Terkini
Artikel dan ulasan politik

ISTANA DAN PEMERINTAHAN

KSP: Pengeboran Migas Tak Ganggu Produksi Pangan

KSP memastikan pengeboran migas di Indramayu tak ganggu produksi pangan, dengan 260 hektare lahan pengganti. Janji itu masih harus dibuktikan di lapangan.

Oleh 13 NOV 2026 6 menit baca
Ilustrasi pompa angguk migas di samping hamparan sawah hijau saat golden hour

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) memastikan percepatan pengeboran minyak dan gas bumi (migas) di Jawa Barat tidak akan mengganggu produksi pangan. Jaminan itu disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan Ariyo Windutomo setelah KSP meninjau lokasi sumur eksplorasi AKP 004 di wilayah kerja PT Pertamina EP Regional 2 Zona 7, Kabupaten Indramayu. Pemerintah telah menyiapkan sekitar 260 hektare lahan pertanian pengganti untuk mengimbangi alih fungsi lahan pertanian yang dipakai proyek migas tersebut. Menurut KSP, lahan pengganti itu sekitar 3,7 kali lebih luas dibandingkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang digunakan untuk kegiatan migas. Skala proyeknya tidak kecil. Rencana pengembangan mencakup 925 sumur migas di wilayah kerja Pertamina EP Regional 2 Zona 7. Dari jumlah itu, 414 sumur diproyeksikan mampu mendongkrak produksi minyak dari sekitar 4.000 barel menjadi 31.000 barel per hari pada 2030.

Apa yang Dijanjikan KSP

Ariyo mengklaim produktivitas padi di salah satu lokasi bisa meningkat dari 5,5 ton menjadi 9,6 ton per hektare setiap panen. “Saya berharap alih lahan yang telah disiapkan oleh Pertamina EP tidak semata-mata hanya sebagai pengganti lahan atau tanah, tetapi merupakan lahan produktif yang juga mampu secara simultan memberikan ketahanan energi sekaligus mewujudkan visi-misi Presiden dalam ketahanan pangan,” kata Ariyo, dikutip dari laman KSP, Jumat (13/11/2026). KSP menyatakan telah mengawal eksplorasi sumur AKP 004 sejak Februari 2026 melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sejumlah pengaman administratif juga disebut sudah berjalan: surat keputusan gubernur mengenai penetapan minimal 87 persen LP2B telah terbit di enam kabupaten, dan berkas lahan pengganti seluas 22,63 hektare dijadwalkan diajukan kepada Menteri Pertanian pada minggu keempat November 2026. Lahan pengganti di Desa Jatisura, Kecamatan Cikedung, sendiri sudah diresmikan pada September 2025 — 114 hektare dengan perbaikan irigasi dan jalan usaha tani sepanjang 718 meter, yang ditargetkan menaikkan indeks pertanaman dari IP 1 menjadi IP 3.

Izin Migas Kini Jalan Paralel

Jaminan KSP itu datang di tengah percepatan perizinan migas yang sedang digeber pemerintah. Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian telah menyepakati percepatan kegiatan eksplorasi dan produksi migas yang berkaitan dengan perizinan di lingkungan Kementan. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan di Kantor Kementerian Pertanian pada Senin (9/11/2026). Sebagai tindak lanjut, SKK Migas menerbitkan surat edaran kepada seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS): kegiatan eksplorasi dan produksi boleh langsung berjalan sembari menunggu izin resmi terbit. “Untuk kegiatan eksplorasi dan produksi migas yang berkaitan dengan perizinan di Kementerian Pertanian, telah disepakati agar pelaksanaannya dapat berjalan paralel dengan proses pengurusan perizinan,” ujar Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, Selasa (10/11/2026). Di jalur yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mempercepat izin alih fungsi lahan sawah untuk jalur pipa gas di Jawa Tengah — lahan sekitar 5 hektare untuk jalur pipa, dengan sekitar 15 hektare lahan baru yang dibuka sebagai kompensasi, tiga kali lipat luas pipa. Amran menegaskan memantau langsung penerbitan SK alih fungsi lahan itu dan menargetkan tuntas sebelum akhir 2026.

Yang Masih Harus Dibuktikan

Di atas kertas, formula pemerintah ini rapi: lahan yang dipakai diganti berkali lipat, produktivitas diklaim naik, dan perizinan dipercepat tanpa menunggu antrean birokrasi. Ini sejalan dengan dua agenda Asta Cita Presiden Prabowo yang berjalan beriringan — swasembada energi dan swasembada pangan. Namun tiga hal masih berstatus klaim, bukan fakta yang terverifikasi secara independen. Pertama, angka produktivitas padi 9,6 ton per hektare adalah klaim dari lokasi yang ditinjau KSP, bukan hasil audit independen atas seluruh 260 hektare lahan pengganti. Kedua, lahan pengganti seluas 22,63 hektare baru akan diajukan ke Menteri Pertanian pada akhir November — artinya sebagian pengaman administratifnya masih berupa rencana. Ketiga, kebijakan “kerja dulu, izin menyusul” memang memangkas waktu, tetapi memindahkan beban pengawasan ke belakang. Sejarahnya juga memberi peringatan: pada Juni 2023, Pemkab Indramayu menutup enam sumur Pertamina EP karena alih fungsi LP2B yang tidak memenuhi syarat — tanpa kajian kelayakan, izin, dan lahan pengganti — dengan kerugian yang diklaim mencapai Rp1,1 miliar per hari. Jika pengawasan pasca-izin lemah, percepatan yang sama bisa berubah menjadi preseden: lahan sawah dibuka dulu, urusan administrasi belakangan. Di titik inilah janji KSP akan diuji — bukan oleh pernyataan, melainkan oleh panen di lahan pengganti dan oleh konsistensi pengawasan SKK Migas serta Kementan. Bagi pembaca, kabar ini penting karena menyangkut dua kebutuhan dasar sekaligus: energi dan pangan. Selama target produksi migas naik dan sawah tetap berproduksi, tidak ada yang perlu dipersoalkan. Tetapi bila salah satu dari keduanya gagal, biayanya ditanggung petani dan konsumen — bukan pembuat kebijakan.

Daftar sumber: 1. owrite.id, 13 November 2026, 10.17 WIB, “Ekspansi Migas di Jawa Barat Gunakan Lahan Pertanian, Pemerintah Siapkan 260 Hektare Pengganti” (dibaca langsung): 260 hektare lahan pengganti; sumur AKP 004, Pertamina EP Regional 2 Zona 7, Indramayu; 925 sumur; 414 sumur -> 4.000 menjadi 31.000 barel/hari pada 2030; lahan pengganti 3,7 kali LP2B; Desa Jatisura, Cikedung; produktivitas padi 5,5 -> 9,6 ton/ha; KSP mengawal sejak Februari 2026; SK gubernur 87% LP2B di enam kabupaten; berkas 22,63 hektare ke Mentan minggu keempat November 2026; kutipan Ariyo (dari laman KSP) 2. Antara, 13 November 2026, “KSP pastikan percepatan pengeboran migas tak ganggu produksi pangan” (tautan pemicu dari payload hook; domain diblokir untuk pembacaan teks langsung — fakta intinya diverifikasi lewat owrite.id) 3. dunia-energi.com, 10 November 2026, “Tak Perlu Tunggu Izin Terbit, SKK Migas Instruksikan KKKS Langsung Kerja” (dibaca langsung): kesepakatan ESDM-Kementan; pertemuan 9/11 di Kantor Kementan; kutipan Djoko Siswanto (Selasa 10/11); surat edaran SKK Migas ke seluruh KKKS 4. bisnisia.id, 13 November 2026, “SKK Migas KKKS Langsung Kerja Sambil Tunggu Izin” 5. viv.co.id, 13 November 2026, 08.55 WIB, “Mentan Amran Percepat Izin Pipa Gas Lewat Lahan Sawah: SKK Migas Boleh Langsung Kerja” (dibaca langsung): izin alih fungsi lahan sawah untuk jalur pipa gas di Jawa Tengah; target satu minggu; Amran memantau langsung SK; tuntas sebelum akhir 2026; pertemuan 9/11 (Amran, Wamen ESDM Yuliot Tanjung, Djoko Siswanto) 6. jurnalistik.co.id, 10 November 2026 (dibaca langsung): kata-kata Amran sendiri — “Saya sudah minta percepat. Bila perlu dalam waktu singkat diselesaikan. Di pertanian nggak ada masalah. Nggak ada.”; “Kalau bisa satu minggu, satu minggu. Karena kan rakyat menunggu”; “Justru saya yang kejar padahal saya menandatangani SK-nya. Kalau bisa sebelum berakhir 2026”; rincian 5 hektare untuk pipa + 15 hektare lahan baru sebagai kompensasi (tiga kali lipat) 7. Locus Journal, Vol. 5 No. 4, April 2026 (dibaca langsung): Juni 2023 Pemkab Indramayu menutup enam sumur Pertamina EP karena alih fungsi LP2B tanpa kajian kelayakan, izin, dan lahan pengganti; kerugian diklaim Rp1,1 miliar per hari 8. kreatorjabar.com + ogindonesia.com, September 2025 (dibaca langsung): peresmian lahan pengganti Desa Jatisura 11 September 2025 — 114 hektare, irigasi + jalan usaha tani 718 meter, target IP 1 -> IP 3; persetujuan alih fungsi LP2B untuk operasi hulu migas yang pertama di Indonesia; LP2B Indramayu 86.486 hektare.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik