Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Rumah Eko Hadi di Cipete Digeledah, Diduga Posko Makar

Bareskrim menggeledah rumah Irjen Eko Hadi di Cipete, Jakarta Selatan, yang diduga jadi posko makar. Hasilnya belum diumumkan; Eko bukan tersangka makar.

Oleh 18 NOV 2026 4 menit baca
Ilustrasi garis polisi di depan rumah tinggal pada malam hari

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026) malam, yang diduga dijadikan posko makar oleh salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, yakni Irjen Eko Hadi Santoso (EHS). “Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Rabu. Penggeledahan itu dilakukan pada malam yang sama dengan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Eko. Susatyo tidak memerinci hasil penggeledahan tersebut. Menurutnya, hasil penggeledahan dan olah TKP akan disampaikan secara lengkap melalui konferensi pers. Perlu ditegaskan: status rumah itu sebagai “posko makar” sejauh ini adalah dugaan penyidik, bukan temuan yang sudah dibuktikan di pengadilan. Eko berstatus tersangka dalam perkara penyadapan ilegal, bukan dalam perkara makar — dan dalam perkara makar, Polri menegaskan belum ada tersangka yang ditetapkan.

Penggeledahan di Malam Vonis Etik

Sidang etik Eko digelar tertutup di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, sejak pukul 09.00 hingga 18.00 WIB, dengan sembilan saksi yang diperiksa. Majelis menyatakan Eko terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal, yakni penyadapan dengan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur. Atas putusan PTDH itu, Eko menyatakan banding. Ia kembali ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Eko adalah jenderal kedua yang dipecat lewat jalur etik dalam perkara ini, setelah Irjen Ahrie Sonta pada 10 November 2026. Eko adalah satu dari empat perwira tinggi yang ditetapkan Bareskrim sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal, bersama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi. Keempatnya dijerat Pasal 258 dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE, atas dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Dugaan penyadapan itu disebut berlangsung sepanjang 2025–2026.

Dugaan Makar Naik ke Penyidikan, Belum Ada Tersangka Baru

Sehari sebelum penggeledahan, Selasa 17 November, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengumumkan bahwa penanganan dugaan makar — pengembangan dari kasus penyadapan — sudah masuk tahap penyidikan. Polri juga telah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara dugaan makar kepada Kejaksaan RI. Perbuatan makar yang disangkakan itu, menurut Antara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 dan/atau Pasal 193 dan/atau Pasal 196 KUHP juncto Pasal 160 KUHP juncto Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penyesuaian Tindak Pidana. Namun Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara makar. “Belum, belum (ada tersangka). Masih dalam proses, sekarang kita masih dalam proses penyidikan ya, kita sedang mengumpulkan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi sudah kita lakukan,” kata Suyudi di Mabes Polri, Selasa (17/11). Penanganan perkara ini dipercayakan kepada tim khusus bentukan Kapolri yang dipimpin Kepala Bareskrim Komjen Asep Safrudin. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR pada 12 November 2026, Suyudi menyampaikan penyidik masih mendalami dugaan pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah, sementara Isir menyebut kemungkinan keterlibatan pihak lain belum dikesampingkan. “Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami,” tutur Isir.

Yang Masih Menjadi Tanda Tanya

Penggeledahan di Cipete menunjukkan penyidikan makar bergerak dari pengumpulan keterangan ke pengumpulan bukti fisik. Tetapi selama Bareskrim belum mengumumkan apa yang disita — dokumen, perangkat elektronik, atau catatan komunikasi — publik belum bisa menilai bobot dugaan “posko makar” itu. Ada dua jalur yang berjalan paralel dan tidak boleh dicampuradukkan: jalur etik yang sudah memecat Eko, dan jalur pidana yang masih mengumpulkan bukti. Putusan etik membuktikan pelanggaran kode etik; ia bukan vonis pidana atas makar. Uji sesungguhnya bagi penyidikan ini adalah konferensi pers Bareskrim yang dijanjikan — apakah temuan dari Cipete benar-benar menguatkan dugaan pemufakatan makar, atau hanya menambah daftar panjang dugaan yang belum berujung tersangka.

Sumber: Antara, “Polri geledah rumah di Cipete, diduga jadi posko makar oleh EHS”, 18 November 2026 (dibaca langsung — penggeledahan Selasa malam, kutipan Susatyo, olah TKP, konferensi pers yang dijanjikan, pasal-pasal dalam LP makar, empat tersangka penyadapan); Limapagi, “Polri Naikkan Dugaan Makar Kasus Penyadapan Prabowo ke Penyidikan”, 18 November 2026 (dibaca langsung — makar naik penyidikan 17/11, kutipan Suyudi soal belum ada tersangka, tim khusus Asep Safrudin, raker 12/11, sidang etik Eko, Slamet belum disidang karena perawatan kesehatan); Cobisnis (penggeledahan rumah Eko di Cipete — terverifikasi via pencarian); one.news, “Rumah Eko Hadi Digeledah, Benarkah Jadi Posko Makar?”, 18 November 2026 (agregator — substansi yang sama, terverifikasi via pencarian). Latar: UlasPolitik post 1747 (PTDH Eko + banding, dibaca langsung), post 1695 dan 1726 (makar naik penyidikan, belum ada tersangka makar), post 1639 (susunan majelis sidang Eko).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik