Terkini
Artikel dan ulasan politik

ANALISA

PDIP: Pengakuan Gibran soal Partai Lama Sudah Kedaluwarsa

PDIP menyebut pengakuan Gibran soal beratnya mengecewakan partai lamanya sudah kedaluwarsa. Hubungan politik itu sudah berakhir sejak Pemilu dan Pilkada 2024.

Oleh 13 NOV 2026 4 menit baca
Ilustrasi ruang rapat kosong di senja hari, satu kursi kosong di ujung meja panjang, spanduk merah di dinding

Gibran Rakabuming Raka dalam video monolog Kamis malam (12/11/2026) menyebut hal paling berat adalah “membuat kecewa partai yang selama ini sudah membimbing, dan membesarkan saya, serta menghadapi konsekuensi berseberangan dengannya”. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menjawab dengan satu kata: “Kedaluwarsa!” Juru bicara PDIP Guntur Romli menambahkan, partainya menghormati kejujuran Gibran — tetapi menilai pengakuan itu sudah terlambat.

Apa kata PDIP

Andreas Hugo Pareira menjelaskan maksud pernyataannya dengan menggunakan perumpamaan makanan dan obat-obatan yang telah melewati masa berlaku. “Kedaluwarsa itu artinya sudah lewat dari tanggal kedaluwarsa. Kalau makanan kedaluwarsa dimakan bisa sakit perut, mencret. Kalau obat dipaksa minum bisa jadi racun,” kata Andreas, seperti dikutip Detikcom. Juru bicara PDIP Guntur Romli juga menanggapi pengakuan tersebut. Ia menghormati keterbukaan Gibran mengenai kebimbangan ketika menerima tawaran Prabowo, tetapi menilai persoalan hubungan politik dengan partainya sudah berlalu. “Intinya kami menghormati keputusan Gibran untuk mundur, dan juga kejujurannya bercerita soal kebimbangan serta pergulatan batinnya saat menerima pinangan Pak Prabowo. Mengakui pergulatan batin itu tidak mudah. Itu manusiawi. Tapi itu sudah lewat dan telat,” ujar Guntur Romli. Guntur menjelaskan bahwa hubungan PDIP dengan Gibran, Joko Widodo atau Jokowi, serta Bobby Nasution telah berakhir setelah rangkaian Pemilu dan Pilkada 2024. “Gibran, bersama Pak Jokowi, Bobby, dan puluhan kader lainnya setelah Pilpres dan Pilkada 2024, telah diberhentikan dari keanggotaan partai karena melanggar konstitusi, AD/ART partai dan tidak patuh pada keputusan ketua umum,” kata Guntur. Menurut Guntur, keputusan pemberhentian itu adalah keputusan organisasi, bukan dendam pribadi. Ia juga menyebut pelanggaran prinsip, konstitusi yang diakali, dan Putusan MK 90/2023 — klaim PDIP, bukan fakta yang sudah diputuskan lembaga peradilan dalam perkara ini.

Konteks: hubungan yang putus sejak 2024

Hubungan Gibran dengan PDIP memang sudah lama retak. Pada September 2023, Gibran menerima pinangan Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden — sebuah keputusan yang berseberangan dengan partainya, yang saat itu mengusung Ganjar Pranowo. Polemik dokumen penyetaraan SMA Gibran kemudian berujung pada Putusan MA 742 K/TUN/2026 (30 Oktober 2026) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikannya, dan Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). MPR kini memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Dalam video monolognya, Gibran bercerita soal pergulatan batin saat menerima pinangan Prabowo — sebuah pengakuan yang, menurut PDIP, datang setelah semua jembatan sudah terbakar.

Analisis: pintu rekonsiliasi yang ditutup dari dalam

Respons PDIP ini penting bukan karena isinya yang keras, melainkan karena siapa yang mengatakannya dan kapan. Andreas dan Guntur bukan sekadar pengurus partai — mereka adalah wajah PDIP yang selama ini paling vokal soal Gibran. Dengan menyebut pengakuan Gibran “kedaluwarsa”, PDIP menutup narasi rekonsiliasi: tidak ada lagi ruang untuk cerita “saya sebenarnya masih PDIP” atau “saya terpaksa meninggalkan partai”. Hubungan itu, kata PDIP, sudah berakhir secara organisasi sejak 2024 — dan pengakuan Gibran kini tidak mengubah apa-apa. Bagi Gibran, ini berarti modal politiknya ke depan hanya bisa datang dari koalisi Prabowo, bukan dari partai lamanya. Bagi PDIP, ini adalah penegasan identitas: partai yang tidak menerima kembali kader yang sudah diberhentikan, apa pun ceritanya. Yang tersisa adalah pertanyaan apakah Gibran sendiri akan terus bercerita soal masa lalunya — atau mulai membangun narasi barunya sebagai politisi tanpa partai.

Daftar sumber: 1. lensahukum.co.id, 13 November 2026, 13.04 WIB, “Gibran Ungkap Dilema Tinggalkan PDIP, Ini Respons Partai” (mengutip Detikcom; dibaca langsung): respons Andreas Hugo Pareira (“Kedaluwarsa!” + perumpamaan makanan/obat); respons Guntur Romli (kutipan lengkap soal menghormati keputusan dan kejujuran Gibran, “sudah lewat dan telat”); pemberhentian Gibran, Jokowi, Bobby dan puluhan kader setelah Pilpres/Pilkada 2024 2. CNN Indonesia, 13 November 2026, 14.41 WIB (tautan pemicu dari payload hook; domain diblokir untuk pembacaan teks langsung — pernyataan intinya diverifikasi lewat lensahukum.co.id) 3. One.news: klaim Guntur soal pelanggaran prinsip, konstitusi yang diakali, dan Putusan MK 90/2023 (ditulis sebagai klaim PDIP, bukan fakta) 4. Tabloid Senayan: kutipan video monolog Gibran soal “membuat kecewa partai yang selama ini sudah membimbing” 5. Latar pidato: UlasPolitik, “Gibran: Mundur Bukan karena Ijazah, Jabatan Hanya Titipan”, 13 November 2026 (post 1139, dibaca lengkap) — pidato lengkap dibaca langsung dari Bloomberg Technoz.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik