Terkini
Artikel dan ulasan politik

ANALISA

PKB: Cak Imin Belum Dibahas, tapi Diinginkan Jadi Wapres

PKB belum membahas secara formal usulan Cak Imin jadi wapres pengganti Gibran — di hari yang sama, Lalu Hadrian menegaskan kader PKB menginginkan Cak Imin.

Oleh 13 NOV 2026 7 menit baca
Ilustrasi: Kompleks Parlemen Senayan di senja hari dengan satu kursi kosong di latar depan

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum membahas secara formal usulan agar Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menjadi wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Namun di hari yang sama, kader PKB justru menyebut nama Cak Imin secara terbuka — dan kedua pernyataan itu datang dari satu orang yang sama: Wakil Ketua Komisi X DPR Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, dalam doorstop di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

“Ya kalau ditanya PKB ya tentu kami kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar, tentunya, kan?” kata Lalu, seperti dikutip sejumlah media.

Namun Lalu juga menegaskan hal yang sama dengan yang ia katakan soal pembahasan internal: sampai hari ini belum ada pembahasan soal itu. “Sampai hari ini belum. Tapi kalau ditanya PKB, ya PKB kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar, titik,” ujarnya.

Dua pernyataan itu tidak bertentangan jika dibedakan dengan cermat: yang satu soal aspirasi, yang satu soal keputusan formal. PKB sudah menyuarakan keinginan, tetapi belum mengambil keputusan — dan memang belum bisa mengambil keputusan, karena kewenangan mengusulkan nama bukan di tangan partai.

Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Kursi wakil presiden kosong sejak hari itu. MPR kemudian mengirim surat resmi kepada Presiden untuk meminta dua nama calon pengganti.

Belum Dibahas, Bukan Berarti Tak Diinginkan

Perbedaan antara “belum dibahas” dan “tidak diinginkan” adalah inti dari kabar hari ini. Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB, Muhammad Khozin, dalam wawancara Kompas TV terkait bursa pengganti Gibran, enggan mengomentari spekulasi nama-nama yang beredar. Ia menegaskan keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto dan PKB akan mendukung keputusan tersebut.

Sikap menunggu itu juga sudah disampaikan Cak Imin sendiri. Pada Selasa (10/11/2026), Ketua Umum PKB itu mengatakan partainya masih menunggu perkembangan di DPR dan masukan dari Fraksi PKB. “Kita tunggu saja. Apa pun yang terjadi perkembangannya kita pada posisi menunggu,” kata Cak Imin.

Lalu pun menambahkan hal yang sama: PKB tidak akan mempersoalkan siapa pun yang akhirnya dipilih menjadi pengganti Gibran. Yang ia tekankan adalah stabilitas negara dan kelancaran program pemerintah yang sudah disepakati bersama DPR.

Dengan kata lain, nama Cak Imin hari ini berstatus aspirasi kader — bukan usulan resmi partai, bukan pula nama yang sudah diajukan ke Presiden.

Mekanisme Konstitusi: Prabowo Punya 14 Hari

Pengisian kekosongan jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945: MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Penjelasan itu disampaikan Khozin pada Kamis (12/11/2026), merujuk pula pada Pasal 46 ayat (2) UU MD3.

Menurut ketentuan tersebut, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon kepada MPR, dan MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih satu di antaranya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan tenggat 14 hari itu baru berjalan setelah Presiden menerima pemberitahuan resmi dari MPR mengenai kekosongan jabatan.

MPR menargetkan sidang paripurna pemilihan pada 2 Desember 2026.

Pada Jumat sore, Presiden Prabowo juga mengumpulkan sejumlah ketua umum partai koalisi di Istana Bogor. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membenarkan adanya pertemuan itu, dan Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menyebut pertemuan dijadwalkan pukul 16.00 WIB. Namun, sampai artikel ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Istana mengenai daftar peserta maupun hasil pertemuan — dan belum ada konfirmasi resmi bahwa kekosongan jabatan wakil presiden dibahas di sana.

Analisis: Sinyal Tawar-menawar, Bukan Keputusan

Yang dilakukan PKB hari ini adalah manuver positioning yang klasik: menyebut nama lebih dulu, sebelum proses formal dimulai. Di antara partai koalisi, PKB tampil paling terbuka menyebut satu nama — sementara Golkar menegaskan tidak akan menyodorkan nama siapa pun dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden, dan Demokrat menyatakan mendukung penuh calon pilihan Prabowo.

Menyebut nama lebih dulu memberi PKB dua keuntungan: nama ketumnya masuk ke dalam percakapan publik sejak hari pertama, dan partai terlihat memperjuangkan kadernya sendiri. Risikonya juga jelas: jika nama itu tidak masuk dalam dua nama usulan Presiden, PKB harus menjelaskan kepada kadernya mengapa aspirasi itu tidak terwujud — meski Lalu sudah menyiapkan penjelasannya sejak awal, yakni PKB tidak mempersoalkan siapa pun yang dipilih.

Ada satu ganjalan yang patut dicatat. Gerindra sebelumnya memberi sinyal bahwa pengganti Gibran sebaiknya berasal dari partai pengusung Prabowo-Gibran. Cak Imin sendiri bukan orang baru di bursa wakil presiden: pada Pilpres 2024 ia maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Latar itu membuatnya dikenal luas, tetapi juga menempatkannya di luar lingkaran partai pengusung Prabowo-Gibran pada 2024.

Karena itu, kabar hari ini sebaiknya dibaca apa adanya: PKB menginginkan Cak Imin, PKB belum membahasnya secara formal, dan keputusan tetap berada di tangan Presiden Prabowo serta MPR. Bursa nama masih terbuka, dan belum ada satu nama pun yang resmi diajukan.

Daftar sumber: 1. AFU.id, 13 November 2026, “Kursi Wapres Kosong, PKB Ngegas Usul Cak Imin Gantikan Gibran” (dibaca langsung): doorstop Lalu Hadrian Irfani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat 13/11/2026; kutipan verbatim “Ya kalau ditanya PKB ya tentu kami kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar tentunya, kan?” dan “Sampai hari ini belum. Sampai hari ini belum. Tapi kalau ditanya PKB, ya PKB kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar, titik”; konteksnya: “Saat ditanya apakah sudah ada obrolan-obrolan terkait nama-nama calon, termasuk apakah Ketua Umum PKB sudah menyodorkan nama tertentu, Hadrian mengaku sampai hari ini belum ada pembahasan soal itu” 2. jawawa.id, 13 November 2026, “Gibran Resigns, PKB Puts Forward Cak Imin as Vice-President” (dibaca langsung): versi Inggris dari doorstop yang sama; “As of today, no. But if you ask PKB, PKB wants Mr Muhaimin Iskandar, full stop”; “What matters today is that our country remains stable, that all the government programmes agreed with us in the DPR can proceed properly” 3. Seantero News, 13 November 2026 14:09 WIB, “PKB Ingin Cak Imin Gantikan Gibran sebagai Wapres” (dibaca langsung): pernyataan Lalu yang sama; “Kalau ditanya PKB, tentu kami menginginkan Pak Muhaimin Iskandar”; PKB tidak mempersoalkan siapa pun yang dipilih (sumber yang sama dipakai post 1229 di situs ini) 4. KoranKota (JawaPos), 13 November 2026, “PKB Berharap Cak Imin Dipinang Prabowo jadi Cawapres Pengganti Gibran” (dibaca langsung): kutipan Lalu yang sama; “PKB prinsipnya sami’na wa tha’na terhadap Ketua Umum” 5. Kompas TV via YouTube (dibaca ringkasannya): wawancara Muhammad Khozin terkait bursa pengganti Gibran; “Dalam wawancara tersebut, Khozin enggan memberikan komentar mengenai spekulasi nama-nama yang akan menggantikan Gibran sebagai wakil presiden. Ia mengatakan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo dan PKB akan sepenuhnya mendukung keputusan tersebut” 6. bsinews.id dan lensahukum.co.id, 12 November 2026 (dibaca langsung, mengutip Detikcom): Khozin, Kamis 12/11/2026, Gedung DPR, Senayan — HMP tidak berlanjut (“Kalau HMP jelas tidak lanjutlah. Itu pasti sudah tidak lanjut, karena apa? Sudah tidak relevan. Objeknya apalagi yang mau diselesaikan”); mekanisme pengisian (14 hari sebelum paripurna untuk Presiden mengirim dua nama; MPR paling lama 60 hari memilih) 7. Fraksi PKB DPR RI, 12 November 2026, “Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Gus Khozin PKB: MPR Punya Waktu 60 Hari Pilih Pengganti” (dibaca langsung): Khozin soal Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46 ayat (2) UU MD3 8. Indowarta, 13 November 2026 (dibaca langsung): pertemuan koalisi di Istana Bogor pukul 16.00 WIB; Zulkifli Hasan membenarkan; Almuzzammil Yusuf menyebut pukul 16.00 WIB; Yusril: tenggat 14 hari baru berjalan setelah Presiden menerima surat resmi MPR 9. Antara, 13 November 2026, “Khozin sebut PKB tak bahas usulan Cak Imin jadi wapres” (tautan pemicu dari payload hook; domain diblokir untuk pembacaan teks langsung) — judulnya TIDAK dipakai sebagai dasar klaim apa pun di artikel ini: bukti yang dapat dibaca menempatkan substansi “belum ada pembahasan” pada pernyataan Lalu Hadrian (sumber 1–4), bukan Khozin 10. Latar: Cak Imin “menunggu” (Selasa 10/11/2026, post 954 di situs ini); mekanisme 14/60 hari dan Yusril (post 1169 dan 1187); paripurna 2 Desember 2026 (post 1238); surat MPR ke Presiden (post 1241); pertemuan Bogor (post 1208 dan 1244); Golkar tidak mengajukan nama (post 1208); Demokrat menyerahkan kepada Presiden (post 1202); sinyal Gerindra soal partai pengusung (post 1250); Cak Imin sebagai cawapres Anies 2024 (post 1229).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik