Terkini
Artikel dan ulasan politik

ANALISA

Kompolnas: Siapa Pun Bisa Pimpin Sidang Etik Listyo

Kompolnas menyatakan siapa pun bisa memimpin sidang etik Listyo selama sesuai Perpol 4/2026, tapi legitimasi sidang terhadap mantan Kapolri tetap dipertanyakan.

Oleh 19 NOV 2026 5 menit baca
Kursi ketua majelis yang kosong di ruang sidang

Sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tinggal menunggu hari, dan satu pertanyaan yang sejak awal mengganjal — siapa yang berhak memimpinnya — kini mendapat jawaban dari pengawas eksternal Polri. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyatakan siapa pun bisa memimpin sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Listyo, asalkan sesuai dengan Peraturan Kepolisian (Perpol) yang berlaku. Pernyataan itu disampaikan Komisioner Kompolnas Choirul Anam pada Kamis (19/11/2026), sebagaimana diberitakan CNN Indonesia.

Jawaban itu secara formal benar. Tapi ia tidak menutup perdebatan yang justru lebih penting: apakah sidang terhadap seorang jenderal bintang empat — yang sampai kemarin masih menjadi orang nomor satu di Polri — bisa dipercaya publik bila dipimpin perwira yang pangkatnya lebih rendah?

Aturan baru: majelis boleh dua tingkat di bawah

Fakta yang terverifikasi adalah sebagai berikut. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menandatangani Perpol Nomor 4 Tahun 2026 pada Senin (16/11/2026), mengubah Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Pasal 42 ayat (3) aturan baru itu mengatur keanggotaan KKEP berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar. Artinya, karena Listyo masih berstatus anggota Polri aktif berpangkat jenderal bintang empat, sidang etiknya dapat dipimpin perwira tinggi berpangkat jenderal, komisaris jenderal, atau serendah-rendahnya inspektur jenderal (bintang dua). Di bawah aturan lama, Perpol 7/2022, anggota majelis diwajibkan berpangkat setara atau lebih tinggi — yang praktis hanya menyisakan Kapolri sendiri.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan tidak akan ada perlakuan khusus terhadap Listyo. “Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan, dan Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” kata Trunoyudo dalam konferensi pers, Selasa (17/11/2026). Menurut Polri, sidang direncanakan digelar pekan depan, dan Divisi Propam masih mematangkan susunan majelisnya. Hingga Kamis (19/11/2026), Polri belum mengumumkan tanggal pasti sidang maupun lima nama perwira tinggi yang akan duduk sebagai majelis. Aturan baru itu juga membuka kemungkinan sidang digelar secara daring: Pasal 59 ayat (2) menyebut sidang KKEP wajib dihadiri terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP. Sementara itu hak mengajukan banding kini hanya dimiliki terduga pelanggar — sebelumnya pasangan, anak, atau orang tua juga berhak mengajukannya.

Yang belum terjawab: legitimasi dan transparansi

Di sinilah pernyataan Kompolnas — “siapa pun bisa, asal sesuai Perpol” — terasa belum cukup. Komisi III DPR sudah lebih dulu mempersoalkan hal ini. Anggota Komisi III dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, menegaskan pada Senin (16/11/2026) bahwa tidak lazim seorang jenderal bintang empat disidang oleh pejabat yang pangkatnya lebih rendah. “Tidak lazim seorang jenderal bintang empat diperiksa atau disidang oleh pejabat yang pangkatnya lebih rendah. Dalam mekanisme organisasi Polri, prinsipnya atasan memeriksa bawahan, bukan sebaliknya. Kalau yang memimpin sidang justru berpangkat lebih rendah, ini berpotensi menjadi pembalikan hierarki dan menimbulkan persoalan legitimasi,” kata Jazilul, yang akrab disapa Gus Jazil.

Menurut Jazilul, pilihan yang tersedia adalah Kapolri sendiri memimpin sidang atau menunjuk pejabat lain yang memiliki pangkat setara dan memenuhi prinsip independensi. Ia mengingatkan agar komposisi majelis tidak bermasalah sejak awal, karena putusannya pun berpotensi dipersoalkan dari sisi legitimasi dan kewibawaan institusi. Jazilul juga mengingatkan agar sidang etik tidak dijadikan jalan pintas untuk mengaburkan atau menghentikan proses pidana dalam kasus dugaan penyadapan ilegal — menurutnya, perkara itu memiliki dimensi hukum yang jauh lebih luas daripada sekadar pelanggaran disiplin dan kode etik.

Kritik itu tidak bisa dijawab sekadar dengan menunjuk pasal. Perpol 4/2026 diteken pada 16 November — hanya berselang hari dari sidang yang direncanakan pekan depan. Kedekatan waktu itulah yang membuat perubahan aturan ini mudah dibaca sebagai aturan yang disesuaikan dengan perkara, bukan perkara yang disesuaikan dengan aturan. Polri memang berhak mengubah regulasi internalnya, dan secara yuridis Pasal 42 ayat (3) menyelesaikan kebuntuan praktis soal siapa yang bisa menyidangkan Listyo. Tapi legitimasi tidak lahir dari pasal semata; ia lahir dari keyakinan publik bahwa prosesnya adil dan tidak diatur untuk melindungi siapa pun. Di sisi lain, Ketua Umum Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai perubahan aturan itu sebagai kebutuhan yang mendesak dan perlu — sebuah pandangan yang menempatkan kepraktisan di atas kekhawatiran hierarki.

Transparansi menjadi ujian berikutnya. Bila sidang akhirnya digelar secara daring, atau bila susunan majelis baru diumumkan di menit-menit akhir, ruang bagi spekulasi justru membesar. Sebaliknya, mengumumkan lima nama majelis lebih awal — beserta rekam jejak dan jaminan independensinya — adalah cara termurah bagi Polri untuk meredam keraguan itu. Kompolnas, sebagai pengawas eksternal, punya peran di sini: bukan hanya menyatakan aturannya membolehkan, melainkan memastikan prosesnya memang bisa diawasi.

Dua jalur yang berjalan paralel

Perlu ditegaskan pemisahannya: sidang etik bukan sidang pidana. Listyo berstatus terduga pelanggar kode etik dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Dugaan penyadapan itu sendiri ditangani Bareskrim di jalur pidana, yang telah menaikkan perkara dugaan makar ke tahap penyidikan dan menggelar gelar perkara pada Kamis (19/11/2026) — perkembangan yang sudah diberitakan UlasPolitik sebelumnya. Sampai ada putusan yang berkekuatan hukum, asas praduga tak bersalah berlaku: Listyo belum terbukti bersalah atas tuduhan apa pun, dan artikel ini tidak menyimpulkan motif maupun pihak yang memerintahkan penyadapan. Yang bisa dinilai publik sekarang hanyalah prosesnya — dan proses itu, untuk pertama kalinya, akan diuji pada seorang mantan Kapolri yang masih berbintang empat.

Masa penahanan Listyo berakhir sekitar 23 November. Itu berarti pekan depan bukan sekadar jadwal sidang etik, melainkan tenggat bagi Polri untuk menunjukkan bahwa aturan barunya bekerja — dan bahwa “siapa pun bisa memimpin” tidak berubah menjadi “siapa pun boleh, tanpa bisa dipertanyakan”.

Sumber: CNN Indonesia (berita 1428969, dibaca langsung) untuk pernyataan Kompolnas Choirul Anam; Fraksi PKB DPR RI (“PKB Gus Jazil: Sidang Etik Listyo Harus Dipimpin Pejabat Setara”, 16/11/2026 — dibaca langsung) untuk kritik Jazilul Fawaid; KoranKota (“Kapolri Suyudi Pimpin Sidang Etik Listyo Sigit Pekan Depan? Ini Penjelasan Polri” — dibaca langsung) untuk penjelasan Trunoyudo dan kemungkinan Suyudi memimpin sidang; CNA.id (dibaca langsung, 17/11/2026) untuk pernyataan Trunoyudo soal tidak ada perlakuan khusus; AFU.id (dibaca langsung, 18/11/2026) untuk pandangan IPW. Perpol 4/2026 dan jadwal sidang pekan depan dibahas tuntas di post 1834; artikel ini berfokus pada pernyataan Kompolnas dan perdebatan legitimasi.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik