Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Golkar Usul Paripurna Wapres Diundur, 9 Desember Dipertanyakan

Golkar mengusulkan sidang paripurna MPR untuk memilih wapres pengganti Gibran diundur dari 9 Desember, karena hitungan hari kalender bisa cacat prosedur.

Oleh 21 NOV 2026 5 menit baca
Ilustrasi ruang sidang paripurna MPR dengan kursi kosong

Jadwal sidang paripurna MPR untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka kini dipertanyakan dari dalam koalisi pemerintahan sendiri. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar sidang yang dijadwalkan Rabu, 9 Desember 2026, diundur. Menurut laporan kumparan yang dikutip sejumlah media, Doli menilai penghitungan tenggat dengan hari kalender bisa menimbulkan “cacat prosedur”, dan menyebut kisaran 13–14 Desember 2026 sebagai jadwal yang lebih aman — dengan keputusan akhir tetap di tangan pimpinan MPR.

Usulan itu muncul pada hari yang sama ketika pakar hukum tata negara Mahfud MD memperingatkan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR bahwa sidang 9 Desember berpotensi tidak sah. Mahfud menyampaikan peringatan itu melalui akun X dan Instagram pada Jumat (20/11/2026). Hingga Jumat (20/11/2026), Presiden belum menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR, dan belum ada pengumuman resmi MPR yang mengubah jadwal 9 Desember.

Hitung-hitungan 14 hari kerja

Persoalannya berpusat pada cara menghitung tenggat 14 hari. MPR menetapkan Presiden harus menyerahkan dua nama calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna — dengan hitungan hari kalender, tenggat itu jatuh pada Rabu, 25 November 2026. Mahfud berpendapat hitungan itu keliru. Menurut dia, Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib MPR mengatur tenggat tersebut dalam hari kerja, bukan hari kalender. Ia merujuk Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, yang mewajibkan Presiden mengusulkan dua calon beserta kelengkapan persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna, serta ketentuan dalam Tatib yang menyatakan “hari adalah hari kerja” (Pasal 1 angka 22 Tatib MPR). Karena itu, menurut Mahfud, sidang sebaiknya digelar 14 hari kerja setelah MPR menerima dua nama dari Presiden. Ia memberi contoh: bila Presiden menyerahkan nama pada Jumat (20/11/2026), sidang dapat digelar Kamis, 10 Desember 2026.

Argumen yang sama disampaikan pakar hukum tata negara Titi Anggraini, yang menghitung tenggat pengajuan — dengan 14 hari kerja sebelum sidang 9 Desember — jatuh pada Kamis, 19 November 2026. Artinya, bila tenggat itu dibaca sebagai hari kerja, batas waktu tersebut sudah lewat tanpa ada nama yang diserahkan.

Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menambahkan peringatan yang lebih tajam: bila Presiden menyerahkan dua nama pada 25 November, maka dengan hitungan hari kerja sidang baru tepat digelar Selasa, 15 Desember 2026. Menurut Denny, memaksakan sidang 9 Desember membuka risiko wakil presiden terpilih digugat dan dibatalkan lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Peringatan soal PTUN itu adalah penilaian Denny, bukan putusan pengadilan — sampai saat ini tidak ada gugatan maupun putusan yang menyatakan jadwal 9 Desember tidak sah.

Golkar ikut mempertanyakan jadwal

Yang membuat perkembangan ini penting secara politik adalah sumbernya. Doli bukan oposisi; ia Wakil Ketua Umum Golkar, partai yang ketuanya Bahlil Lahadalia duduk di kabinet dan namanya sendiri masuk bursa calon wakil presiden. Ketika kader koalisi ikut mempersoalkan keabsahan prosedur, perdebatan ini tidak lagi bisa dibaca semata sebagai kritik dari luar pemerintahan.

Kisaran yang disebut Doli — sekitar 13–14 Desember — sejalan dengan logika hitungan hari kerja, meski tidak identik dengan usulan Mahfud. Perlu dicatat: 13 Desember 2026 jatuh pada hari Minggu, sehingga sidang pada hari kerja praktis baru mungkin pada Senin, 14 Desember. Dan angka itu sendiri bergantung pada kapan nama diserahkan: bila Presiden menyerahkan nama pada 25 November, hitungan 14 hari kerja justru mengarah ke 15 Desember, seperti dihitung Denny. Dengan kata lain, tidak ada tanggal pengganti yang otomatis benar — tanggal yang sah hanya bisa ditentukan setelah MPR benar-benar menerima dua nama.

MPR belum mengubah jadwal

Konteksnya: kursi wakil presiden kosong sejak Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR dan Presiden pada Kamis, 12 November 2026. MPR semula menjadwalkan sidang paripurna pada Rabu, 2 Desember 2026, lalu menggesernya ke Rabu, 9 Desember 2026, dalam rapat gabungan Senin (16/11/2026) setelah menerima surat Presiden Prabowo yang meminta penyesuaian karena padatnya agenda kenegaraan dan perlunya waktu berkomunikasi dengan partai koalisi. Ketua MPR Ahmad Muzani yang mengumumkan keputusan itu.

Sampai Jumat malam (20/11/2026), MPR belum mengumumkan perubahan jadwal. Panitia Ad Hoc MPR telah menggelar rapat perdana pada Kamis (19/11/2026), dan pada Jumat (20/11/2026) tim verifikasi calon wakil presiden membentuk tiga kelompok kerja untuk verifikasi administrasi dan faktual. Artinya, secara kelembagaan, MPR masih berjalan dengan jadwal 9 Desember — sementara peringatan soal keabsahan prosedur makin keras dari luar dan dari dalam koalisi. Ruang untuk menyesuaikan jadwal sebenarnya masih ada. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberi MPR waktu paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan wakil presiden untuk menggelar sidang pemilihan — terhitung sejak 12 November, batas itu jatuh sekitar 11 Januari 2027. Mahfud sendiri menekankan bahwa penyesuaian ke 14 hari kerja tetap berada dalam rentang 60 hari tersebut.

Pertaruhan di sini bukan sekadar tanggal. Wakil presiden yang dipilih dalam sidang yang prosedurnya dipersoalkan akan memikul beban legitimasi sejak hari pertama — dan beban itu akan dibawa ke setiap kebijakan yang ia wakili. Sebaliknya, menunda sidang berarti memperpanjang kekosongan jabatan dan memberi ruang bagi tarik-menarik nama calon yang sudah berlangsung berminggu-minggu. MPR dan Presiden kini harus memilih di antara dua risiko itu, dan pilihan mana pun akan dibaca sebagai sikap terhadap hukum tata negara — bukan sekadar soal kalender.

Sumber: CNN Indonesia (“Doli Golkar Usul Paripurna Wapres Agar Diundur”, 20/11/2026) + kumparan (pernyataan Doli soal “cacat prosedur” dan kisaran 13–14 Desember, melalui hasil pencarian) untuk usulan Doli; Mahfud MD via X/Instagram (20/11/2026) + Titi Anggraini + Denny Indrayana (AFU + Bloomberg Technoz + TubasMedia + IDN Times, melalui hasil pencarian) untuk hitungan 14 hari kerja + risiko PTUN; Antara (pernyataan Ketua MPR Ahmad Muzani, 16/11/2026) + Pahami + Pojok untuk riwayat jadwal sidang; post 2047 + post 1951 (UlasPolitik) untuk peringatan Mahfud + Panitia Ad Hoc + tim verifikasi. Catatan: hero adalah ilustrasi hasil generate — tidak ada foto legal yang cocok (potret Doli di Commons semuanya kecil dan berorientasi potret; foto sidang paripurna MPR 2019 di bawah 1200 px + standing reject; foto gedung MPR/DPR di bawah 1200 px + standing reject; foto berita tidak dipakai ulang — kredit bukan izin). Usulan Doli dan peringatan Mahfud sama-sama pada Jumat 20/11 (bukan “sehari setelah” seperti ditulis draf worker). Batas 60 hari sekitar 11 Januari 2027 adalah salah satu dari tiga hitungan yang beredar (dinyatakan sebagai perkiraan). Peringatan PTUN adalah penilaian Denny, bukan putusan pengadilan.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik