Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto bertemu Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Syahganda Nainggolan di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Audiensi itu menghasilkan kesepakatan memperkuat sinergi pengelolaan komunikasi publik dan mempercepat penanganan disinformasi. Suyudi mengatakan, koordinasi antara Bakom, Humas Polri, serta kementerian dan lembaga lain diarahkan agar program-program pemerintah tersampaikan kepada masyarakat secara utuh. Ia juga menegaskan perhatian kedua lembaga terhadap maraknya informasi tidak benar. “Kemudian juga kaitannya dengan maraknya berita-berita yang tidak benar ya, yang bersifat fitnah, berita-berita bohong, hoaks, hate speech, dan sebagainya, ini juga menjadi concern kami untuk bisa dimitigasi dengan baik dan secara cepat,” kata Suyudi seusai pertemuan. Menurut Suyudi, sinergi itu diharapkan mempercepat penyampaian informasi tandingan atau klarifikasi ketika kabar yang tidak benar sudah telanjur beredar di tengah masyarakat.
Syahganda menyebut ada dua tantangan: jejaring media sosial, dan bagaimana program serta capaian pemerintah sampai ke masyarakat. Bakom berharap Polri mendukung penyebarluasan informasi mengenai program dan capaian pemerintah, sekaligus membantu mengidentifikasi aspirasi serta narasi yang berkembang di masyarakat. Syahganda juga menyatakan Bakom akan membantu menyebarkan informasi mengenai kerja kepolisian, termasuk pengungkapan perkara narkoba dan kasus lainnya tanpa pandang bulu. Sejumlah pejabat Mabes Polri turut hadir mendampingi Kapolri, antara lain Kabareskrim Komjen Asep Safrudin, Kadiv Humas Irjen Johnny Eddizon Isir, Astamaops Irjen Roycke Harry Langie, dan Kadiv Propam Irjen Mahmud Nazly Harahap.
Bukan Sekadar Komunikasi, tapi Juga Nataru dan Bencana
Syahganda menyebut kunjungannya merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang dijadwalkan sejak Jumat lalu di Istana Bogor, setelah sidang kabinet terbatas bidang perekonomian. Selain soal hoaks, ia menggarisbawahi kesiapan menyambut Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta meminta seluruh instansi pemerintah lebih proaktif mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi pada Desember — bulan yang biasanya diwarnai cuaca ekstrem, hujan lebat, hingga tanah longsor. “Nah, terakhir tadi kita melihat bahwa dalam waktu dekat bencana, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi prediksi kita biasanya bulan-bulan Desember dan kemudian ada Nataru, ya kita berharap bahwa dalam waktu dekat kita bisa menghimpun kerja sama antara semua jajaran instansi pemerintah untuk bertindak lebih proaktif,” kata Syahganda. Bakom juga menyatakan siap mempublikasikan capaian Polri secara transparan kepada publik. Syahganda juga menekankan Kapolri memiliki peran penting dalam mendukung agenda Presiden Prabowo mengembalikan pengelolaan aset dan sumber daya bangsa yang selama ini dikuasai secara ilegal.
Klaim soal Penyadapan: Pernyataan Syahganda, Bukan Polri
Dalam konferensi pers yang sama, Syahganda menyinggung kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia mengapresiasi dan mendukung Suyudi menuntaskan kasus tersebut, dan menyebut Bareskrim Polri akan segera mengumumkan tersangka baru. “Tentu kita berharap bahwa beban kerja Pak Kapolri yang sangat ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia atas perintah Bapak Presiden untuk mengungkapkan soal penyadapan kepada Bapak Presiden, yang saya dengar tadi sudah banyak kemajuan dilakukan oleh Bapak Kabareskrim dan akan diumumkan segera nanti tentang tersangka-tersangka,” kata Syahganda. Perlu ditegaskan: pernyataan itu adalah klaim Syahganda — ia sendiri mengatakannya sebagai sesuatu “yang saya dengar tadi” — bukan pengumuman resmi Polri. Hingga berita ini ditulis, belum ada pengumuman resmi Bareskrim mengenai tersangka baru tersebut. Fakta yang terverifikasi sejauh ini: empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal — mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Irjen Ahrie Sonta, Widyaiswara Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Irjen Slamet Uliandi. Ahrie dipecat tidak dengan hormat melalui sidang etik pada Selasa (10/11/2026) dan menyatakan banding; Eko dipecat dengan cara yang sama pada Selasa (17/11/2026) dan juga menyatakan banding. Tuduhan makar dalam perkara ini sudah naik ke tahap penyidikan — Kadiv Humas Irjen Johnny Eddizon Isir mengonfirmasi kenaikan itu pada Selasa (17/11/2026) — dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sudah dikirim ke jaksa, tetapi belum ada tersangka makar yang diumumkan.
Analisis: Ujian Kredibilitas di Dua Sisi Meja
Kesepakatan Bakom–Polri ini menarik bukan hanya karena isinya, melainkan karena siapa yang duduk di kedua sisi meja. Polri sedang memulihkan kepercayaan publik setelah skandal dugaan penyadapan yang menyeret mantan Kapolri. Di sisi lain, Syahganda sendiri pernah berurusan dengan hukum atas dugaan penyebaran berita bohong dan penghasutan terkait unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020. Ia ditangkap pada 13 Oktober 2020 dan dihadirkan dengan tangan terborgol serta mengenakan rompi oranye sebagai tahanan Bareskrim pada 15 Oktober 2020, lalu dibebaskan pada 13 Mei 2021. Enam tahun kemudian, ia kembali ke Mabes Polri sebagai Kepala Bakom — jabatan setingkat menteri yang dilantik Presiden Prabowo pada 2 Oktober 2026 — dan kini memimpin upaya negara melawan disinformasi.
Ironi itu bukan vonis. Seseorang yang pernah dihukum karena hoaks justru bisa memahami cara kerja disinformasi dari dalam. Tetapi publik berhak menuntut standar yang lebih tinggi: ketika negara memerangi hoaks dengan menggandeng kepolisian, batas antara klarifikasi dan kriminalisasi menjadi tipis. Sejarah UU ITE menunjukkan, pasal karet tentang berita bohong pernah dipakai membungkam kritik, bukan sekadar meluruskan fakta. Karena itu, ukuran keberhasilan sinergi ini bukan seberapa cepat hoaks ditindak, melainkan seberapa transparan klarifikasinya — dan seberapa konsisten negara membedakan antara kabar bohong yang merugikan publik dan kritik yang sekadar tidak nyaman bagi penguasa. Jika Bakom dan Polri hanya menjadi corong program pemerintah, sinergi ini akan dibaca sebagai mesin propaganda. Jika klarifikasi benar-benar cepat, terbuka, dan berbasis bukti, barulah ia layak disebut penguatan komunikasi publik.
Sumber: CNN Indonesia, “Bakom-Polri Perkuat Sinergi Hadapi Disinformasi”, 18 November 2026, 05.17 WIB (dibaca langsung — sinergi, dua tantangan Syahganda, komitmen Suyudi); InvestorTrust, “Kapolri Suyudi Gandeng Bakom Perangi Hoaks dan Ujaran Kebencian”, 17 November 2026, 17.04 WIB (dibaca langsung — kutipan Suyudi soal hoaks, informasi tandingan); InvestorTrust, “Kepala Bakom Ungkap Polri Bakal Umumkan Tersangka Baru Kasus Penyadapan Presiden”, 17 November 2026, 17.12 WIB (dibaca langsung — klaim Syahganda soal tersangka baru, tindak lanjut Bogor, empat tersangka, PTDH Ahrie); Newshive, “Polri dan Bakom Perkuat Kerja Sama Informasi” (dibaca langsung — pertemuan di Gedung Rupatama, pejabat yang hadir, “tanpa pandang bulu”); InvestorTrust, “Bakom Minta Instansi Pemerintah Proaktif Antisipasi Bencana Jelang Nataru”, 17 November 2026 (ajakan antisipasi bencana dan kutipan Syahganda — terverifikasi via pencarian); Informasiraja, “Gelar Pertemuan di Mabes Polri, Kapolri dan Kepala Bakom Bahas Antisipasi Hoaks Serta Kesiapan Nataru”, 17 November 2026 (Nataru, bencana hidrometeorologi, pertemuan Bogor — terverifikasi via pencarian); Energi Juang News, “Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri”, 17 November 2026 (kasus 2020: dihadirkan 15 Oktober 2020, pasal yang disangkakan, dibebaskan 13 Mei 2021, dilantik Kepala Bakom 2 Oktober 2026 — terverifikasi via pencarian); Hajinews, “Penangkapan Syahganda Nainggolan (Deklarator KAMI): Yuridis Atau Politis?”, 13 Oktober 2020 (penangkapan 13 Oktober 2020 — terverifikasi via pencarian). Latar: UlasPolitik post 1695 dan 1726 (makar naik ke penyidikan, SPDP, belum ada tersangka makar), post 1740 (PTDH Eko), post 1747 (banding Eko), post 1704 (Bakom soal tiga nama cawapres).