DPR dan pemerintah menyepakati penyempitan cakupan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset: tindak pidana di luar korupsi yang bisa menjadi dasar perampasan aset dipangkas dari 13 jenis menjadi 6 jenis. Kesepakatan itu dicapai dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset bersama pemerintah, dan dilaporkan pada Jumat, 13 November 2026. Keputusan ini mengikuti pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) substansi pada 9 November 2026, yang saat itu masih mencakup 13 jenis tindak pidana di luar korupsi. Yang perlu diluruskan sejak awal: angka 13 menjadi 6 itu hanya menyangkut tindak pidana selain korupsi. Tindak pidana korupsi tetap menjadi sasaran utama RUU ini dan tidak termasuk dalam pemangkasan tersebut. Jadi bukan berarti total sasaran perampasan aset kini hanya enam tindak pidana.
Enam Tindak Pidana yang Tersisa
Menurut JDIH DPR RI, enam jenis tindak pidana lainnya yang disepakati adalah: (1) tindak pidana narkotika dan psikotropika; (2) tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme; (3) tindak pidana penyelundupan manusia; (4) tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; (5) tindak pidana perdagangan orang; (6) tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Kategori terakhir ini paling luas jangkauannya. Penjelasan pasal mencakup sejumlah kejahatan ekonomi modern, antara lain perjudian daring, penipuan investasi, dan penipuan kripto. Sebaliknya, sejumlah tindak pidana yang ada dalam draf awal kini keluar dari cakupan — antara lain tindak pidana di bidang perpajakan, perbankan, perasuransian, kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup. Tindak pidana perpajakan secara khusus dikonfirmasi tidak lagi masuk, menurut laporan DDTC News.
Mengapa Dipangkas: Alasan DPR dan Pemerintah
Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan penyederhanaan itu dilakukan agar penerapan mekanisme perampasan aset tetap proporsional dan tidak membuka ruang terlalu luas bagi potensi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum. “Jangan yang lain, kalau yang lain nanti bisa kemana-mana. Kita masih khawatir penyalahgunaan aparat penegak hukum yang sering abuse of power,” kata Habiburokhman dalam rapat Panja. Pembatasan ini juga mempertimbangkan Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC), yang mengatur mekanisme perampasan aset dalam konteks tindak pidana korupsi, serta masukan masyarakat selama pembahasan. Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menjelaskan pembatasan tersebut dimaksudkan untuk mengunci jenis tindak pidana yang menjadi sasaran perampasan aset secara limitatif. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menambahkan, tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dirumuskan dalam ketentuan tersebut merupakan core crime atau tindak pidana inti yang dapat menjangkau berbagai modus kejahatan di sektor ekonomi. Perlu dicatat pula: kesepakatan Panja adalah bagian dari proses pembahasan RUU, bukan undang-undang yang sudah disahkan. Ketentuan final tetap bergantung pada proses legislasi dan rumusan yang disahkan DPR bersama pemerintah.
Analisis: Lebih Fokus, atau Lebih Lemah?
Ada dua cara membaca pemangkasan ini — dan keduanya masuk akal. Pembacaan pertama: ini penyempitan yang sehat. RUU Perampasan Aset sejak awal dikritik karena berpotensi menjadi instrumen yang terlalu luas — aset siapa pun bisa dirampas atas dasar daftar kejahatan yang panjang. Dengan membatasi cakupan pada korupsi plus enam kejahatan berat yang jelas, RUU ini menjadi lebih terarah, lebih mudah dipertahankan di pengadilan, dan lebih sulit dipakai sebagai alat tekanan. Pembacaan kedua: ini pelemahan yang disengaja. Tindak pidana pajak, perbankan, kehutanan, dan pertambangan justru adalah ladang tempat aset hasil kejahatan paling besar bersembunyi — dan ketiganya kini keluar dari jangkauan. Jika tujuan RUU ini memiskinkan koruptor dan penjahat ekonomi, mengeluarkan kejahatan pajak dan kejahatan sumber daya alam berarti membiarkan pintu belakang tetap terbuka. Mana yang benar baru bisa dinilai dari dua hal: pertama, rumusan final pasal perampasan aset tanpa putusan pidana — seberapa kuat perlindungan hak pemilik aset yang sah; kedua, praktik penegakannya setelah RUU ini disahkan. Sampai di sana, yang bisa dicatat hari ini adalah: DPR memilih RUU yang lebih sempit dan lebih aman secara politik — dan publik berhak menagih apakah kesempitan itu dibayar dengan ketajaman.
Daftar sumber: 1. JDIH DPR RI (jdih.dpr.go.id), “Panja RUU Perampasan Aset Kerucutkan 13 Kriteria Tindak Pidana Menjadi Enam, Batasi Abuse of Power Aparat” — RILIS RESMI DPR: 13 kriteria di luar korupsi menjadi enam; alasan proporsionalitas dan UNCAC; daftar enam tindak pidana; korupsi tetap sasaran utama; Soedeson Tandra (limitatif); Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej 2. CNN Indonesia, 13 November 2026, 13.28 WIB (tautan pemicu dari payload hook; domain diblokir untuk pembacaan teks langsung — keberadaan dan tanggal itemnya terkonfirmasi lewat newshive.id, 13 November 2026, 06.33 WIB) 3. Ortax, 12 November 2026: tindak pidana perpajakan (tipijak) tidak lagi tercakup; daftar enam tindak pidana; kutipan Habiburokhman soal abuse of power (rapat Panja, Jumat 6/11/2026) 4. barometerindonesianews.com: rapat Panja Kamis 12 November 2026; bidang yang keluar dari cakupan (perpajakan, perbankan, perasuransian, kehutanan, pertambangan, lingkungan hidup); contoh kategori keenam (perjudian daring, penipuan investasi, penipuan kripto); Soedeson Tandra 5. pelitabaru.com: daftar enam tindak pidana; contoh kategori keenam; Eddy Hiariej — kategori penipuan/penggelapan sebagai core crime 6. lensakabar.com, 9 November 2026: laporan pertama soal pemangkasan 13 menjadi 6 (klaim yang saat itu belum terverifikasi — kini dikonfirmasi oleh rilis resmi JDIH DPR); detail Pasal 4 draf kesepakatan Panja 7. Latar: UlasPolitik, “Panja Kebut RUU Perampasan Aset, DPR Diingatkan Soal Batas Norma”, 9 November 2026 (post 741, dibaca lengkap) — pembahasan DIM substansi pada 9 November, saat cakupan masih 13 jenis tindak pidana di luar korupsi.