Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menegaskan verifikasi pemilu berjalan sesuai aturan. Pernyataan itu ia sampaikan di sela peringatan HUT ke-73 KPU di Jakarta, Sabtu (7/11/2026), saat ditanya soal kemungkinan evaluasi internal KPU setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait pemeriksaan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
Baca juga: Dasco: DPR Tunggu Putusan Lengkap MA soal Ijazah Gibran | Gibran Dilaporkan ke Bareskrim, Mahfud Desak DPR Tuntaskan
KPU sudah menjelaskan posisi ini secara resmi dalam siaran pers pasca Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang dibacakan pada 6 Oktober 2026. Dalam siaran pers tertanggal 7 Oktober 2026 itu, Afifuddin menyatakan seluruh tahapan verifikasi dokumen pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemilu serta Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023, yang menurut KPU masih sah dan berlaku.
Untuk syarat pendidikan Gibran, KPU mendasarkan penilaian administratifnya pada dua dokumen resmi pemerintah: Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 2296/Belmawa/Kep/IJLN/2019 tertanggal 8 Agustus 2019. KPU memperlakukan surat-surat itu sebagai dokumen yang sah berdasarkan asas praduga keabsahan, yakni keputusan administratif dianggap sah selama belum dibatalkan oleh pihak yang berwenang. KPU juga mencatat dokumen yang sama telah digunakan dan diterima secara sah dalam verifikasi pencalonan Pilkada Kota Surakarta 2020 tanpa ada pembatalan.
Verifikasi administratif, bukan verifikasi faktual
Di sinilah letak ketegangan yang tak bisa ditutup dengan satu kalimat "sesuai aturan". Dalam sidang MK perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Rabu (23/9/2026), KPU mempertahankan posisinya: dokumen pasangan Prabowo-Gibran sudah diterima dan diverifikasi sebagaimana Berita Acara Nomor 1589/PL.01.4-BA/05/2023 tertanggal 28 Oktober 2023, dan tidak ada pengaduan masyarakat soal dokumen itu sejak pencalonan hingga pemungutan suara. Hakim Konstitusi Saldi Isra saat itu mempertanyakan ketentuan pengecualian bukti kelulusan dari sekolah luar negeri dalam PKPU 19/2023 — ketentuan yang menurut Afifuddin memang baru dibuat untuk Pemilu 2024 dan belum ada pada pemilu sebelumnya.
Soal klarifikasi, Pasal 42 ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 memang mengatur klarifikasi hanya apabila terdapat keraguan terhadap dokumen. KPU menyatakan pada 2023 tidak menemukan keadaan yang menimbulkan keraguan, sehingga klarifikasi ke instansi penerbit tidak dilakukan. Secara prosedural, pembelaan ini koheren. Namun secara substansi, yang terverifikasi adalah keberadaan dan keabsahan formal dokumen — bukan kebenaran isinya melalui pengecekan faktual ke penerbitnya. Dua hal itu berbeda, dan sidang MK mengekspos perbedaan tersebut ke publik.
Putusan MA dan gugatan baru mengubah peta
Tekanan terhadap posisi KPU bertambah dari dua arah. Pertama, Mahkamah Agung dalam putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 — yang diunggah ke situs resmi MA pada Jumat, 30 Oktober 2026 — menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah tingkat SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Komisioner KPU Idham Holik menanggapi pada Minggu (1/11/2026) bahwa tahapan Pemilu 2024 telah berakhir secara definitif — tahapan terakhir adalah pelantikan, sebagaimana Pasal 167 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 — dan KPU bukan pihak tergugat dalam perkara suket itu, karena tergugatnya adalah kementerian.
Kedua, gugatan baru ke MK dengan Nomor 400/PUU-XXIV/2026 — diajukan tiga warga negara, Ariyanto Zalukhku, Hana Sybil Vania Mendrofa, dan Berlian Suryo Putra Hia — menguji Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu dan meminta KPU menjalankan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap dokumen pendidikan calon, mencakup kebenaran isi dokumen, bukan sekadar memastikan berkas administrasi tersedia. Gugatan ini masih berupa dalil pemohon dan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum sebelum diperiksa dan diputus MK. Sementara itu DPR menunggu putusan lengkap MA soal ijazah Gibran, sebagaimana diberitakan UlasPolitik sebelumnya.
Yang perlu diawasi pembaca
Pernyataan Afifuddin hari ini menegaskan kembali garis pertahanan KPU: verifikasi dilakukan menurut aturan yang berlaku saat itu. Garis itu kuat secara prosedural, tetapi tidak menjawab pertanyaan yang kini diajukan publik dan pengadilan: apakah dokumen yang lolos verifikasi administratif itu benar secara faktual? MK sendiri, dalam pertimbangannya di halaman 374 putusan, menilai penerapan asas praduga keabsahan perlu diperkuat dengan prinsip kecermatan dan kehati-hatian — catatan yang sudah diterima KPU sebagai bahan evaluasi.
Bagi pembaca, tiga hal layak diikuti: proses gugatan 400/PUU-XXIV/2026 di MK, langkah DPR setelah menerima putusan lengkap MA, dan apakah KPU menerjemahkan catatan MK itu ke dalam aturan verifikasi yang lebih ketat untuk pemilu berikutnya. Sampai ketiganya bergerak, klaim "sesuai aturan" dan pertanyaan "apakah benar" akan tetap berjalan di jalur yang berbeda.
Daftar sumber: Antara — "Ketua KPU Tegaskan Verifikasi Pemilu Berjalan Sesuai Aturan" (artikel Antara tidak dapat dibuka langsung; pernyataan hari ini diverifikasi lewat republikasi Newshive); Newshive — "Afifuddin Tegaskan Verifikasi Pemilu Sesuai Aturan"; KPU Kabupaten Tanah Datar — "KPU Tegaskan Verifikasi Ijazah Gibran Sesuai Aturan dan Cermat" (memuat siaran pers KPU RI pasca Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 7 Oktober 2026); Mahkamah Konstitusi — "Apa MK Berwenang Memeriksa Keabsahan Syarat Pendidikan Cawapres Gibran?"; Jurnal Lugas — "Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Kembali Digugat, KPU Diminta Periksa Keaslian Ijazah Kandidat"; BarataNews — "Suket SMA Gibran Dibatalkan MA, KPU Tegaskan Mandat Pemilu 2024 Telah Usai"