Terkini
Artikel dan ulasan politik

ANALISA

Hasto: Dorongan Makzulkan Gibran Menguat Usai Kasus Penyadapan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut dorongan pemakzulan Wapres Gibran kian menguat setelah kasus dugaan penyadapan. PDIP berdialog dengan sejumlah fraksi di DPR.

Oleh 08 NOV 2026 4 menit baca
Ilustrasi ruang sidang paripurna DPR yang kosong

PDI Perjuangan mulai menjalin komunikasi politik dengan sejumlah fraksi di DPR RI menyikapi menguatnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan langkah itu seusai berziarah ke Makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (7/11/2026), dalam rangkaian kegiatan Soekarno Run yang dijadwalkan berlangsung Minggu (8/11/2026).

Menurut Hasto, dorongan pemakzulan itu kian kuat setelah kasus dugaan penyadapan yang belakangan menjadi perhatian publik. Ia menilai konsolidasi suara publik berpotensi memengaruhi sikap partai-partai politik di parlemen.

Tiga catatan PDIP soal pencalonan Gibran

Hasto menyebut PDIP sejak awal memiliki tiga catatan kritis terhadap proses pencalonan hingga terpilihnya Gibran sebagai wakil presiden. Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 tentang batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden, yang ia sebut sebagai "akrobat hukum". Kedua, pelaksanaan Pemilu 2024 yang menurut Hasto diwarnai dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, persoalan persyaratan ijazah pendidikan Gibran, yang menurut Hasto berkaitan dengan adanya "pasal selundupan" dan upaya pemaksaan.

"Dari tiga aspek ini saja yang bersangkutan tidak memiliki legitimasi sebagai pemimpin. Tidak hanya proses Gibran yang cacat, tetapi syarat menjadi pemimpin tidak dipenuhi," kata Hasto.

Polemik ijazah itu menguat setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dan menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Kedua putusan itu menyangkut dokumen dan prosedur pencalonan — bukan vonis pidana terhadap Gibran, dan tidak dengan sendirinya memberhentikan wakil presiden dari jabatannya.

PDIP jajaki fraksi, tetapi jalan pemakzulan masih panjang

"Karena itulah ketika ini dilanjutkan proses politik, maka PDI Perjuangan berdialog dengan fraksi-fraksi di DPR RI," kata Hasto.

Namun komunikasi politik itu belum dapat diartikan sebagai keputusan resmi DPR untuk memulai proses pemakzulan. Pemberhentian wakil presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku.

Hitung-hitungan di Senayan menjelaskan mengapa langkah PDIP belum tentu berbuah. PDIP memegang 110 kursi di DPR. Untuk sekadar mengajukan hak angket, dibutuhkan sedikitnya 25 anggota dari lebih dari satu fraksi — syarat yang tidak dapat dipenuhi PDIP sendirian. Peneliti SMRC Saidiman Ahmad menilai pemakzulan nyaris mustahil tanpa restu partai-partai utama pendukung pemerintah: pengusulan pemberhentian di paripurna membutuhkan kehadiran sekurang-kurangnya dua pertiga anggota dan persetujuan dua pertiga yang hadir, setelah itu berkas diperiksa Mahkamah Konstitusi paling lama 90 hari. Bila MK memberi lampu hijau, perkara bergeser ke Sidang Istimewa MPR yang wajib dihadiri minimal tiga perempat anggota, dan keputusan pemberhentian baru sah bila disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota MPR yang hadir. Hingga kini, baru PDIP dan PKS yang secara terbuka memberi sinyal terkait hak angket, sementara Gerindra, Golkar, dan PAN memilih menahan diri.

Kasus penyadapan jadi bahan bakar baru

Hasto juga menyinggung kasus dugaan penyadapan yang belakangan menjadi perhatian publik. Menurutnya, persoalan itu turut memperkuat tekanan masyarakat terhadap dinamika politik nasional.

"Jadi suara yang terkonsolidasi akan didengarkan seluruh fraksi di DPR RI," ujarnya.

Perlu ditegaskan: siapa yang memerintahkan dugaan penyadapan itu, dan apa motifnya, belum menjadi fakta yang terverifikasi dalam pemberitaan yang dirujuk artikel ini. Yang terverifikasi adalah Hasto mengaitkan kasus tersebut dengan menguatnya tekanan publik — dan BERITA Mediacorp sebelumnya melaporkan bahwa pembahasan di kalangan anggota parlemen memang menguat setelah kasus dugaan penyadapan itu mencuat. Mediacorp juga mencatat bahwa tidak ada partai yang secara khusus menyebut kemungkinan memecat Gibran; yang dipertimbangkan adalah tiga opsi parlemen — interpelasi, angket, dan hak menyatakan pendapat.

Yang menentukan langkah berikutnya bukan pernyataan Hasto semata, melainkan apakah ada fraksi lain — terutama dari koalisi pendukung pemerintah — yang bersedia bergabung. Jika tidak, wacana pemakzulan akan tetap menjadi tekanan politik, bukan proses konstitusional. Sebaliknya, jika satu fraksi koalisi saja membuka pintu, peta di Senayan bisa berubah cepat. Publik perlu membedakan keduanya: desakan politik sudah berjalan, proses pemberhentian yang sah belum dimulai.

Daftar sumber: CNN Indonesia — "Hasto Beber Dorongan Pemakzulan Gibran Kian Kuat Usai Kasus Penyadapan"; detik35 — "PDIP Jajaki Dukungan Fraksi DPR, Wacana Pemakzulan Gibran Kian Menguat"; BERITA Mediacorp — "Parti-parti Indonesia pertimbang siasatan Parlimen terhadap kelayakan pendidikan Naib Presiden Gibran"; Repelita — “Saidiman Ahmad Nilai Pemakzulan Gibran Nyaris Mustahil Tanpa Restu Koalisi Prabowo” (https://www.repelita.com/post/saidiman-ahmad-nilai-pemakzulan-gibran-nyaris-mustahil-tanpa-restu-koalisi-prabowo)

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik