Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga aliran uang suap pengondisian hasil audit di Kabupaten Pemalang tidak berhenti di tingkat daerah. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Rabu (18/11/2026), penyidik menduga uang dari Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro mengalir ke pihak di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tingkat pusat — pihak yang diduga sama dengan perkara suap audit di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dugaan itu disampaikan Budi kepada wartawan di Gedung Juang KPK, Jakarta. Ia menegaskan penyidikan masih berjalan dan pembagian kewenangan atas penghapusan temuan audit masih ditelusuri: apakah berada di tingkat perwakilan daerah atau melibatkan kewenangan BPK pusat. Antara melaporkan dugaan aliran uang itu juga terkait pengondisian audit Pemerintah Kabupaten Klaten — jadi bukan hanya Pemalang.
Dugaan Baru: Dari Perwakilan Jateng ke BPK Pusat
Menurut Budi, dugaan aliran ke BPK pusat didasari temuan komunikasi antara Anom dan pihak BPK Perwakilan Jawa Tengah. Untuk menelusuri dugaan pengondisian itu, KPK telah memeriksa Ahmad Luthfi HR (ALH), Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, sebagai saksi pada Rabu (11/11/2026). “Di perkara Muara Enim, penyidik dalam melakukan penelusurannya tidak berhenti kepada pihak-pihak di BPK Perwakilan Sumatera Selatan, tapi kemudian cross ke BPK tingkat pusat,” kata Budi. Budi menambahkan, pola di Pemalang mirip dengan yang terjadi di Klaten. “Artinya dugaan ini juga menjadi pola-pola yang mirip dengan apa yang terjadi di Klaten. Bahwa ada dropping temuan BPK untuk beberapa audit yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Klaten, ini ada dugaan juga dilakukan di Pemalang,” jelasnya. Ketika ditanya apakah KPK akan memanggil pihak-pihak di BPK RI sebagai saksi, Budi mengatakan lembaga antirasuah terlebih dahulu mendalami kewenangan BPK RI dan BPK Perwakilan terhadap temuan audit. “Nanti kita lihat apakah kewenangan dalam dropping (penghapusan) suatu temuan audit ini berhenti di BPK Perwakilan atau kemudian ada kewenangan pusat dalam melakukan pengondisian temuan,” ujarnya.
Tiga Perkara, Satu Pola yang Diduga
Perkara Pemalang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 28 Juli 2026. Dua hari kemudian KPK menetapkan empat tersangka: Anom Widiyantoro (AWI), orang kepercayaannya dari pihak swasta Mohamad Haris alias Gus Haris (GHA), pihak swasta Lilik Budi Suprianto (LBS), dan staf administrasi KPK Iptu Setya Budi Dias Oktavianto (DIS). Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein sebelumnya mengungkapkan Anom diduga memeras melalui Haris dengan total uang terkumpul Rp1,98 miliar — sebagian di antaranya diberikan kepada Lilik, ayah Setya Budi, yang mengaku dapat mengurus perkara di KPK karena anaknya bekerja di lembaga itu. Di Klaten, KPK melakukan OTT pada 15 Oktober 2026 dan menetapkan tiga tersangka: Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo, ALH dari BPK Perwakilan Jawa Tengah, dan MAW dari pihak swasta. KPK menyebut ada lima klaster dugaan korupsi dalam perkara itu, termasuk dugaan suap untuk pengondisian audit BPK. Pada Rabu (18/11/2026), KPK juga memanggil 18 camat di Klaten sebagai saksi dalam perkara tersebut, dengan pemeriksaan dijadwalkan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta. Adapun perkara Muara Enim bermula dari pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemkab Muara Enim Tahun Anggaran 2025, yang menemukan sejumlah temuan di atas batas materialitas. KPK menduga Bupati Muara Enim Edison memerintahkan asistennya, Rusdi Hairullah, mengurus temuan itu melalui pihak swasta Augusz Dewanggara alias Angga, dengan fee yang diduga sekitar Rp1,6 miliar. Dari dana yang diduga terkumpul sekitar Rp500 juta, sekitar Rp100 juta diduga diberikan kepada Angga, Rp100 juta kepada Mulyono sebagai perantara, dan sekitar Rp300 juta diserahkan ke Sumatera Selatan. Lima orang ditetapkan sebagai tersangka dalam klaster suap audit itu, termasuk Edison, Angga, dan Titin Rita Lestari, mantan Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan. KPK juga memeriksa Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi sebagai saksi pada 16 Juli 2026 — dan menggeledah rumahnya pada malam 13 Juli hingga dini hari 14 Juli 2026, menyita sejumlah barang bukti elektronik; hingga kini KPK belum mengumumkan status tersangka terhadapnya. Lima anggota Tim Review Pusat BPK juga diperiksa sebagai saksi pada 15 Juli 2026. Penyidik mendalami dugaan perubahan opini audit Muara Enim dari wajar dengan pengecualian (WDP) menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP).
Analisis: Opini WTP yang Dipertaruhkan
Yang membuat pernyataan Budi pada Rabu malam penting bukan sekadar satu aliran uang baru. KPK kini secara terbuka mengaitkan perkara Pemalang dengan BPK tingkat pusat — dan dengan perkara Muara Enim sekaligus. Tiga perkara daerah yang semula tampak terpisah kini dirangkai menjadi satu dugaan pola: temuan audit yang dihapus, dengan imbalan, melalui jalur yang diduga menembus hingga ke pusat. Taruhan institusionalnya besar. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah mata uang legitimasi kepala daerah: predikat yang dipakai untuk mengklaim tata kelola keuangan yang bersih. Jika dugaan KPK benar — bahwa opini itu bisa dinegosiasikan lewat dropping temuan dengan harga tertentu — maka yang rusak bukan hanya tiga kabupaten, melainkan kredibilitas seluruh rantai pemeriksaan keuangan daerah. Di sisi lain, KPK tampak berhati-hati menjaga garis institusional. Dalam perkara Muara Enim, Budi sebelumnya menegaskan yang ditangani adalah dugaan perbuatan individu, bukan kerja sama antarlembaga — KPK dan BPK tetap bekerja sama, termasuk dalam penghitungan kerugian negara bersama BPKP. Garis itu penting: tuduhan terhadap oknum tidak boleh dibaca sebagai dakwaan terhadap lembaga. Yang perlu diperhatikan selanjutnya: apakah KPK akan menetapkan tersangka baru di tingkat pusat, dan apakah BPK memberikan penjelasan resmi atas dugaan ini. Selama nama dan aliran dana belum diumumkan penyidik, “pihak yang sama” tetaplah dugaan — bukan temuan.
Sumber: Antara 5863827, “KPK duga ada aliran uang ke BPK RI terkait audit Klaten dan Pemalang”, 18 November 2026 (dibaca langsung — ‘Ada dugaan ke sana’, Gedung Juang KPK, ‘dropping’, Klaten + Pemalang, ALH 11/11); AFU.id, “KPK Duga Uang Suap Audit Bupati Pemalang Mengalir ke Pihak BPK RI yang Sama dengan Kasus Muara Enim”, 18 November 2026 19:50 WIB (dibaca langsung — ‘cross ke BPK tingkat pusat’, komunikasi Anom–BPK Jateng, ALH 11/11, pola Klaten, empat tersangka, Rp1,98 miliar); Solopos, “18 Camat di Klaten Diperiksa sebagai Saksi Kasus Bupati Nonaktif Hamenang”, 18 November 2026 (melalui hasil pencarian — 18 camat, Rabu 18/11, KPPN Surakarta); InfoKlaten, 18 November 2026, Etleboro (Antara), 18 November 2026, dan NTV News, 18 November 2026 (melalui hasil pencarian — menguatkan 18 camat); BeritaNasional, “Misteri Sulap Opini WDP Jadi WTP di Muara Enim”, Radaraktual, 16 Juli 2026, NTV News, 28 September 2026, dan AFU.id, 15 Juli 2026 (melalui hasil pencarian — lima tersangka klaster suap audit, fee Rp1,6 miliar, Rp500 juta terkumpul, Bobby diperiksa 16 Juli + 28 September, rumah digeledah 13–14 Juli, lima anggota Tim Review Pusat 15 Juli, WDP menjadi WTP); Inikabarku, 12 November 2026, Twaslnews, dan BahanaNews, 10 November 2026 (melalui hasil pencarian — Pemalang: OTT 28 Juli, empat tersangka 30 Juli, Rp1,98 miliar); Lapor.co.id dan LensaHukum.co.id, 11 November 2026 (melalui hasil pencarian — ALH diperiksa sebagai saksi perkara Pemalang). Rujukan internal: UlasPolitik post 1071 (Pemalang 12/11), post 1755 (Klaten 17/11). Catatan: Antara menyebut Budi berbicara di Gedung Juang KPK, sementara AFU menyebut Gedung Merah Putih KPK — artikel mengikuti Antara sebagai sumber primer yang reporter dan fotografernya hadir di lokasi.