Komisi II DPR RI mengungkapkan gaji pokok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang diangkat menjadi penuh waktu akan ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong (Gerindra) seusai menerima aspirasi Ketua Umum Asosiasi Penggerak Tenaga Indonesia (APTI) Anton Suroso Hartanto bersama perwakilan PPPK paruh waktu dan guru non-ASN di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). “Gaji pokok mereka ditanggung oleh APBN, jadi itu sesuatu yang luar biasa bagi kami dan itu yang menjadi perjuangan Komisi II saat ini. Dan alhamdulillah bisa terakomodir berkat perjuangan pimpinan-pimpinan DPR bersama pemerintah,” kata Bahtra.
Semua PPPK paruh waktu diangkat penuh waktu
Pimpinan DPR bersama pemerintah telah menyepakati peningkatan status seluruh PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kesepakatan itu dicapai dalam rapat finalisasi di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Selain kepastian status, kesepakatan itu juga membuka peluang bagi PPPK penuh waktu untuk memperoleh kesempatan yang sama mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pemerintah sebelumnya memutuskan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu itu berlaku mulai 1 Januari 2027. Bahtra menyebut kesepakatan ini sebagai bentuk komitmen DPR bersama pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi tenaga PPPK paruh waktu sekaligus memperjuangkan kepastian status kepegawaian mereka.
Masih menunggu Peraturan Pemerintah
Meski kesepakatan telah dicapai, pelaksanaannya masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan pengaturan lebih lanjut. “Kita tinggal menunggu Peraturan Pemerintah. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama semua bisa ditindaklanjuti,” kata Bahtra. Sebagai latar, APBN 2027 menyiapkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp23 triliun untuk sekitar 1,4 juta PPPK. Selama ini gaji PPPK di daerah dibebankan ke APBD, sehingga pengalihan pembiayaan gaji pokok ke APBN dimaksudkan memberi kepastian penghasilan bagi para pegawai — tetapi sampai PP itu terbit, belum ada kepastian kapan gaji pertama dengan skema baru itu dibayarkan.
Daftar sumber: 1. Antara, “Komisi II DPR ungkap gaji pokok PPPK akan ditanggung APBN”, 12 November 2026, 10.41 WIB (judul diketahui; halaman tidak dapat dibuka langsung — dilaporkan kembali oleh NewsHive) 2. NewsHive, “Gaji Pokok PPPK Akan Ditanggung APBN”, 12 November 2026 (hasil pencarian — laporan Antara; rapat finalisasi 6 November 2026) 3. RMBanten, “Kabar Baik! PPPK Paruh Waktu Akan Diangkat Penuh Waktu, Gaji Pokok Ditanggung APBN”, 11 November 2026 (hasil pencarian — mengutip dpr.go.id/Humas DPR; kutipan Bahtra; menunggu PP) 4. HalloParlemen, “Bahtra Banong: PPPK Paruh Waktu Akan Diangkat Jadi Penuh Waktu, Gaji Pokok Ditanggung APBN”, 11 November 2026 (hasil pencarian — mengutip fraksigerindra.id; kutipan Bahtra; peluang CPNS) 5. Teras Kalteng, “PPPK Paruh Waktu Bakal Diangkat Jadi Penuh Waktu, Gaji Pokok Diusulkan Ditanggung APBN”, 11 November 2026 (hasil pencarian — dilansir dpr.go.id; kutipan Bahtra; menunggu PP) 6. InfoZone, “PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Gaji Pokok Ditanggung APBN”, 11 November 2026 (hasil pencarian — kutipan Bahtra; menunggu PP) 7. Kabar Pencari Keadilan, “DPR Dorong Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu, Gaji Pokok Diupayakan Ditanggung APBN”, 10 November 2026 (hasil pencarian — pernyataan Bahtra; menunggu PP) 8. Bungko, “Mulai 1 Januari 2027 PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu”, 11 November 2026 (hasil pencarian — mulai 1 Januari 2027). Latar: post 434 (kesepakatan 6 November 2026; pengangkatan mulai 1 Januari 2027; 242.482 guru PPPK paruh waktu; Rp23 triliun untuk guru) dan DPR emedia, 13 Oktober 2026 (tambahan DAU Rp23 triliun untuk sekitar 1,4 juta PPPK di APBN 2027).