Tiga partai politik anggota koalisi pemerintahan mengambil sikap seragam: tidak mengajukan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, dan Partai Amanat Nasional (PAN) kompak menyerahkan hak pengusulan dua kandidat sepenuhnya kepada Presiden. Sikap itu mengemuka pada Sabtu (14/11/2026), sehari setelah Presiden mengumpulkan pimpinan partai politik di Istana Kepresidenan Bogor.
NasDem: Serahkan ke Presiden, Ini Kriterianya
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim menegaskan partainya tidak akan menyetor daftar kandidat kepada Presiden. “NasDem tidak mengajukan nama siapapun, karena menurut ketentuan UUD 45, kandidat diajukan oleh presiden,” kata Hermawi saat dihubungi pada Sabtu (14/11/2026). NasDem hanya menyebut kriteria: wakil presiden harus kompatibel dengan presiden, cerdas, berwawasan global, dan bisa mengayomi masyarakat yang majemuk. “Yang penting wapres harus kompatibel dengan presiden, cerdas dan berwawasan global serta bisa mengayomi masyarakat yang majemuk ini,” ujar Hermawi. Ia menegaskan latar belakang partai bukan pertimbangan utama: “Tidak penting asal usul dari partai atau bukan, yang penting yang terbaik buat negeri.”
PKB: Tidak Ada Usulan Nama
Di jalur parlemen, Fraksi PKB di MPR RI mengambil garis yang sama. Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menyampaikan posisi partainya seusai mengikuti Rapat Gabungan MPR di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026). “Untuk cawapres, kita sepenuhnya serahkan kepada Bapak Presiden,” kata Neng Eem. “Tidak ada usulan PKB mengusulkan nama. Kita tadi lebih berbicara tentang mekanisme, bagaimana secara konstitusional apabila terjadi kekosongan wapres, maka tahapan yang harus dilakukan MPR seperti apa.” Sikap yang sama disampaikan Kapoksi PKB Muhammad Khozin pada Sabtu (14/11/2026): PKB tidak mengusulkan Ketua Umum Muhaimin Iskandar sebagai pengganti Gibran, dan pengusulan calon wapres merupakan kewenangan Presiden.
Sepekan untuk Berembuk, Lalu Bertemu Lagi
Sikap tiga partai ini datang sehari setelah Presiden Prabowo mengumpulkan para ketua umum partai koalisi di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat malam (13/11/2026). Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menyampaikan tenggat itu seusai pertemuan: Presiden memberi koalisi waktu satu pekan untuk membahas usulan nama di internal masing-masing partai, sebelum para ketua umum kembali diundang untuk berdiskusi. “Beliau menyampaikan, dikasih waktu satu minggu nanti untuk mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan. Walaupun semua terserah kepada Bapak Presiden,” kata Zulhas. Ia juga membantah kabar bahwa Prabowo akan mengumumkan dua nama calon pada malam pertemuan itu. PAN sendiri memastikan tidak mengajukan kader dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden — dengan sinyal condong ke kader Gerindra. Sikap PAN dan Demokrat ini sebelumnya sudah diberitakan UlasPolitik (post 1273 dan post 1202); yang baru pada Sabtu ini adalah bergabungnya NasDem dan PKB dalam barisan yang sama.
Satu-satunya suara yang merinci nama datang dari Golkar. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut delapan figur pimpinan partai yang dinilainya layak dipertimbangkan — daftar itu sudah diberitakan UlasPolitik pada post 1273, dan Golkar menegaskan daftar tersebut bukan usulan resmi. Di luar bursa nama, PKS melalui Mardani Ali Sera menekankan kriteria: wakil presiden baru harus memiliki kapasitas dan rekam jejak mumpuni di sektor ekonomi (post 1285).
Jadwal Konstitusional: 14 Hari dan 2 Desember
Semua manuver ini berjalan di dalam koridor yang ketat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Presiden memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menyerahkan dua nama kepada MPR, terhitung sejak surat permintaan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menyebut tenggat itu jatuh sekitar Jumat (27/11/2026). MPR sendiri telah menetapkan sidang paripurna untuk memilih dan melantik wakil presiden baru pada Rabu (2/12/2026), dan wajib menggelar sidang paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi. Dengan kata lain, waktu sepekan yang diberikan Prabowo memakan sekitar setengah dari tenggat konstitusionalnya. Jika pertemuan lanjutan pekan depan tidak menghasilkan dua nama, Presiden tetap harus memutuskan sendiri — dan itulah yang tampaknya sudah disiapkan oleh tiga partai yang menyerahkan kursi ini sejak sekarang.
Sumber: BarataNews, “Diberi Waktu Sepekan oleh Prabowo, Tiga Partai Koalisi Justru Serahkan Kursi Cawapres” (14 November 2026); Kanal Sumatera, “NasDem Minta Wapres Pengganti Gibran Sosok Cerdas, Kompatibel dengan Prabowo dan Berwawasan Global” (14 November 2026); Publica.id, “NasDem: Calon Wapres Pengganti Gibran Harus Cerdas dan Berwawasan Global” (14 November 2026); InformasiRaja.com, “Kriteria Wapres Baru Pengganti Gibran Menurut NasDem: Harus Kompatibel dan Cerdas” (14 November 2026); FraksiPKB.com, “PKB Serahkan Sepenuhnya Usulan Dua Nama Cawapres Pengganti Gibran kepada Presiden Prabowo” (14 November 2026); NewsHive, “PKB Tegaskan Tak Usulkan Pengganti Gibran” (14 November 2026); IndoWarta, “Prabowo Minta Partai Koalisi Usulkan Calon Wapres Pengganti Gibran dalam Sepekan” (13 November 2026); Jawawa.id / ANTARA (14 November 2026). Latar: post 1273 (PAN, Doli, tenggat sepekan), post 1202 (Demokrat), post 1285 (PKS, PKB), post 1241 (surat MPR, tenggat 27 November).