DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Antara dan CNN Indonesia melaporkan pengesahan itu pada Kamis pagi, setelah paripurna digelar pukul 09.30 WIB.
Rapat pengesahan beragenda tunggal itu dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, didampingi empat pimpinan DPR lainnya — Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Rapat dihadiri atau ditandatangani 361 dari 573 anggota DPR dari seluruh fraksi, dan seluruh fraksi menyetujui RUU itu disahkan menjadi undang-undang tanpa catatan.
Dengan ini, regulasi yang tertahan lebih dari satu dekade akhirnya sah — 26 hari lebih cepat dari tenggat 15 Desember 2026 yang dijanjikan pimpinan DPR. RUU ini sudah dirintis sejak 2008 dan sempat mangkrak selama 18 tahun.
Apa yang disahkan DPR
Pengesahan tingkat II ini merupakan kelanjutan dari pembicaraan tingkat I di Komisi III, Rabu (18/11/2026), yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dalam rapat itu, delapan fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi dan seluruhnya menyetujui RUU dibawa ke paripurna, setelah panitia kerja (panja) merampungkan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) — 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru — menjadi 10 pokok bahasan. Komisi III juga tercatat menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) maupun rapat dengar pendapat umum (RDPU) sejak September 2025.
Inti dari undang-undang baru ini adalah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction-based forfeiture). Aset yang diduga berasal dari tindak pidana bisa dirampas negara meski perkara pidananya belum — atau tidak — berujung pada vonis. Di samping itu, undang-undang tetap mengatur perampasan aset berdasarkan putusan pidana.
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan, cakupan tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset meliputi enam jenis: korupsi; narkotika dan psikotropika; pendanaan terorisme; penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; perdagangan orang; serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas — termasuk investasi bodong, perdagangan saham bodong, perjudian daring, penipuan investasi, hingga penipuan kripto. Tindak pidana di bidang perpajakan tidak masuk dalam cakupan undang-undang ini.
Ada dua terobosan yang paling dirasakan publik. Pertama, hasil lelang aset sitaan bisa langsung dipakai mengganti kerugian korban penipuan — tanpa harus menunggu uangnya masuk kas negara terlebih dahulu. Ketua Komisi III Habiburokhman menyebut korban investasi bodong dan perdagangan saham ilegal kelak dapat menerima ganti rugi langsung dari hasil penjualan aset pelaku; selama ini, ganti rugi kerap masuk ke kas negara lebih dulu atau tak pernah sampai ke tangan korban. Kedua, undang-undang ini mengatur perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik, agar aset milik orang yang tidak terlibat kejahatan tidak ikut terseret.
Pemerintah juga akan membentuk badan pengelola aset khusus yang dibentuk oleh Presiden, dengan pengawasan oleh badan independen. Badan itu bertugas menyimpan, merawat, dan melelang barang rampasan secara transparan melalui sistem informasi terpadu, dan setiap hasil lelang wajib dicatat secara terbuka.
18 tahun menunggu, 26 hari lebih cepat
RUU Perampasan Aset sempat tertahan lebih dari 18 tahun sebelum DPR menetapkannya sebagai usul inisiatif dalam paripurna 6 Oktober 2026. Judul resminya baru disepakati 5 November 2026. Perwakilan fraksi PKS Nasir Djamil menyebut RUU ini sudah dimulai sejak 2008 dan sangat ditunggu masyarakat: “Kita menyadari bersama RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini.”
Percepatan ini tidak lepas dari janji politik. Pada Kamis, 27 Agustus 2026, empat pimpinan DPR — Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati, kecuali Ketua DPR Puan Maharani — menandatangani surat pernyataan siap mundur, dari jabatan pimpinan maupun sebagai anggota DPR, apabila RUU Perampasan Aset gagal dirampungkan sebelum 15 Desember 2026. Pernyataan itu diteken saat mereka menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Kompleks Parlemen, Jakarta. Janji itu kini ditepati lebih awal — 26 hari sebelum tenggat.
Ujian sesungguhnya: eksekusi
Pengesahan adalah babak awal, bukan akhir. DPR menjamin undang-undang ini bukan alat pemerasan — tetapi jaminan itu hanya akan terbukti di lapangan. Perampasan tanpa putusan pidana adalah instrumen yang kuat sekaligus rawan: tanpa pembuktian yang ketat dan pengawasan independen yang sungguh-sungguh, ia bisa berubah dari alat pemulihan kerugian menjadi alat tekan.
Yang juga menunggu jawaban adalah aturan turunan dan kesiapan badan pengelola aset. Berapa cepat aset sitaan benar-benar dilelang, berapa banyak yang sampai ke korban, dan seberapa transparan prosesnya — di situlah undang-undang ini akan dinilai. Bukan dari jumlah pasal yang disahkan, melainkan dari uang korban yang kembali.
Sumber: Antara (berita 5864231, dibaca langsung) dan CNN Indonesia (berita 1428898, dibaca langsung) untuk pengesahan paripurna; Samudra Fakta, AFU.id, Kabar Zona, dan LiterasiHukum (untuk rincian enam jenis tindak pidana, dikeluarkannya pelanggaran pajak, ganti rugi korban, dan badan pengelola aset); SeputarSumut, Kabar Zona, dan The Daily (untuk janji 27 Agustus 2026). Latar pembicaraan tingkat I ada di UlasPolitik post 1815 dan jadwal paripurna di post 1867. Foto hero adalah ilustrasi hasil generate, bukan foto paripurna hari ini — foto arsip sidang paripurna DPR di Wikimedia Commons tidak dipakai karena foto itu sudah menjadi hero post 488 dan merupakan foto berita AntaraTV.