Terkini
Artikel dan ulasan politik

PEMILU DAN PILKADA

Mahfud: Sidang MPR 9 Desember Berpotensi Tidak Sah

Mahfud MD: sidang MPR 9 Desember berpotensi tidak sah karena dua nama cawapres belum diserahkan hingga 19 November. Ia minta sidang diundur 14 hari kerja.

Oleh 20 NOV 2026 4 menit baca
Ilustrasi gedung parlemen pada senja hari dengan kalender, jam meja, palu sidang, dan buku hukum di atas meja

Mahfud MD mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR agar mencermati jadwal sidang pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu, sidang paripurna yang dijadwalkan Rabu (9/12/2026) berpotensi tidak sah bila dua nama calon pengganti belum diserahkan hingga Kamis (19/11/2026) pukul 00.00. Peringatan itu disampaikan Mahfud melalui media sosialnya, Jumat (20/11/2026).

“Kepada Yang terhormat Presiden RI dan Pimpinan MPR RI. Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026,” tulis Mahfud. Ia mendasarkan perhitungannya pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.

Hitungan 14 hari kerja, bukan hari kalender

Inti persoalan ada pada hitungan waktu. Pasal 46 ayat (2) UU MD3 mewajibkan Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Menurut Mahfud, “hari” dalam UU MD3 dan Tata Tertib MPR berarti hari kerja, bukan hari kalender. “Hari adalah hari kerja,” demikian tertulis pada Pasal 1 angka 22 Tatib MPR. Dengan hitungan itu, tenggat pengajuan untuk sidang 9 Desember jatuh pada Kamis (19/11) — bukan 25 November seperti hitungan MPR.

Penafsiran Mahfud itu bukan berdiri sendiri. Pakar kepemiluan Titi Anggraini dari Universitas Indonesia sampai pada kesimpulan yang sama: dengan sidang pada 9 Desember, Selasa (8/12) adalah H-1 dan Kamis (19/11) adalah H-14. “Presiden harus mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR paling lambat Kamis, 19 November 2026,” kata Titi. Ia menegaskan penghitungan itu memakai hari kerja, bukan hari kalender — Sabtu dan Minggu tidak masuk hitungan, dan hari pelaksanaan sidang paripurna sendiri tidak dihitung — serta menyebut tenggat 25 November yang dipakai MPR sebagai langkah yang keliru.

Usulan geser jadwal dan batas 60 hari

Mahfud mengusulkan sidang MPR digeser menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon dari Presiden. “Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR,” tulisnya. Sebagai ilustrasi, bila Presiden menyerahkan nama pada Jumat (20/11), sidang sebaiknya digelar Kamis (10/12). “Sehingga jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC maka harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahannya,” tulis Mahfud.

Penyesuaian itu, menurut Mahfud, tetap harus berada dalam batas 60 hari sejak kekosongan jabatan, sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46 ayat (1) UU MD3. MPR sendiri sempat menjadwalkan sidang pada 2 Desember, sebelum kemudian menetapkan 9 Desember.

MPR masih pegang 25 November

Sementara itu, MPR sendiri masih memegang jadwal 25 November. Ketua Tim Ad Hoc MPR Bambang Wuryanto (Pacul) mengatakan Prabowo kemungkinan besar akan menyerahkan dua nama itu langsung ke MPR pada Rabu (25/11). “Pak Presiden sudah memberi kode kepada pimpinan MPR, dalam hal ini Pak Ahmad Muzani. Tapi juga sudah dibisikin. Kemungkinan terbesar jamnya belum ditetapkan Pak Presiden akan mengirimkan dua nama pada hari Rabu tanggal 25 November. Jam belum dikatakan,” kata Pacul di kompleks parlemen, Kamis (19/11). Ketua Pelaksana Harian Panitia Ad Hoc MPR Benny K Harman menegaskan Presiden akan datang sendiri pada tanggal itu. Bila nama baru diserahkan Rabu (25/11), hitungan 14 hari kerja Mahfud akan menggeser sidang ke Selasa (15/12) — masih dalam batas 60 hari sejak kekosongan jabatan.

Yang dipertaruhkan di sini bukan sekadar tanggal. Bila sidang tetap digelar 9 Desember tanpa memenuhi tenggat 14 hari kerja, hasil pemilihan wapres berisiko digugat keabsahannya — dan polemik yang sama seperti yang menyertai pencalonan Gibran pada 2024 akan terulang, kali ini pada proses penggantinya. Di sisi lain, perlu dicatat bahwa penafsiran Mahfud adalah satu pembacaan atas aturan; pimpinan MPR sejauh ini memakai tenggat 25 November, yang bersandar pada hitungan hari kalender. Perbedaan tafsir inilah yang kini harus diselesaikan — idealnya sebelum nama diserahkan, bukan sesudah sidang digelar. Hingga Jumat siang, belum ada tanggapan resmi pimpinan MPR maupun Istana yang tercatat dalam pemberitaan yang dirujuk artikel ini.

Di luar soal tenggat, proses verifikasi dua nama calon juga sudah disiapkan: dua tim verifikasi beranggotakan 36 orang masing-masing, yang bekerja 25 November–8 Desember. Sementara itu, batas 60 hari sejak kekosongan jabatan memiliki tiga hitungan yang beredar — sekitar 11 Januari 2027, 10 Januari 2027, dan “sebelum 12 Januari 2027” — sehingga penundaan sidang ke pertengahan Desember masih jauh dari batas itu.

Sumber: CNN Indonesia (artikel 1429373, dibaca langsung) untuk pernyataan Mahfud; CNN Indonesia (artikel 1429273, dibaca langsung) untuk rencana penyerahan nama Rabu 25 November; LensaHukum, IndonesiaInside, dan Netranews (dikutip dari hasil pencarian) untuk kutipan verbatim Mahfud, batas 60 hari, dan kepulangan dari RRC; Swarnaberita dan Viv.co.id (dikutip dari hasil pencarian) untuk pernyataan Titi Anggraini. Catatan: sejumlah media menyebut pernyataan Mahfud diunggah di X, sementara CNN menyebut Instagram — artikel ini tidak menentukan platformnya. Tenggat 25 November adalah hitungan hari kalender MPR, bukan pernyataan Ketua MPR Ahmad Muzani. Latar mesin MPR ada di UlasPolitik post 1951 dan 1978.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik