Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Raker 12 November: Komisi III Buru Dalang Penyadapan Prabowo

Komisi III DPR memanggil Kapolri Suyudi Ario Seto ke rapat kerja Kamis, 12 November 2026, untuk mengusut dalang dan motif penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Oleh 08 NOV 2026 4 menit baca
Ilustrasi ruang rapat komisi DPR yang kosong dengan lambang Garuda Pancasila

Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja (raker) bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026. Agenda utamanya: perkembangan penanganan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto — termasuk membongkar dalang dan motif di baliknya.

Jadwal itu diumumkan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam keterangan tertulis pada Minggu (8/11/2026). "Komisi III DPR akan mengadakan rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk mengungkap dalang dan motifnya," kata Habiburokhman.

Raker baru bisa digelar Kamis pekan depan karena masa sidang DPR baru dibuka pada Selasa, 10 November 2026. Habiburokhman memastikan dirinya memimpin langsung rapat tersebut, didampingi para wakil ketua Komisi III — Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni — serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazarudin Dek Gam.

Penjadwalan ini datang setelah sepekan penuh tekanan publik. Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal: mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Tiga tersangka pertama ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok; Slamet Uliandi belum ditahan.

Apa yang Akan Ditanyakan ke Kapolri

Raker adalah forum pengawasan, bukan penyidikan. Namun daftar pertanyaan yang akan dibawa Komisi III bisa dibaca dari pernyataan para pimpinannya dalam beberapa hari terakhir.

Pertama, soal pemberi perintah. Kapolri telah membentuk tim khusus yang dipimpin langsung Kabareskrim Komjen Asep Safrudin untuk menelusuri sosok di balik dugaan penyadapan. "Semua akan kita telusuri," kata Asep saat dihubungi pada Sabtu (7/11/2026). Pembentukan timsus itu diumumkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko pada Kamis (5/11/2026). Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menyambutnya dan berharap tim itu berhasil menemukan dalang dari penyadapan yang diduga dilakukan para jenderal tersebut.

Kedua, soal motif. Habiburokhman pada Sabtu (7/11/2026) menyebut perkara ini sebagai kejahatan serius berskala besar. Menurutnya, jumlah objek yang diduga menjadi sasaran mencapai sekitar 6.000 — termasuk Presiden Prabowo dan pimpinan Komisi III sendiri. Angka 6.000 itu adalah klaim Habiburokhman, bukan angka resmi penyidik, dan belum ada daftar resmi sasaran yang diterbitkan Bareskrim.

Ketiga, soal cara kerja penyadapan itu sendiri. Menurut Bareskrim, dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025–2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi, dan para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan. Pada sekitar Oktober 2026, para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan dari sistem tersebut.

Mengapa Raker Ini Penting — dan Batasnya

Ada dua hal yang membuat raker 12 November layak ditunggu. Pertama, Komisi III adalah mitra kerja Polri — dan kali ini posisinya berubah: dari pembela menjadi pengawas yang menuntut jawaban. Habiburokhman sendiri mengakui kekecewaannya pada Kamis (5/11/2026), setelah mendapat informasi bahwa pimpinan Komisi III diduga ikut menjadi sasaran. "Selama ini kami selalu berpendapat baik, membela yang bersangkutan," katanya tentang Listyo Sigit, yang pernah ia sebut sebagai salah satu Kapolri terbaik sepanjang sejarah. Kini ia menarik pujian itu — dan menyebut dugaan penyadapan ini menghapus seluruh prestasi Listyo di Polri.

Kedua, raker ini menjadi ujian apakah pengawasan parlemen bisa berjalan tanpa berubah menjadi pengadilan jalanan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Jumat (6/11/2026) sudah menegaskan garisnya: penanganan perkara diserahkan sepenuhnya kepada Polri, dan Komisi III diminta melakukan pemantauan berkala. Itu batas yang tepat — dan harus dijaga.

Sebab godaan terbesar dalam perkara ini adalah menunjuk dalang sebelum ada bukti. Dalam sepekan terakhir, spekulasi itu sudah sempat melahirkan kabar bohong: dua mantan Kapolri, Tito Karnavian dan Idham Azis, diklaim ditangkap dan menjadi tersangka baru — klaim yang dibantah Bareskrim pada Minggu (8/11/2026) karena tidak pernah ada surat panggilan, pemeriksaan, maupun penetapan tersangka terhadap keduanya. Pelajaran dari episode itu sederhana: nama yang beredar di media sosial bukan fakta, dan raker 12 November harus menghasilkan penjelasan berbasis bukti penyidikan — bukan daftar nama baru dari ruang rapat.

Sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, keempat tersangka tetap berstatus tersangka, bukan terpidana. Motif dan pemberi perintah — bila ada — baru bisa disimpulkan dari alat bukti penyidik, bukan dari pernyataan politik. Raker 12 November akan dinilai dari satu hal: apakah ia memperjelas fakta, atau justru menambah kabut.

Daftar sumber: CNN Indonesia, "Komisi III-Kapolri Raker 12 November, Ingin Bongkar Dalang Penyadapan", 8 November 2026 (halaman CNN tidak dapat dibuka langsung, dipakai sebagai pemicu deteksi); Okezone, "Komisi III Panggil Kapolri, Bahas Penyadapan Prabowo hingga Usut Pemberi Perintah ke Listyo Cs", 8 November 2026 (halaman Okezone tidak dapat dibuka langsung); Detikcom (via BSI News), "Polri Telusuri Pemberi Perintah Penyadapan Presiden Prabowo", 8 November 2026; Jawawa, "DPR Commission III and National Police Chief to Meet Next Thursday to Investigate Who Was Behind the President's Wiretap", 8 November 2026; RCTI+, "Pimpinan DPR Serahkan Penanganan Perkara Penyadapan Presiden ke Polri, Minta Komisi III Pantau Berkala", 6 November 2026.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik