Terkini
Artikel dan ulasan politik

ISTANA DAN PEMERINTAHAN

Kursi Wapres Kosong, Bursa Pengganti Gibran Memanas

Kursi wakil presiden kosong. MPR menggelar rapat gabungan Jumat besok, Prabowo punya 14 hari mengajukan dua nama — dan bursa pengganti Gibran sudah memanas.

Oleh 12 NOV 2026 8 menit baca
Ilustrasi satu kursi kosong di tengah ruang sidang parlemen besar dengan atap lattice gaya sayap Garuda

Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis siang (12/11/2026). Ia tiba sekitar pukul 11.17 WIB, bertemu pimpinan MPR sekitar 20 menit, lalu pergi tanpa memberi keterangan apa pun. Belum genap sehari sejak surat itu diserahkan, pertanyaan publik sudah bergeser: bukan lagi soal mengapa Gibran mundur, melainkan siapa yang akan menggantikannya. Di media sosial, nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) paling sering disebut. Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Mahfud MD, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo ikut ramai dibicarakan. Namun sampai Kamis malam ini, belum ada satu pun nama resmi yang diajukan. MPR sendiri bergerak cepat. Ketua MPR Ahmad Muzani mengumumkan rapat gabungan pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD akan digelar Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB — dan menegaskan jabatan wakil presiden sudah kosong sejak hari ini.

Aturan mainnya: Prabowo mengusulkan, MPR memilih

Pengganti Gibran tidak bisa ditunjuk langsung oleh Presiden. Mekanismenya diatur Pasal 8 ayat (2) UUD 1945: “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.” Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sudah menjelaskan alurnya sejak Selasa (10/11/2026) di Istana: pengunduran diri disampaikan tertulis kepada MPR, MPR menyurati Presiden untuk mengajukan dua nama calon beserta berkas persyaratannya, lalu MPR memilih satu di antara keduanya dalam sidang. Yusril juga menyebut pemilihan dilakukan dalam 60 hari sejak MPR menerima surat usulan Presiden — titik hitung yang sedikit berbeda dari pernyataan Muzani hari ini, yang menghitung 60 hari sejak kekosongan terjadi. Soal tenggat, Muzani menyebut Presiden punya waktu 14 hari sejak surat permintaan MPR diterbitkan untuk menyetor dua nama. Aturan teknisnya ada di Pasal 46 UU MD3: dua nama calon beserta kelengkapan persyaratan disampaikan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Rapat gabungan besok akan membahas empat hal: tanggal sidang paripurna pengisian kekosongan, surat permintaan dua nama calon kepada Presiden, pembentukan tim verifikasi berkas calon, dan tim ad hoc penyusun draf ketetapan MPR. “Rapat gabungan akan diselenggarakan pada hari Jumat, pukul 14.00 WIB, besok siang,” kata Muzani di Gedung Nusantara III, Kamis (12/11/2026). Jika tenggat 60 hari dipakai penuh sejak hari ini, sidang MPR paling lambat digelar sekitar Senin, 11 Januari 2027 — dan Indonesia bisa punya wakil presiden baru pada awal tahun depan. Sementara itu, rapat paripurna DPR yang sedianya membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran hari ini dibatalkan. Nasib usul HMP yang diajukan 120 anggota DPR dari delapan fraksi itu masih diperselisihkan: sebagian fraksi menilai usul itu kehilangan objek setelah Gibran mundur, sementara pengusul dari PKS menegaskan HMP tetap berjalan sampai pengunduran diri itu final.

Nama-nama yang beredar — dan apa kata mereka sendiri

AHY adalah nama yang paling kencang dibicarakan. Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu disebut sejumlah analis sebagai kandidat dari dalam koalisi: punya jabatan menteri, punya partai, dan punya rekam jejak pemerintahan. Peneliti Citra Institute, Efriza, menempatkan AHY bersama Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad dalam kalkulasi terdepan. Tapi AHY sendiri menolak berspekulasi. Ditanya wartawan di Istana, Selasa (10/11/2026), soal peluang menjadi wakil presiden, ia hanya tersenyum dan menjawab, “Enggak-enggak.” Ia mengaku tidak tahu persis isi pembicaraan Prabowo dan Gibran, dan menegaskan Demokrat ingin memastikan proses dan prosedur konstitusi dijalani dengan baik. Klaim bahwa Prabowo sudah menunjuk AHY sebagai wapres — yang beredar di Facebook sejak September 2026 — sudah dinyatakan hoaks. Klinik Hoaks Jawa Timur mencatat Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan kepada Kompas.com pada 15 Oktober 2026 bahwa Demokrat belum menerima informasi penunjukan apa pun. Puan Maharani, Ketua DPR dari PDIP, adalah nama kedua yang paling sering muncul — dibaca sebagai opsi rekonsiliasi dan penyeimbang politik, mengingat PDIP adalah pemenang pileg. Namun PDIP membantah narasi bahwa Puan dipersiapkan menggantikan Gibran, dan Puan sendiri berulang kali menolak berspekulasi serta meminta semua pihak menghormati proses hukum. Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, ikut menamai empat tokoh dalam kanal YouTube pribadinya: AHY, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Menurut Mahfud, kewenangan mengusulkan dua nama memang berada di tangan Presiden — tetapi nama-nama itu tetap sebatas penilaiannya sebagai pengamat, bukan daftar resmi. Akademisi Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam mengajukan daftar lebih panjang: delapan nama — Puan, AHY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Dasco, Khofifah Indar Parawansa, Muhaimin Iskandar, Anies, dan Mahfud — dengan penegasan bahwa semuanya adalah skenario analisis, bukan kandidat resmi. Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya sudah membantah kabar dirinya akan menjadi wapres dan menyebutnya upaya pengalihan isu. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menolak berandai-andai. Anies dan Ganjar, dua rival Prabowo di Pilpres 2024, dibaca sebagai skenario rekonsiliasi — meski peluangnya dinilai lebih kecil karena posisi mereka di luar koalisi.

Fakta, klaim, dan rumor — dipisah

Fakta yang terverifikasi: Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 11.17 WIB dan bertemu pimpinan MPR sekitar 20 menit; Muzani membacakan isi surat itu — surat yang menurut Yusril terdiri dari lima paragraf — yang menyatakan Gibran berhenti atas permintaan sendiri; Gibran tidak menyampaikan alasan lisan saat menyerahkan surat; MPR menggelar rapat gabungan Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB; Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberi waktu paling lambat 60 hari bagi MPR untuk memilih pengganti dari dua calon usulan Presiden; rapat paripurna DPR hari ini dibatalkan. Klaim yang diatribusikan, bukan fakta yang terverifikasi: Muzani mengklaim jabatan wapres kosong sejak hari ini dan Presiden punya 14 hari sejak surat permintaan MPR — ini pernyataan resmi Ketua MPR, tetapi tafsir soal titik hitung 60 hari berbeda dengan penjelasan Yusril. Mahfud MD menyebut empat nama sebagai penilaiannya — itu opini pakar, bukan pengumuman. Para analis menyebut AHY, Puan, dan Dasco sebagai yang terdepan — itu kalkulasi politik mereka, bukan keputusan. Rumor media sosial yang tidak dijadikan fakta: klaim “Prabowo sudah menunjuk AHY” adalah hoaks yang sudah dibantah. Seruan “Gibran presiden 2029” adalah aspirasi pendukung, bukan rencana resmi — tidak ada pernyataan Gibran atau partai soal pencalonan 2029. Klaim di kolom komentar soal pensiun dan fasilitas seumur hidup bagi Gibran belum ada pernyataan resminya dan tidak diverifikasi dalam artikel ini. Tuduhan soal motif atau dalang di balik pengunduran diri Gibran tidak disimpulkan di sini — tidak ada bukti penyidik yang mendukungnya.

Apa arti bursa ini (Analisis)

Bagian ini adalah analisis, bukan fakta. Bursa pengganti Gibran sebenarnya adalah pertarungan soal konfigurasi koalisi — bukan sekadar soal siapa yang paling populer. Ada tiga skenario yang terbaca dari nama-nama yang beredar. Pertama, kesinambungan dari dalam kabinet: AHY. Ia menjaga koalisi tetap utuh dan memberi Demokrat kursi tertinggi yang pernah mereka capai sejak era SBY. Kedua, rekonsiliasi dengan PDIP: Puan atau Ganjar. Ini pilihan paling berani secara politik — merangkul partai pemenang pileg yang selama ini berada di luar pemerintahan — tetapi juga paling berisiko bagi keseimbangan koalisi yang sudah terbentuk. Ketiga, lingkaran dalam presiden sendiri: Dasco atau tokoh profesional seperti Mahfud dan Yusril. Ini pilihan paling aman bagi Prabowo, tetapi paling sedikit memberi nilai tambah politik. Satu pertimbangan yang disebut pengamat Arifki Chaniago patut dicatat: Prabowo kemungkinan tidak akan memilih figur yang bisa menjadi rivalnya di Pilpres 2029. Logika itu, bila benar, justru mempersempit bursa — dan menjelaskan mengapa nama-nama seperti AHY dan Dasco lebih sering disebut daripada Anies atau Ganjar. Yang pasti, jam konstitusi sudah berdetak. Rapat gabungan besok adalah langkah kelembagaan pertama; surat permintaan dua nama akan menyusul; dan paling lambat awal Januari 2027, MPR harus sudah memilih. Sampai Presiden benar-benar menyodorkan dua nama, semua yang beredar — dari AHY sampai Anies — tetaplah spekulasi. Bedanya, kali ini spekulasinya punya tenggat.

Daftar sumber: 1. InvestorTrust, “Ketua MPR: Rapat Gabungan MPR dan DPD akan Dihelat Jumat Pascapengunduran Diri Gibran”, 12 November 2026 (dibaca langsung — rapat gabungan Jumat 13 Nov pukul 14.00 WIB, empat agenda, 14 hari, 60 hari) 2. Investor.id, “Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR”, 12 November 2026 (hasil pencarian — penyerahan surat, tiba 11.17 WIB, pertemuan 20 menit) 3. Detikcom (dikutip Lensahukum), 12 November 2026 (hasil pencarian — jadwal rapat gabungan MPR) 4. Antara (dikutip BulatanTimes), 12 November 2026 (hasil pencarian — Gibran tidak menyampaikan alasan lisan saat menyerahkan surat) 5. CNNIndonesia.com (dikutip IndoWarta), 12 November 2026 (hasil pencarian — draf surat diserahkan kepada Prabowo di Lanud Halim, Rabu sore 11 November 2026) 6. Tribunnews via Tribun Video, 11 November 2026 (hasil pencarian — AHY: “Enggak-enggak”; Arifki Chaniago: pertimbangan Pilpres 2029) 7. NTV News, “AHY Tunggu Kejelasan Isu Gibran Mundur dari Kursi Wakil Presiden”, 11 November 2026 (hasil pencarian — AHY menunggu kejelasan, Demokrat hormati konstitusi) 8. Indonesiakini, “AHY Tak Menanggapi Spekulasi Pengganti Gibran, Demokrat Minta Proses Konstitusional”, 11 November 2026 (hasil pencarian, dicek agen utama — kutipan “Enggak-enggak”) 9. Olenka, “Respon AHY Ditanya soal Gantikan Posisi Gibran: Kita Tunggu…”, 11 November 2026 (hasil pencarian, dicek agen utama — “Enggak, enggak, enggak”) 10. NTV News, “Rumor jadi Wapres Pengganti Gibran, Puan: Jangan Berandai-andai!”, 10 November 2026 (hasil pencarian, dicek agen utama — Puan: “Jangan berandai-andai. Kita fokus saja kerja”) 11. KoranKota, “Dari Puan hingga Dasco: Siapa yang Siap Gantikan Gibran jika Benar Dimakzulkan?”, 12 November 2026 (hasil pencarian, dicek agen utama — PDIP membantah narasi Puan dipersiapkan; belum ada nama resmi) 12. Klinik Hoaks Jawa Timur, “Prabowo Tunjuk AHY Sebagai Wapres pada September 2026” (hasil pencarian — hoaks; Herzaky Mahendra Putra kepada Kompas.com, 15 Oktober 2026) 13. KoranKota, “Gibran Terancam Dimakzulkan, Mahfud MD Ungkap 4 Nama Pengganti”, 12 November 2026 (hasil pencarian — Mahfud MD: AHY, Puan, Ganjar, Anies) 14. Kebaruan.com, “Jika Gibran Mundur Siapa Pengganti Wapres? Ini Aturannya”, 11 November 2026 (hasil pencarian — Efriza: AHY, Puan, Dasco; Bahlil menolak berandai-andai; Dasco membantah) 15. Radar Jatim, “Delapan Nama Potensial Pengganti Gibran, Khofifah hingga Anies Masuk Radar Analisis Politik”, 11 November 2026 (hasil pencarian — Surokim Abdussalam: delapan nama sebagai skenario analisis) 16. Majalah Editor / Trenasia / Lensahukum, 10–11 November 2026 (hasil pencarian — mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46 UU MD3; penjelasan Yusril, 10 November 2026) 17. CINEWS.id, “Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, DPR Batal Gelar Rapat HMP”, 12 November 2026 (hasil pencarian — pembatalan rapat paripurna DPR; HMP dari 120 anggota DPR delapan fraksi). Sinyal tren media sosial: social.search 12 Nov 2026 ~16.56 WIB (Instagram/Facebook/Threads) — percakapan didominasi penyerahan surat Gibran; spekulasi pengganti paling ramai (AHY paling sering disebut, lalu Puan/Mahfud/Anies), plus seruan “Gibran 2029” dan perdebatan soal pensiun. Media sosial dipakai hanya sebagai sinyal tren, bukan sumber fakta. Latar: post 1081 (penyerahan surat), post 1090 (isi surat), post 1092 (proses kekosongan), post 1106 (lima paragraf menurut Yusril), post 1067 (nasib HMP diperselisihkan), post 954 (Bahlil/Cak Imin menunggu).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik