Di tengah peringatan Hari Lahir ke-73 Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sabtu (7/11/2026), dua mantan komisioner lembaga itu menyampaikan pesan yang sama: KPU jangan hanya menjadi pelaksana undang-undang, tetapi harus aktif mengawal pembentukannya. Hadar Nafis Gumay, komisioner KPU periode 2012–2017, dan I Gusti Putu Artha, komisioner periode 2007–2012, menyampaikan desakan tersebut dalam acara refleksi perjalanan KPU dan demokrasi di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat.
Peringatan tahun ini mengusung tema "73 Tahun KPU: Mengawal Suara Rakyat, Menjaga Demokrasi". Tanggal 7 November ditetapkan sebagai Hari Lahir KPU melalui Keputusan KPU Nomor 170 Tahun 2026, merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1953 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) — cikal bakal penyelenggara pemilu pertama pada 1955. Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyebut peringatan resmi ini yang pertama sepanjang sejarah lembaga.
Desakan dua mantan komisioner
Hadar meminta KPU mengambil peran lebih besar dalam proses pembentukan undang-undang dan menyampaikan gagasan pembaruan yang berorientasi pada efisiensi penyelenggaraan, kemudahan pelaksanaan, serta penghematan biaya. "Saya juga berharap kepada KPU sekarang agar lebih aktif mendorong undang-undang pemilu ini segera diproses dan diselesaikan," kata Hadar, seperti dilaporkan lensahukum.co.id.
Ia juga mengkritik gagasan menambah jumlah anggota KPU yang berkembang dalam pembahasan revisi UU Pemilu, dan menilainya sebagai kemunduran, bukan solusi. "Jangan justru muncul gagasan yang menurut saya merupakan kemunduran. Misalnya, KPU tidak perlu ikut-ikutan dengan usulan menambah jumlah anggota KPU," ujarnya. Menurut Hadar, yang lebih dibutuhkan justru sumber daya sekretariat yang kompeten dan jumlahnya mencukupi.
Sementara itu, Putu Artha mengusulkan perubahan mekanisme pemilihan anggota KPU dalam pembahasan RUU Pemilu. Ia menyinggung gagasan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat yang pernah dikemukakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie. "Saya setuju dengan gagasan cabang kekuasaan keempat versi Jimly Asshiddiqie. Jika itu belum bisa dilaksanakan, setidaknya teman-teman KPU harus aktif memperjuangkan penyusunan undang-undang baru agar pemilihan anggota tidak melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI, melainkan langsung oleh presiden," kata Putu Artha. Presiden, menurut usulannya, membentuk panitia seleksi melalui keputusan presiden yang beranggotakan 17 orang — 9 unsur eksekutif dan 8 unsur legislatif — lalu anggota KPU langsung dilantik presiden tanpa melalui tahapan di lembaga lain.
Putu Artha juga menyampaikan keprihatinannya terhadap independensi KPU. "Jika membandingkan independensi KPU dari satu periode ke periode berikutnya, sekarang kita mengalami penurunan, meskipun saya tidak mengetahui seberapa besar persentasenya," ujarnya.
RUU Pemilu masih berjalan, tarik-menarik belum selesai
Desakan itu datang di tengah pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang masih bergulir di DPR. Komisi II DPR telah membentuk Panitia Kerja (Panja) penyusunan RUU Pemilu pada 29 September 2026, dan delapan fraksi menyepakati Bahtra Banong sebagai ketua Panja pada 8 Oktober 2026.
Salah satu wacana yang berkembang adalah penambahan anggota KPU RI dari tujuh menjadi sembilan orang, disampaikan Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan. Namun Irawan sendiri menegaskan usulan itu masih sebatas brainstorming dan belum menjadi keputusan resmi DPR. Wacana serupa juga menyasar Bawaslu, dari lima menjadi tujuh atau sembilan anggota.
Hadar juga meragukan target penyelesaian revisi UU Pemilu pada Maret 2027 dapat tercapai, karena rancangan masih berada dalam tahap persiapan. Pada akhir Oktober lalu ia juga mendesak pemerintah segera membentuk Tim Seleksi (Timsel) calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2027–2032, yang menurutnya tenggatnya sudah terlewati pada 11 Oktober 2026 — dan revisi UU Pemilu tidak boleh dijadikan alasan menunda pembentukan timsel, karena UU Nomor 7 Tahun 2017 sudah mengatur jadwalnya dengan jelas.
Kritik Hadar dan Putu Artha layak didengar karena menyentuh paradoks lama KPU: lembaga inilah yang harus menerjemahkan setiap pasal UU Pemilu menjadi puluhan Peraturan KPU (PKPU) yang operasional, tetapi keputusan soal desain sistem pemilu sepenuhnya berada di tangan DPR dan pemerintah. Ketika undang-undang lahir dengan pasal ambigu, KPU-lah yang menanggung konsekuensinya di lapangan — dari sengketa hasil hingga risiko delegitimasi. Karena itu, desakan agar KPU bersuara lebih awal dalam proses legislasi bukan sekadar soal posisi tawar kelembagaan, melainkan soal kualitas pemilu 2029 yang tahapannya diperkirakan mulai berjalan sekitar Juli 2027.
Yang juga patut dicatat: perdebatan soal jumlah anggota KPU tidak boleh menutupi persoalan yang lebih mendasar, yakni independensi dan kualitas verifikasi. Menambah kursi tanpa memperbaiki mekanisme rekrutmen dan pengawasan justru berisiko menambah beban tanpa menambah kepercayaan publik. Di titik inilah usulan Putu Artha — pemilihan anggota langsung oleh presiden, atau setidaknya memperkuat status konstitusional KPU — menjadi bahan diskusi yang serius, meski jalannya masih panjang dan memerlukan perubahan undang-undang.
Daftar sumber: Antara — "Pakar dorong KPU proaktif kawal UU Pemilu demi kualitas demokrasi" (artikel Antara tidak dapat dibuka langsung); twaslnews1 (mengutip lensahukum.co.id) — "Eks Komisioner Desak KPU Aktif Dorong Revisi UU Pemilu"; lensahukum.co.id — "Afifuddin Tetapkan 7 November sebagai Hari Lahir KPU"; KPU Kabupaten Ngawi (kpu.go.id) — "November, Bulan Kelahiran KPU, Tahun Ini Peringatan Ke-73 Tahun"; ketik.com — "Eks Komisioner KPU: Tenggat Pembentukan Timsel Terlewati, Pemerintah Jangan Kerja Semau-maunya"