Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

DPR Fasilitasi Ojol Bahas Tarif Antar Makanan-Barang

Pimpinan DPR menerima audiensi FDTOI pada Kamis (19/11) dan menandatangani kesimpulan tertulis empat poin soal tarif antar makanan dan barang di Komdigi.

Oleh 19 NOV 2026 4 menit baca
Pengemudi ojek online dengan penumpang di jalan

Pimpinan DPR RI menerima audiensi Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) di ruang rapat Abdul Muiz, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026). Pertemuan itu membahas keluhan pengemudi ojek online soal potongan komisi dan kepastian tarif pengantaran makanan dan barang.

Hadir dalam audiensi itu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Di luar gedung, aksi demonstrasi bertajuk “Ojol Kepung DPR” digelar pada hari yang sama.

Keluhan pengemudi: komisi 8 persen, pesanan justru turun

Koordinator FDTOI Yos Shanto menyampaikan bahwa pembatasan potongan komisi aplikator maksimal 8 persen — yang berlaku sejak 1 Juli 2026 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Ojol — justru diikuti berkurangnya pesanan. Menurut dia, fasilitas promosi dan dukungan terhadap pesanan fiktif dari perusahaan aplikator ikut berkurang.

Para pengemudi meminta evaluasi kebijakan komisi tersebut serta kepastian mekanisme tarif pengantaran makanan dan barang. Tarif layanan penumpang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, sementara tarif pengantaran makanan dan barang menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Dasco telepon Menkomdigi di tengah audiensi

Menanggapi aspirasi itu, Dasco langsung menghubungi Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid melalui sambungan telepon di tengah audiensi. “Kemarin kan kita sudah sepakat bahwa pengaturan tarif makanan dan barang itu ada di Komdigi,” kata Dasco dalam percakapan itu. Ia meminta kementerian memberi kesempatan kepada perwakilan pengemudi untuk berdiskusi dan berkoordinasi mengenai pengaturan tarif ke depan. Meutya menjawab kementeriannya akan menerima masukan dari FDTOI.

Pertemuan itu menghasilkan dokumen kesimpulan tertulis tertanggal 19 November 2026 yang ditandatangani Dasco, dengan empat poin utama. Pertama, Pimpinan DPR menyatakan telah menerima aspirasi FDTOI. Kedua, DPR mendorong FDTOI berdialog dengan Kementerian Perhubungan soal penyesuaian tarif yang disebut belum naik sejak 2022, serta mengawal koordinasi Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri untuk mencari formula tarif bagi pengemudi roda empat.

Ketiga, DPR akan memfasilitasi dan mengawal koordinasi pembahasan tarif makanan dan barang di Kementerian Digital. Keempat, DPR mendorong Badan Legislasi (Baleg) untuk melibatkan FDTOI dalam memberikan masukan terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online, yang ditargetkan selesai paling lambat akhir 2027.

Analisis: telepon itu gestur, ujiannya ada di Permenkomdigi

Telepon Dasco di tengah audiensi adalah gestur politik yang efektif — dan memang dirancang untuk terlihat seperti itu. Namun gestur saja tidak mengubah tarif. Ujian sesungguhnya ada pada dua hal: apakah pertemuan FDTOI dengan Komdigi benar-benar dijadwalkan dan menghasilkan draf peraturan menteri soal tarif antar makanan dan barang, dan apakah formula tarif itu melindungi pendapatan pengemudi tanpa membunuh permintaan.

Paradoks yang disampaikan FDTOI patut dicatat: kebijakan yang dimaksudkan melindungi pengemudi — memangkas potongan aplikator dari sekitar 20 persen menjadi maksimal 8 persen — diklaim justru diikuti turunnya pesanan. Klaim itu datang dari pengemudi dan belum diverifikasi dengan data pesanan aplikator, tetapi bila benar, ia menunjukkan bahwa memangkas komisi saja tidak cukup; yang menentukan adalah volume order dan insentif di dalam aplikasi.

Target penyelesaian RUU Transportasi Online pada akhir 2027 juga memberi jeda yang panjang — lebih dari setahun — sementara pengemudi membutuhkan kepastian tarif dalam hitungan bulan. Komdigi sendiri sedang menyusun pedoman formula tarif antar makanan dan barang sebagai turunan Perpres 27/2026, dengan mempertimbangkan penghasilan pengemudi, perlindungan risiko, harga konsumen, dan keberlangsungan platform. Bila pedoman itu terbit dan diterapkan, barulah kesimpulan tertulis hari ini berubah dari janji menjadi regulasi. Solidaritas Ojol Senusantara, yang hadir bersama FDTOI, sudah menyatakan akan mengawal tindak lanjut itu — dan pengawalan semacam itu memang dibutuhkan, karena kesimpulan audiensi bukan undang-undang.

Sumber: Antara 5865767 (video, dibaca langsung) untuk audiensi FDTOI dan fasilitasi Komdigi; matamediaonline.com (dikutip dari hasil pencarian, mengutip dokumen Kesimpulan) untuk dokumen kesimpulan empat poin dan target RUU akhir 2027; suaragarut.id dan lensahukum.co.id (dikutip dari hasil pencarian) untuk keluhan komisi 8 persen, telepon Dasco ke Meutya, dan pembagian kewenangan tarif; suaragarut.id (dikutip dari hasil pencarian, merujuk Detik Finance) untuk pedoman formula tarif Komdigi; chanel7.id (dikutip dari hasil pencarian) untuk latar FDTOI dan tarif KP 667/2022.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik