Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akhirnya menyebut nama. Ditanya siapa sosok ideal untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka di kursi wakil presiden, partai itu menjawab: Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026). “Kalau ditanya PKB, tentu kami menginginkan Pak Muhaimin Iskandar,” kata Lalu kepada wartawan. Namun Lalu buru-buru memberi batas. Keinginan itu, katanya, masih sebatas aspirasi kader. Proses penentuan pengganti Gibran masih berjalan, belum ada nama resmi yang dipastikan, dan PKB tidak akan mempersoalkan siapa pun yang akhirnya dipilih.
Dari “Menunggu” ke Menyebut Nama
Pernyataan Lalu menandai perubahan nada PKB dalam tiga hari. Pada Selasa (10/11/2026), Cak Imin sendiri masih menjawab “menunggu” ketika ditanya soal pengganti Gibran dan menegaskan partainya belum membicarakan nama. Kini, sehari setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR, PKB secara terbuka menaruh ketuanya di meja. Konteksnya bergerak cepat. Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026) siang — tiba sekitar pukul 11.15 WIB, bertemu sekitar 20 menit, lalu pergi tanpa memberi keterangan. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan wakil presiden sudah kosong sejak hari itu dan menggelar rapat gabungan pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumpulkan para ketua umum partai koalisi di Istana Bogor pada Jumat sore (13/11) pukul 16.00 WIB untuk membahas pengganti Gibran. Di antara partai koalisi, PKB tampil paling eksplisit sejauh ini. Demokrat lewat AHY menyatakan tidak akan mengajukan nama, sementara PDIP lewat Said Abdullah hanya bicara kriteria — wapres ideal adalah sosok yang kuat di parlemen dan seirama dengan Prabowo — tanpa menyebut nama.
Aturan Main: Prabowo Mengusulkan, MPR Memilih
Penting untuk diluruskan: apa yang disampaikan PKB bukan pencalonan resmi. Tidak ada satu pun nama yang berstatus kandidat sampai presiden mengajukan dua nama ke MPR. Mekanismenya diatur Pasal 8 ayat (2) UUD 1945: jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden, paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi — terhitung sejak 12 November 2026, batasnya sekitar 11 Januari 2027. Lalu menyebut presiden memiliki waktu hingga 14 hari untuk mengajukan dua nama — itu pernyataan Lalu soal proses, dan Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi hal yang sama pada Kamis (12/11): batas 14 hari itu terhitung sejak presiden menerima surat permintaan MPR. Artinya, bola kini sepenuhnya di tangan Prabowo. Nama-nama yang beredar — dari AHY, Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Khofifah Indar Parawansa, hingga Cak Imin — sejauh ini baru skenario analisis para pengamat, bukan daftar resmi.
Modal Cak Imin — dan Risiko bagi Koalisi
Secara kalkulasi politik, Cak Imin memang punya modal. Ia ketua umum PKB, partai yang meraih 68 kursi DPR pada Pemilu 2024, dan sejak 2024 menjabat Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Ia juga sudah pernah menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024, mendampingi Anies Baswedan — pengalaman kontestasi nasional yang tak dimiliki semua nama di bursa. Guru Besar Komunikasi Politik UGM Nyarwi Ahmad menilai Cak Imin termasuk figur yang berpotensi dipertimbangkan Prabowo, dengan catatan penentuan calon juga menimbang usia, pengalaman politik, kapasitas kepemimpinan, dan kepentingan menjelang Pemilu 2029. Nyarwi sendiri memperkirakan sosok yang dipilih berada di bawah usia 55 hingga 60 tahun — sebuah catatan yang menjadi angin berlawanan bagi Cak Imin yang berusia 61 tahun. Namun akademisi Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, mengingatkan sisi sebaliknya: mengangkat ketua umum salah satu partai koalisi ke kursi wapres berpotensi mengubah keseimbangan internal koalisi. Pertanyaannya bukan hanya apakah PKB mendukung pemerintah — PKB sudah berada di dalam koalisi — melainkan apakah tambahan pengaruh itu membuat koalisi lebih efektif, atau justru memicu tawar-menawar baru dari partai lain yang juga merasa berhak. Lalu sendiri tampaknya menyadari sensitivitas itu. Ia menegaskan PKB tidak akan mempersoalkan siapa pun yang dipilih, dan yang terpenting hari ini adalah negara tetap stabil serta program pemerintah yang sudah disepakati bersama DPR berjalan. Pesan itu bisa dibaca sebagai upaya PKB menjaga dua hal sekaligus: menunjukkan aspirasi, tanpa terlihat menekan presiden. Yang ditunggu publik sekarang adalah dua nama dari Prabowo dan sidang MPR. Sampai surat itu keluar, semua pernyataan partai — termasuk dari PKB — tetaplah aspirasi: sah disuarakan, tetapi bukan keputusan.
Daftar sumber: 1. seanteronews.com, 13 November 2026, “PKB Ingin Cak Imin Gantikan Gibran sebagai Wapres” (dibaca langsung): pernyataan Lalu Hadrian Irfani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat 13/11/2026; kutipan “Kalau ditanya PKB, tentu kami menginginkan Pak Muhaimin Iskandar”; PKB tidak mempersoalkan siapa pun yang dipilih; presiden mengajukan dua nama setelah menerima permintaan resmi MPR, paling lama 14 hari 2. Antara, 13 November 2026, 14.05 WIB (tautan pemicu dari payload hook; domain diblokir untuk pembacaan teks langsung — pernyataan intinya diverifikasi lewat seanteronews.com) 3. faktualid.com, 13 November 2026: analisis Nyarwi Ahmad (UGM) — kriteria usia, pengalaman politik, kapasitas kepemimpinan, kepentingan Pemilu 2029; perkiraan usia di bawah 55–60 tahun; Cak Imin masuk dalam analisisnya; pernyataan di kampus UGM, Kamis 12/11/2026 4. radarjatim.id, ketik.com, ayojatim.com, 11 November 2026: analisis Surokim Abdussalam (Universitas Trunojoyo Madura) — delapan nama sebagai skenario analisis, bukan daftar resmi; PKB 68 kursi DPR Pemilu 2024; keterlibatan Muhaimin berpotensi memperkuat hubungan pemerintah dengan PKB tetapi perlu diperhitungkan agar tidak mengganggu keseimbangan koalisi 5. bloombergtechnoz.com, 12 November 2026: Ketua MPR Ahmad Muzani — batas 14 hari terhitung sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR; batas 60 hari -> paling lambat 11 Januari 2027 6. merdekapost.com: Cak Imin pernah menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendampingi Anies Baswedan 7. Latar: UlasPolitik, “Bahlil dan Cak Imin soal Gibran: Menunggu, Belum Bicara Pengganti”, 11 November 2026 (post 954, dibaca lengkap) — Cak Imin “Kita tunggu saja” (Istana, Selasa 10/11/2026); Bahlil “Kita jangan berandai-andai” 8. Latar bursa: UlasPolitik, “Kursi Wapres Kosong, Bursa Pengganti Gibran Memanas”, 12 November 2026 (post 1118); “Said Abdullah: Wapres Ideal Kuat di Parlemen, Seirama Prabowo”, 13 November 2026 (post 1190); “AHY: Demokrat Tak Ajukan Nama Pengganti Gibran”, 13 November 2026 (post 1202); “Prabowo Kumpulkan Ketum Koalisi di Bogor, Bahas Pengganti Gibran”, 13 November 2026 (post 1208).