Semua itu, seperti kata Jimly sendiri, adalah urusan pembuktian di pengadilan.
Bagi pembaca, pelajaran dari pernyataan ini sederhana: kata "makar" yang diucapkan seorang mantan Ketua MK memang berat, tetapi beratnya justru menuntut kehati-hatian yang lebih besar — bukan kesimpulan yang lebih cepat.
Daftar sumber: CNN Indonesia, "Jimly Sebut Kasus Penyadapan Prabowo Masuk Unsur Makar", 8 November 2026 (halaman CNN tidak dapat dibuka langsung, dipakai sebagai pemicu deteksi); Jurnal Lugas, "Jimly Singgung Hukuman Mati dalam Kasus Penyadapan Presiden, Ini Penjelasannya", 8 November 2026; Lensa Hukum (mengutip Detikcom), "Jimly Dukung Kapolri Usut Penyadapan Presiden Prabowo", 8 November 2026; One News, "Jimly Tegaskan Penyadapan Presiden Bisa Masuk Unsur Makar Berancaman Hukuman Mati", 8 November 2026.