Aktivis 98 Haris Rusly Moti menilai Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebagai sosok loyal yang akan mengawal cita-cita perjuangan Presiden Prabowo Subianto. Penilaian itu disampaikan Haris sebagaimana dilaporkan Antara, Kamis (19/11/2026), di tengah menguatnya nama Dasco dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Haris adalah aktivis Gerakan Mahasiswa 1998 Yogyakarta, pemrakarsa 98 Resolution Network, dan pernah menjadi Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran. Perlu dicatat: pernyataan ini adalah penilaian seorang pendukung Prabowo, bukan sikap resmi Partai Gerindra.
Lebih dari sekadar loyal
“Dasco itu lebih dari sekedar loyal kepada Pak Prabowo. Disebut ‘tidak sekedar loyal’, karena Dasco tidak setia secara pasif di samping Pak Prabowo. Dasco itu menurut Haris selalu mengambil resiko, misalnya memimpin membersihkan ‘ranjau’ yang dapat menggagalkan terwujudnya gagasan dan cita-cita perjuangan Prabowo,” kata Haris dalam keterangan di Jakarta, Kamis. Menurut dia, Dasco memiliki dedikasi dan rasa tanggung jawab yang luar biasa untuk mengatasi setiap masalah yang menghambat cita-cita perjuangan Prabowo. “Dasco merelakan waktu dan energinya untuk membangun dan menata jaringan,” ucap Haris. Dasco, lanjut dia, juga aktif melakukan persuasi kepada beragam elemen bangsa yang tidak sepaham dengan Prabowo. “Begitulah yang disebut sebagai kesetiaan dan loyalitas sejati, tidak semata pasif di belakang atau di samping Pak Prabowo, tetapi juga proaktif mengamankan terwujudnya cita-cita perjuangan Presiden Prabowo,” ucap Haris.
Haris menilai peran strategis Dasco yang sangat substantif adalah mengawal disahkan sejumlah RUU yang dituntut gerakan sosial era reformasi. RUU KUHP yang puluhan tahun dibahas, berhasil disahkan oleh DPR. Menurutnya, pengesahan RUU KUHP menjadi UU adalah sebuah terobosan dekolonisasi regulasi nasional. “RUU KUHAP, RUU Pelindungan Tenaga Kerja, RUU Pelindungan PRT, hingga yang luar biasa RUU Reformasi Agraria dan RUU Perampasan Asset, berhasil disahkan oleh DPR-RI menjadi UU. Semuanya tidak lepas dari peranan Dasco,” tuturnya.
Kendati demikian, kata dia, Dasco juga selalu menjadi sasaran fitnah dan pembunuhan karakter yang dilakukan secara membabi buta karena perannya yang begitu strategis dalam membantu Prabowo. Haris menilai beragam isu, rumor dan desas-desus, tanpa fakta dan data tersebut didaur ulang untuk meneror dan merusak nama baik dan kredibilitas Dasco dan keluarganya. “Kami menangkap gejala ada kelompok kepentingan yang terganggu dengan peran strategis Dasco tersebut. Mereka menumpangi dinamika pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka untuk melancarkan hidden mission mereka,” ujar Haris. Menurut Haris, hidden mission mereka adalah melemahkan pemerintahan dengan menyerang sosok yang jadi penyangga utama Presiden Prabowo. “Kelompok kepentingan ini sangat licik, mereka menyerang dengan menumpangi arus aspirasi dan ekspresi publik terkait sosok Dasco yang dinilai pantas menjadi Wapres gantikan Gibran yang mundur,” ujar Haris.
Loyalitas jadi mata uang utama bursa wapres
Narasi loyalitas memang menjadi tema dominan di seputar nama Dasco. Pengamat politik Hendri Satrio menilai Dasco tidak akan menjadi pesaing Prabowo pada Pilpres 2029 karena “tidak memiliki pretensi politik apa-apa” dan “dari dulu memang hanya loyal kepada Pak Prabowo dan Gerindra”. Juru bicara Gerindra Sugiat Santoso menyebut loyalitas Dasco “1.000 persen tegak lurus pada Pak Prabowo”. Dukungan juga datang dari DPD Gerindra di sejumlah provinsi, antara lain Banten, Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, dan Deliserdang. PKB, melalui Wakil Ketua Umum Moh. Rano Alfath, menilai Dasco “sosok yang tepat untuk dipertimbangkan”, meski PKB menegaskan tidak akan mengusulkan kader internal. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut ada kesepahaman di antara pimpinan partai koalisi agar calon pengganti Gibran berasal dari Gerindra.
Keputusan tetap di tangan Prabowo
Meski dukungan mengalir, keputusan tetap berada di tangan Presiden. Dasco sendiri pada Selasa (17/11) meminta semua pihak menghormati hak konstitusional Presiden dalam menentukan wakil presiden, dan meminta kader berhenti mendeklarasikan dukungan untuknya. Mekanismenya diatur Pasal 8 ayat (2) UUD 1945: MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. MPR telah menerima surat dari Presiden pada Senin (16/11), namun Ketua MPR Ahmad Muzani belum mengungkapkan isinya, termasuk apakah surat itu sudah berisi nama calon. Berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan, Prabowo menyerahkan dua nama ke MPR pada Rabu (25/11), verifikasi berlangsung 25 November–8 Desember, dan sidang paripurna pemilihan dijadwalkan Rabu (9/12). Sugiat juga menegaskan belum ada pembahasan formal di internal Gerindra soal nama yang akan diusulkan; dukungan sejauh ini merupakan aspirasi kader di daerah.
Secara politik, narasi loyalitas ini bekerja dalam dua arah. Bagi Prabowo, wakil presiden yang loyal berarti tidak ada “matahari kembar” — kekhawatiran yang sebelumnya juga disuarakan Golkar. Bagi Dasco, loyalitas adalah modal yang tidak dimiliki pesaing lain: ia sudah lama satu frekuensi dengan Prabowo, dari luar pemerintahan hingga ke kursi pimpinan DPR. Namun loyalitas saja belum menjawab pertanyaan yang lebih penting: apakah pendamping presiden mampu menjalankan program prioritas — dari Makan Bergizi Gratis hingga hilirisasi — di sisa masa pemerintahan. Itu baru akan terjawab setelah nama resmi diumumkan dan sosoknya diuji di hadapan MPR. Satu hal yang juga patut dicatat: kontroversi lama soal Dasco, termasuk laporan Tempo April 2025 tentang dugaan kaitan bisnis kasino di Kamboja, adalah tuduhan yang dibantah Gerindra dan belum pernah dibuktikan sebagai tindak pidana — sehingga tidak bisa dijadikan dasar penilaian atas kelayakannya.
Sumber: Antara (berita 5865359, dibaca langsung) untuk pernyataan Haris Rusly Moti; AFU.id (19/11, dikutip dari hasil pencarian) dan Jawawa (18/11, dikutip dari hasil pencarian) untuk penilaian Hendri Satrio; tvbangsa.id (16/11, dikutip dari hasil pencarian) untuk pernyataan Sugiat Santoso; porosdemokrasi.com (16/11) dan kabarindoraya.com (17/11) untuk posisi PKB dan PAN; lapor.co.id (15/11) untuk dukungan DPD Gerindra.