Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Gibran Dilaporkan ke Bareskrim, Mahfud Desak DPR Tuntaskan

Komju melaporkan Wapres Gibran ke Bareskrim atas dugaan pemalsuan suket ijazah, sementara Mahfud MD mendesak DPR menuntaskan polemik ini secara politik.

Oleh 06 NOV 2026 5 menit baca
Wapres Gibran meninjau lokasi banjir di Sumatera Barat, 4 Desember 2025

Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memanas pada Jumat (6/11/2026). Di hari yang sama, dua perkembangan baru muncul dari dua jalur berbeda: jalur hukum dan jalur politik.

Organisasi masyarakat Komite Masyarakat Jakarta Utara (Komju) mendatangi Gedung Bareskrim Polri dan melaporkan Gibran atas dugaan pemalsuan surat keterangan sekolah. Laporan itu sudah diterima Bareskrim. Di sisi lain, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendesak DPR menuntaskan polemik dokumen pendidikan Gibran lewat jalur politik, karena menurutnya sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan suket penyetaraan ijazah itu tidak sah.

Dua perkembangan inilah yang membuat nama Gibran kembali menjadi perbincangan paling ramai di media sosial hari ini — dari potongan berita Metro TV hingga utas di Threads dan Instagram yang mengutip pernyataan Kadiv Humas Polri.

Laporan Baru Komju: Apa Isinya?

Menurut laporan Metro TV dalam Headline News pukul 16.00 WIB, sejumlah pengurus Komju mendatangi Bareskrim dengan membawa sejumlah dokumen sebagai barang bukti. Di antaranya dokumen terkait surat keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta putusan kasasi Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026.

Kuasa hukum Komju, Ramdansyah, menyebut laporan mereka sudah diterima Bareskrim. Menurutnya, Gibran telah melanggar konstitusi dengan mencantumkan surat keterangan sekolah yang terbukti tidak sah pada Pemilu 2024, berdasarkan putusan Mahkamah Agung.

Perlu ditegaskan: itu adalah klaim pelapor, bukan temuan penyidik. Laporan polisi adalah awal proses, bukan vonis. Hingga artikel ini ditulis, Gibran belum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, dan Bareskrim belum mengumumkan hasil pemeriksaan atas laporan Komju tersebut.

Laporan Komju ini berbeda dari aduan yang sudah lebih dulu diproses Bareskrim. Aduan sebelumnya diajukan Tim Advokasi Penegak Etika Moral dan Integritas Bangsa dan sudah dikonfirmasi Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir pada awal pekan ini. Isir mengatakan setiap laporan akan diproses sesuai prosedur, dengan putusan MK dan MA sebagai bahan rujukan, dan penyidik akan meminta keterangan ahli untuk memperkuat pembuktian.

Mahfud MD: “Ini Waktunya, Tuntaskan di DPR”

Perkembangan kedua datang dari Mahfud MD. Dalam keterangan daring pada Jumat (6/11/2026), mantan Menko Polhukam itu mendorong DPR menindaklanjuti putusan MA melalui jalur politik.

“Saya berharap gerakan untuk menyelesaikan Gibran secara politik, karena ini sudah terbukti tidak memenuhi syarat, itu supaya terus diproses dari DPR,” kata Mahfud.

Ia menambahkan, “Yang urusan Gibran ini supaya dituntaskan di DPR, ini waktunya. Polisi harus bersih-bersih, politik juga harus bersih-bersih, agar ketatanegaraan ke depan itu berjalan bagus.”

Ini bukan pernyataan pertama Mahfud soal ini. Sejak 31 Oktober, lewat akun X pribadinya, ia sudah mendesak agar pembuatan suket dan dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 diproses secara pidana, serta meminta KPU dan Ditjen Dikdasmen diperiksa. Bedanya, Mahfud memisahkan dua hal: soal penerbitan dokumen ia minta diproses pidana, sedangkan tindak lanjut atas jabatan Gibran sebagai Wapres ia serahkan pada ranah politik.

Di DPR sendiri, responsnya masih menunggu. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pimpinan DPR belum mau bicara soal wacana hak angket karena DPR masih reses hingga 8 November 2026, dan DPR juga belum melihat salinan lengkap putusan MA. Artinya, desakan Mahfud itu — kalau mau ditindaklanjuti — baru bisa diuji setelah masa sidang dibuka pekan depan.

Yang Sudah Diputuskan Pengadilan — dan Yang Belum

Agar tidak tercampur, ini yang sudah menjadi fakta hukum:

Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi yang diajukan HM Subhan Palal, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Amar putusannya menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah luar negeri atas nama Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri setara SMA sebagaimana disyaratkan UU Pemilu. Namun MK juga menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum (legal standing). Putusan MK itu bukan putusan yang menyatakan ijazah Gibran palsu, dan bukan pula putusan yang memberhentikan Gibran dari jabatan Wapres.

Yang belum ada: putusan pidana yang menyatakan ada pemalsuan, dan keputusan politik DPR atau MPR soal jabatan Wapres. Pemberhentian seorang Wapres, bila sampai ke sana, harus melalui mekanisme DPR dan MPR sesuai konstitusi — bukan lewat putusan TUN semata.

Kenapa Ramai di Media Sosial

Potongan berita Metro TV soal laporan Komju beredar luas di Facebook dan Instagram hari ini, bersama unggahan yang mengutip pernyataan Isir soal Bareskrim yang memakai putusan MK dan MA sebagai rujukan. Di Threads, sejumlah pengguna menyambut laporan itu dengan desakan agar KPU dan pejabat Kemendikdasmen ikut diperiksa.

Sentimennya terbelah dan keras: sebagian berharap kasus ini diusut tuntas, sebagian lain meragukan prosesnya akan berjalan sampai akhir. Ada pula klaim-klaim liar yang beredar di kolom komentar — termasuk yang mengaitkan kasus ini dengan peristiwa lain tanpa bukti. Semua itu adalah spekulasi warganet, bukan fakta, dan tidak dikutip sebagai sumber dalam artikel ini.

Yang layak dicatat dari keramaian ini: polemik ijazah Gibran sudah melewati fase “perdebatan media sosial” dan masuk ke fase institusional — laporan polisi yang diproses Bareskrim, putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum, dan desakan politik yang menunggu DPR kembali bersidang. Tiga jalur itu bergerak dengan logika dan kecepatannya masing-masing, dan ketiganya belum sampai pada kesimpulan.

Yang patut ditunggu pekan depan: apakah Bareskrim menaikkan status laporan-laporan ini setelah memeriksa ahli, dan apakah DPR — begitu reses berakhir 8 November — benar-benar membuka pembahasan soal putusan MA seperti yang didesak Mahfud dan koalisi masyarakat sipil. Sampai dua hal itu terjadi, polemik ini masih berupa tuduhan yang sedang diuji, bukan vonis yang sudah jatuh.

Sumber: Metro TV; CNN Indonesia; WartaPKU; Afu.id; RCTI+.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik