Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Rieke Desak Kepmen ESDM soal Tambang Ujung Kulon Dicabut

Rieke mendesak pemerintah mencabut Kepmen ESDM 65/2026: perairan Ujung Kulon ditetapkan sebagai tambang, bertabrakan dengan keputusan konservasi Presiden.

Oleh 19 NOV 2026 5 menit baca
Ilustrasi badak Jawa di padang rumput pesisir Ujung Kulon

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah mengevaluasi bahkan mencabut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Regulasi yang diterbitkan 12 Februari 2026 itu menetapkan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) — dan menurut Rieke, kebijakan itu perlu dianalisis mendalam karena tampak bertentangan dengan keputusan Presiden sendiri. “Meskipun WUP dibuka pada Februari 2026, pada Mei 2026 Presiden Prabowo mengeluarkan keputusan tentang penetapan perlindungan konservasi secara serius untuk Taman Nasional Ujung Kulon,” kata Rieke di Jakarta, Rabu (18/11/2026), seperti dikutip Antara. Karena itu, menurutnya, kebijakan tersebut harus dikaji lebih lanjut bersama Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). Desakan itu muncul setelah Rieke mencermati peta lampiran regulasi tersebut, yang mencatat area perairan sekitar TNUK masuk kategori WUP. Ia menegaskan status WUP memang belum berarti pemberian izin eksplorasi atau operasi secara langsung — tetapi justru di situlah kerentanannya: penetapan wilayah ekstraktif di dekat zona konservasi wajib melewati pengujian berlapis sebelum menimbulkan ancaman nyata bagi ekosistem pesisir dan ruang hidup warga.

Tiga rekomendasi dan nasib badak Jawa

Dalam rapat kerja Komisi XIII dengan Kementerian HAM pada Selasa (17/11), Rieke menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, pencabutan Kepmen ESDM Nomor 65/2026 demi melindungi ruang hidup warga dan kawasan lindung. Kedua, desakan agar pemerintah membuka serta menguji seluruh dasar penetapan WUP — termasuk koordinat digital, Amdal, dan kajian risiko lingkungan — secara transparan dengan melibatkan nelayan dan masyarakat hukum adat. Ketiga, ia meminta LPSK turut menjamin keselamatan ekosistem serta hak-hak dasar masyarakat sekitar, mulai dari wilayah tangkap hingga ketersediaan air bersih. “Kalau perlu kita turun bersama-sama Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, perwakilan dari Menteri HAM kita tinjau bersama. Jangan terlalu administratif. Sekali lagi, cabut Kepmen ESDM, selamatkan Ujung Kulon, lindungi HAM masyarakat di sekitar Ujung Kulon,” ujarnya. Rieke juga memuji Menteri HAM Natalius Pigai yang bersikap tegas dalam rapat kerja tersebut. Pigai menyatakan pemindahan badak Jawa dari habitatnya masih sebatas wacana, bukan keputusan resmi pemerintah — dan satwa itu tetap hidup dan berkembang biak di habitat alaminya. Wacana relokasi itu pertama kali disuarakan Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, dalam forum COP31 di Antalya, Turki, pada 12 November 2026. Kementerian Kehutanan menegaskan Alas Purwo, Jawa Timur, masih dalam tahap pengkajian, bukan keputusan final. “Pemulihan populasi badak bukan dilakukan dengan memindahkannya. Dengan segala hormat, badak juga memiliki hak untuk tetap berada di habitat aslinya,” kata Rieke. Desakan pencabutan juga datang dari Komisi XII: Syafruddin mendesak Menteri ESDM segera menganulir kebijakan itu pada Selasa (17/11), karena dinilai mengancam keselamatan kawasan konservasi. Anggota Komisi IV Rina Sa’adah meminta Kemenhut mempertahankan badak Jawa di habitat aslinya dan membuka secara transparan hasil evaluasi kematian seekor badak bernama Musofa dalam upaya pemindahan sebelumnya. Kepmen itu sendiri ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan mencabut Kepmen ESDM Nomor 84/2022; berdasarkan diktumnya, Menteri ESDM menetapkan wilayah darat dan perairan Banten ke dalam tiga klaster — WUP, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) — dan penetapan WUP menjadi legitimasi hukum untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Yang memberatkan: berdasarkan Diktum KEENAM, status tata ruang pertambangan ini dikunci dan hanya dapat diubah sekali dalam jangka waktu lima tahun.

Yang masih klaim, bukan fakta

Perlu dipisahkan dengan tegas. Yang terverifikasi: Kepmen ESDM 65/2026 ada dan menetapkan WUP di perairan Ujung Kulon; ada keputusan Presiden pada Mei 2026 soal perlindungan konservasi TNUK; dan relokasi badak Jawa masih wacana yang dikaji. Yang masih berupa klaim: dugaan WALHI dan sejumlah kalangan bahwa relokasi berkaitan dengan potensi cadangan emas besar di bawah kawasan Ujung Kulon yang disebut-sebut menyaingi Freeport — klaim bahwa Ujung Kulon menyimpan cadangan emas raksasa setara Freeport masih sebatas spekulasi karena belum didukung data eksplorasi dan pengeboran terbuka yang dapat diverifikasi secara ilmiah. Potensi mineralisasi emas di Pandeglang sendiri bukan isapan jempol: Tambang Emas Cibaliung yang dikelola PT Cibaliung Sumberdaya (anak usaha Antam) di sebelah timur taman nasional kini memasuki fase akhir produksi. Pertaruhan sesungguhnya bukan sekadar tambang versus badak. Ujung Kulon adalah habitat terakhir badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), satwa kritis yang dilindungi rezim khusus, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jika sebuah kepmen sektoral bisa menetapkan WUP di perairan taman nasional tanpa pengujian HAM dan lingkungan yang transparan, presedennya jauh lebih luas daripada satu peta lampiran: kebijakan sektoral apa pun bisa menggerus kawasan lindung selama prosedurnya tampak administratif. Karena itu desakan Rieke patut dibaca bukan sebagai penolakan terhadap pertambangan secara umum, melainkan tuntutan agar negara membuktikan — dengan peta, kajian, dan partisipasi warga yang dibuka ke publik — bahwa penetapannya sah sebelum satu izin pun diterbitkan.

Sumber: Antara 5863835, “Anggota DPR sebut Kepmen ESDM Nomor 65/2026 perlu dianalisis mendalam”, 18 November 2026 (dibaca langsung — WUP Februari 2026 vs keputusan Presiden Mei 2026, analisis bersama KemenHAM, pujian untuk Pigai, populasi 50–100 ekor menurut Rieke); Antara 5863803, “Pigai tegaskan relokasi Badak Jawa Ujung Kulon masih sebatas wacana”, 18 November 2026 (dibaca langsung — relokasi bukan keputusan resmi, masih wacana; badak tetap hidup dan berkembang biak di habitat aslinya; contoh gorila Rwanda; kaitan Kepmen + jalan Rangkasbitung–Panimbang; Hashim 12/11); Ruang.id, “Menyelamatkan Ujung Kulon: Rieke Diah Pitaloka Angkat Bicara Soal Polemik Relokasi Badak Jawa”, 18 November 2026 (dibaca langsung — kutipan ‘cabut Kepmen ESDM’ dan tiga tuntutan dari Raker 17/11 via TVR Parlemen; dugaan emas WALHI + spekulasi setara Freeport; Tambang Emas Cibaliung; UU 32/2024); AFU.id, “Kepmen ESDM yang Tetapkan Wilayah Sekitar TN Ujung Kulon Jadi Kawasan Tambang…” (dibaca langsung — ditandatangani Bahlil, mencabut Kepmen 84/2022, tiga klaster, Diktum KETIGA + KEENAM, Syafruddin 17/11, Rina Sa’adah + Musofa, KEK Tanjung Lesung). Rujukan internal: UlasPolitik post 1657 (wacana relokasi badak Jawa). Catatan: klaim hierarki prosedur PP 25/2023 dari draf pekerja TIDAK diterbitkan karena tidak terverifikasi (tidak ada di Ruang.id maupun AFU.id); angka populasi 50–100 ekor adalah pernyataan Rieke, bukan hitungan yang sudah pasti.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik