Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi Bahlil Lahadalia mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam KTT ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, 15–17 November 2026, dengan satu agenda energi yang ia kawal ketat: ASEAN Power Grid.
Indonesia mendorong penuntasan penandatanganan Enhanced Memorandum of Understanding (MoU) on ASEAN Power Grid, kesepakatan yang menghubungkan jaringan listrik negara-negara Asia Tenggara. Komitmen untuk menuntaskan penandatanganan itu sebelumnya sudah disampaikan Indonesia dalam Pertemuan Menteri Energi ASEAN (AMEM) ke-44 di Manila pada Oktober 2026.
“Indonesia mendukung penuh terwujudnya ASEAN Power Grid. Interkoneksi listrik kawasan akan memperkuat ketahanan energi dan membuka peluang ekonomi baru. Namun, kerja sama ini harus berdiri di atas prinsip saling menguntungkan dan tetap menghormati regulasi serta kepentingan nasional setiap negara,” kata Bahlil, Minggu (15/11/2026).
ASEAN Power Grid merupakan salah satu program utama kerja sama energi kawasan dalam ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2026–2030. Setelah MoU berlaku, pelaksanaannya akan dikoordinasikan melalui sejumlah satuan tugas di bawah ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC).
Syarat Indonesia: saling menguntungkan, bukan sekadar tersambung
Penekanan Bahlil bukan sekadar retorika. Pemerintah, menurut laporan Detik Finance, tidak ingin kerja sama interkoneksi listrik hanya berfokus pada penyambungan jaringan antarnegara tanpa aturan yang jelas dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sikap itu konsisten dengan posisi yang Bahlil sampaikan sendiri pada 22 September 2026 di forum MKI Electricity Connect di Tangerang. Saat itu ia menyatakan belum menandatangani perjanjian interkoneksi listrik dengan Malaysia dalam kerangka ASEAN Power Grid karena skema yang ditawarkan belum memberikan manfaat yang adil bagi kedua pihak. “Tidak boleh anda mendapat 70 dan kami mendapat 30. Itu bukan manfaat bersama,” kata Bahlil kala itu, menurut laporan CNBC Indonesia dan Okezone.
Perlu dibedakan: yang belum ditandatangani pada September itu adalah perjanjian interkoneksi bilateral dengan Malaysia, bukan MoU multilateral ASEAN Power Grid. Namun pola pikirnya sama — Indonesia tidak akan menandatangani dokumen energi kawasan sebelum hitung-hitungan manfaatnya jelas.
Mengapa ini penting bagi Indonesia
Dari sisi politik energi, posisi Bahlil menempatkan Indonesia bukan sebagai peserta pasif, melainkan sebagai penentu syarat. ASEAN Power Grid membuka peluang perdagangan listrik lintas batas dan berbagi energi terbarukan antarnegara — peluang ekonomi yang nyata bagi negara kepulauan dengan potensi panas bumi, surya, dan hidro yang besar. Tetapi tanpa aturan main yang adil, interkoneksi justru bisa membuat Indonesia sekadar menjadi pasar atau jalur transit.
Sinyal bahwa isu ini menjadi prioritas kawasan terlihat dari sesi pleno KTT yang dibuka Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. di Philippine International Convention Center, Pasay City. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam intervensinya mendesak percepatan ASEAN Power Grid, dengan alasan permintaan energi kawasan diproyeksikan meningkat empat kali lipat menjelang 2060 dan jaringan listrik nasional tidak lagi bisa beroperasi sendiri-sendiri.
Yang masih harus ditunggu
Hingga artikel ini ditulis, belum ada konfirmasi resmi bahwa Enhanced MoU ASEAN Power Grid sudah ditandatangani dalam KTT ini. Yang terverifikasi adalah komitmen Indonesia untuk menuntaskannya dan syarat yang diajukan Bahlil. Dua hal yang patut dipantau: apakah dokumen itu benar-benar diteken sebelum KTT berakhir pada 17 November, dan bagaimana skema pembagian manfaat serta tarif interkoneksi akhirnya dirumuskan — karena di situlah janji “saling menguntungkan” akan diuji.
Sumber: Antara (15/11/2026) — halaman tidak dapat dibuka langsung, domain diblokir; dibaca melalui BSI News, “Bahlil Dorong Penandatanganan MoU ASEAN Power Grid” (15/11/2026), Demokratis, “Bahlil Tegaskan Komitmen Indonesia Bergabung dalam ASEAN Power Grid” (15/11/2026), NewsHive, “Indonesia Siapkan MoU Jaringan Listrik ASEAN” (15/11/2026), dan SuaraGarut (15/11/2026); Detik Finance (dikutip republication-republication tersebut); CNBC Indonesia dan Okezone via AsiaPacificExpress, “Bahlil Lahadalia Sets Fair Benefit Condition For Grid Deal” (pernyataan 22/9/2026); Bernama/MCI Group dan Malaysia Brief (intervensi PM Anwar Ibrahim di sesi pleno KTT ASEAN ke-49, 15/11/2026). Latar: post 1423 (pembukaan KTT ASEAN), post 1447 (intervensi Prabowo di sesi pleno).