Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Aturan Baru: Sidang Etik Listyo Bisa Digelar Daring

Kapolri Suyudi Ario Seto meneken Perpol 4/2026 yang membuka jalan sidang etik digelar daring — dan memungkinkan majelis memeriksa mantan Kapolri Listyo Sigit.

Oleh 18 NOV 2026 4 menit baca
Ilustrasi sidang etik yang digelar secara daring: laptop menampilkan panggilan video dengan seorang perwira polisi, palu sidang dan berkas di atas meja kayu

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Aturan itu disahkan dan diundangkan Senin (16/11/2026) dan memuat sembilan poin perubahan dan penambahan norma, menurut penjelasan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir. Perubahan yang paling banyak disorot ada di Pasal 59 ayat (2): “Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.” Dengan kata lain, terduga pelanggar kini bisa mengikuti sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) secara daring — tetapi tidak otomatis. Opsi daring itu wajib mendapat persetujuan Ketua Majelis KKEP. Aturan baru ini terbit di tengah persiapan Polri menggelar sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Isir mengonfirmasi pada Rabu (18/11/2026) bahwa sidang etik Listyo dijadwalkan pekan depan. “Untuk LSP, dijadwalkan minggu depan. Nanti untuk harinya akan kami sampaikan,” kata Isir kepada wartawan di Jakarta. Tanggal pasti dan susunan majelis belum diumumkan.

Sidang Daring, tapi Perlu Persetujuan Ketua

Isir menjelaskan, salah satu pertimbangan diterbitkannya Perpol baru itu adalah mengakomodasi pelaksanaan sidang etik terhadap Listyo — jenderal bintang empat yang pangkatnya hanya disamai Kapolri sendiri. “Artinya ada dua pilihan, terduga pelanggar bisa hadir langsung dalam sidang atau bila pelanggar tidak bisa hadir dalam ruang sidang, bisa menggunakan media elektronik seperti melalui Zoom dengan syarat atas persetujuan Ketua KKEP,” kata Isir. Ketentuan mengenai susunan majelis — Pasal 42 — sudah dibeberkan Polri sehari sebelumnya: anggota majelis boleh berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar, sehingga majelis untuk Listyo bisa diisi perwira bintang tiga dan bintang dua. Polri menegaskan tidak ada perlakuan khusus dalam proses ini. Mekanisme pembentukan majelis, kata Polri, mengacu pada Pasal 42 dan berlaku sama untuk semua terduga pelanggar. Klaim itu akan diuji di depan publik: nama-nama majelis dan format sidang — hadir langsung atau daring — belum diumumkan hingga Rabu sore.

Batas Waktu Panggilan Ikut Berubah

Perpol 4/2026 juga mengubah sejumlah ketentuan lain. Batas waktu surat panggilan dalam Pasal 19 ayat (5) diubah dari tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender — Sabtu dan Minggu kini ikut dihitung, sehingga proses pemanggilan berjalan lebih cepat. Masa penempatan khusus (patsus) bagi terduga pelanggar dipersingkat dari paling lama 30 hari kerja menjadi paling lama 20 hari kalender. Hak banding kini dibatasi hanya untuk pelanggar sendiri — sebelumnya, istri atau suami, anak, atau orang tua pelanggar juga bisa mengajukan banding. Ketentuan ini berlaku saat dua tersangka lain, Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso, sedang mengajukan banding atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang dijatuhkan pada 10 dan 17 November. Selain itu, Pasal 74 ayat (3) menerapkan ketentuan kepangkatan yang sama untuk KKEP Banding; Pasal 15 disisipi ayat (4a) yang mewajibkan gelar perkara berdasarkan laporan audit investigasi; dan Pasal 111 ayat (2) huruf c membatasi pengunduran diri bagi anggota yang terancam PTDH — hanya boleh mengundurkan diri jika tidak melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih. Sebagai pembanding, penyadapan ilegal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diancam pidana penjara paling lama 10 tahun. Perlu ditegaskan: sidang etik adalah jalur yang terpisah dari proses pidana. Listyo berstatus tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan dugaan pemufakatan makar — tuduhan yang masih dalam penyidikan dan belum dibuktikan di pengadilan. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Sidang KKEP hanya menguji dugaan pelanggaran kode etik profesi, bukan menentukan bersalah atau tidaknya seseorang secara pidana.

Analisis: Untuk Satu Orang atau untuk Sistem?

Aturan baru ini menyelesaikan masalah teknis yang nyata. Tetapi waktunya — diteken beberapa hari sebelum sidang etik mantan Kapolri — tak bisa dilepaskan dari konteks, dan Isir sendiri mengakui kaitan itu: salah satu pertimbangan diterbitkannya Perpol adalah mengakomodasi sidang etik Listyo. Pertanyaan yang wajar muncul: apakah aturan ini dibuat untuk satu orang, atau untuk memperbaiki sistem? Jawabannya tidak terletak pada teks Perpol, melainkan pada penerapannya. Jika fleksibilitas daring dan komposisi majelis yang longgar juga dinikmati anggota berpangkat rendah, maka ini reformasi. Jika hanya berlaku efektif untuk perkara Listyo, maka ini sekadar jalan pintas prosedural. Publik berhak menuntut transparansi: siapa majelisnya, apakah sidang digelar terbuka, dan apakah putusannya diumumkan lengkap beserta alasannya.

Sumber: Antara, “Polri terbitkan Perpol 4/2026, kini sidang etik bisa digelar daring”, 18 November 2026 (dibaca langsung); AFU.id, “Tanpa Aturan Baru, Listyo Sigit Nyaris Mustahil Disidang Etik: Ini Perubahan Perpol yang Diteken Kapolri Suyudi”, 18 November 2026 (dibaca langsung); Viv, “Aturan Baru Kode Etik Diteken Kapolri, Sidang KKEP Secara Daring”, 18 November 2026 (dibaca langsung); Ifakta, “Perpol Baru Izinkan Sidang Etik Polisi Secara Daring dengan Persetujuan Majelis”, 18 November 2026 (dibaca langsung); SoalIndonesia, “Polri Ungkap Mekanisme Sidang Etik Mantan Kapolri Listyo Sigit, Majelis Bisa Dipimpin Jenderal Bintang Tiga”, 18 November 2026 (dikutip dari hasil pencarian — situs tidak dapat dibuka); One News, “Kapolri Ubah Aturan Etik, Sidang Listyo Sigit Cs Bisa Daring”, 18 November 2026 (dikutip dari hasil pencarian — halaman tidak dapat dibuka); latar belakang: UlasPolitik post 1726, 1740, 1747, 1750, 1785 dan 1803.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik