Terkini
Artikel dan ulasan politik

ANALISA

Gerindra Babel dan Sulut Dukung Dasco Jadi Wapres

DPD Gerindra Bangka Belitung dan Sulawesi Utara dukung Dasco jadi wapres. Dukungan itu belum pencalonan resmi — keputusan akhir di tangan Prabowo dan MPR.

Oleh 15 NOV 2026 4 menit baca
Peta Indonesia dengan penanda di Bangka Belitung dan Sulawesi Utara

Dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad untuk mengisi kursi wakil presiden yang kosong terus meluas. Pada Minggu (15/11/2026), giliran DPD Partai Gerindra Bangka Belitung (Babel) dan Sulawesi Utara (Sulut) yang menyatakan dukungan agar Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden, menurut laporan Antara.

Babel menilai Dasco sebagai sosok solutif, sementara Sulut menilai Dasco andal dalam perpolitikan. Kedua dukungan itu dilaporkan Antara pada hari yang sama, masing-masing pada pukul 13.46 WIB dan 13.28 WIB.

Alasan Babel dan Sulut

Dalam laporan Antara, DPD Gerindra Babel menilai Dasco sebagai sosok solutif — figur yang dinilai mampu menyelesaikan persoalan. Sementara itu, DPD Gerindra Sulut menilai Dasco andal dalam perpolitikan, dengan pengalaman panjang di parlemen dan partai sebagai modalnya.

Dua alasan itu berbeda redaksinya, tetapi mengarah pada penilaian yang sama: Dasco dinilai punya kapasitas memimpin dan berkomunikasi lintas partai. Penilaian semacam ini juga muncul dari DPD lain pada hari yang sama.

Gelombang Dukungan dalam Sehari

Dukungan Babel dan Sulut bukan berdiri sendiri. Pada hari yang sama, dukungan serupa datang dari sejumlah DPD Gerindra lain, antara lain Sumatera Barat (Ketua DPD Andre Rosiade), Lampung (Rahmat Mirzani Djausal), Aceh (Fadhlullah), Sumatera Selatan (Kartika Sandra Desi), Sumatera Utara (Ade Jona Prasetyo), Papua Barat Daya (Oktasari Sabil), Riau (Muhammad Rahul), Jawa Timur (Anwar Sadad), Sulawesi Selatan (Andi Iwan Darmawan Aras), Kalimantan Barat (Yuliansyah), dan Kalimantan Timur (Seno Aji).

Sebagian dukungan itu sudah diberitakan UlasPolitik sebelumnya. Pola yang muncul: hampir semua pernyataan disampaikan pada Minggu yang sama, dengan alasan yang berulang — pengalaman, loyalitas kepada Prabowo, dan kemampuan komunikasi politik.

Di luar Gerindra, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut hampir semua ketua umum partai koalisi sepakat wakil presiden berasal dari Gerindra — klaim yang sudah diberitakan sebelumnya dan belum disertai penyebutan nama calon.

Bukan Pencalonan Resmi

Dukungan DPD-DPD Gerindra itu bukan pencalonan resmi. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR, yang kemudian memilih dalam sidang paripurna. Kursi wakil presiden kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pernyataan berhenti pada Kamis (12/11/2026), yang diterima Presiden Prabowo pada hari yang sama. MPR kemudian menyurati Presiden pada Jumat (13/11/2026) untuk meminta dua nama, dan sidang paripurna dijadwalkan pada Rabu (2/12/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut tenggat bagi Presiden sekitar 27 November 2026.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan dari Dasco maupun DPP Partai Gerindra yang menanggapi gelombang dukungan tersebut. Dasco sendiri pada 4–5 November 2026 pernah membantah kabar dirinya akan menjadi calon wakil presiden — ia menyebut kabar itu hoaks dan menilai isu tersebut dialihkan dari kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Bantahan itu disampaikan melalui akun media sosialnya dan diberitakan sejumlah media.

Artinya, dukungan daerah hari ini datang dari struktur partai, bukan dari Dasco sendiri, dan belum ada konfirmasi bahwa Presiden akan memasukkan nama Dasco ke dalam dua nama yang diajukan ke MPR.

Analisis: Konsolidasi Internal, Ujian Koalisi

Gelombang pernyataan dalam satu hari sulit dibaca sebagai kebetulan. Bagi Gerindra, dukungan serentak dari daerah adalah cara membangun kesan bahwa nama Dasco merupakan pilihan yang sudah terkonsolidasi dari bawah — bukan sekadar wacana elite Jakarta. Argumen yang diulang — loyalitas, pengalaman parlemen, komunikasi lintas partai — dirancang untuk menjawab keraguan utama terhadap figur internal partai: apakah ia bisa diterima koalisi.

Namun konsolidasi internal bukan jaminan. Keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo, yang harus menjaga keseimbangan koalisi — PAN sudah menyatakan tidak mengajukan kadernya sendiri, sementara Golkar menekankan pentingnya kecocokan dengan Presiden. Jika Prabowo akhirnya memilih nama lain, gelombang dukungan ini justru menjadi beban politik: partai harus menjelaskan kepada kader daerah mengapa aspirasi mereka tidak terwujud.

Ada pula ketegangan yang patut dicatat: sepuluh hari lalu Dasco sendiri menyebut isu dirinya jadi wapres sebagai hoaks. Kini partainya mendorong namanya secara terbuka. Perubahan nada itu menunjukkan bahwa dinamika pencalonan bergerak cepat — dan bahwa apa yang dibantah minggu lalu belum tentu tertutup minggu ini. Pembaca perlu membedakan dukungan partai, klaim para ketua umum, dan keputusan resmi, yang sampai hari ini belum ada.

Sumber: Antara, “Gerindra Babel dukung Dasco jadi Wapres, dinilai sosok solutif” (15/11/2026) dan “Gerindra Sulut dukung Dasco jadi wapres sebab andal perpolitikan” (15/11/2026) — halaman tidak dapat dibuka langsung, domain diblokir; Jawawa (sindikasi Antara), “East Java Gerindra Says Grassroots Cadres Support Dasco as Vice-President” dan “Gerindra South Sulawesi Also Backs Dasco for Vice-President, Citing Three Criteria” (15/11/2026); Seputar Fakta, “Gerindra Kaltim Sorong Sufmi Dasco Ahmad Isi Posisi Kursi Wakil Presiden yang Ditinggal Gibran Rakabuming” (15/11/2026); Detik via artikel.kemiqu.com, “Gerindra Sumut, Kalbar, dan Sumbar Dukung Sufmi Dasco Jadi Wakil Presiden” (15/11/2026); SuaraKabar, “Pengurus Daerah Gerindra Dukung Dasco Jadi Wapres, MPR Menunggu Dua Nama” (15/11/2026); Tribratanews Polri, “[HOAKS] Dasco Gantikan Gibran sebagai Wapres” (10/11/2026). Latar: post 1417 (Lampung + Sumbar), post 1420 (Papua Barat Daya), post 1426 (Riau), post 1432 (Zulhas: wapres dari Gerindra).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik