Transformasi digital pendidikan Indonesia sedang berlari, tetapi tidak semua lembaga pendidikan ikut berlari. Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mengingatkan pemerintah agar madrasah tidak ditinggalkan dalam lompatan itu. Pernyataan tersebut disampaikan Hetifah usai mengikuti diskusi DPR NOW 2026 di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Menurutnya, kebijakan pendidikan nasional harus berlandaskan prinsip keadilan, agar seluruh peserta didik mendapat kesempatan dan kualitas layanan yang setara. “Selain integritas yang lebih tinggi dan pemerintahan yang lebih responsif, kita juga diharapkan menghadirkan kebijakan yang mendorong keadilan atau fairness,” kata Hetifah.
Kesenjangan yang disorot Hetifah
Hetifah menyoroti ketimpangan fasilitas pembelajaran digital antara madrasah dan sekolah umum. Contoh yang ia sebut: papan interaktif digital. “Misalnya, belum ada madrasah yang memiliki papan interaktif digital. Sementara sekolah negeri maupun sekolah swasta umum sekarang minimal sudah memiliki beberapa papan interaktif digital. Perlakuannya menjadi sangat berbeda,” ujar Hetifah, seperti dikutip sejumlah media dari pernyataan usai diskusi tersebut. Perlu dicatat: pernyataan bahwa belum ada madrasah yang memiliki papan interaktif digital adalah klaim Hetifah, bukan hasil pendataan yang diverifikasi secara independen dalam pemberitaan ini. Namun kesenjangan yang ia gambarkan — antara sekolah umum dan madrasah, antara kota dan daerah 3T — adalah pola yang berulang kali muncul dalam pembahasan anggaran pendidikan.
Apa yang diminta ke pemerintah
Hetifah meminta pemerintah memperluas dukungan infrastruktur dan sarana pembelajaran digital ke madrasah, tanpa membedakan jenis maupun status lembaga. Ia juga menegaskan DPR akan mengawal lewat fungsi pengawasan, agar transformasi digital tidak justru memperlebar jurang ketimpangan kualitas pendidikan. Ia berharap pemerintah dapat memastikan pemerataan dukungan sarana dan prasarana pembelajaran tanpa membedakan jenis maupun status lembaga pendidikan.
Mengapa ini bukan sekadar soal papan tulis
Sorotan Hetifah menyentuh problem struktural yang lebih dalam dari sekadar pengadaan alat. Madrasah berada di bawah Kementerian Agama, sementara sekolah umum di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dua jalur anggaran dan dua jalur kebijakan ini membuat pemerataan fasilitas digital tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu program di satu kementerian. Di titik inilah pernyataan Hetifah relevan: transformasi digital yang diukur dari sekolah-sekolah yang sudah maju akan selalu terlihat berhasil, sementara madrasah yang tertinggal tidak masuk dalam hitungan. Jika pemerintah serius menjadikan teknologi sebagai instrumen pemerataan, maka madrasah harus masuk sejak tahap perencanaan dan penganggaran — bukan sebagai catatan kaki setelah program berjalan.
Daftar sumber: 1. Antara, “Anggota DPR: Jangan abaikan madrasah dalam transformasi digital”, 12 November 2026 (judul diketahui; halaman tidak dapat dibuka langsung) 2. Kabarpolitik, “Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah”, 12 November 2026, 12.51 WIB (dibaca langsung — kedua kutipan; diskusi DPR NOW 2026, Ruang Abdul Muis, 11 November 2026) 3. Lampiran, “Hetifah Sjaifudian Soroti Ketimpangan Fasilitas Sekolah Madrasah”, 12 November 2026 (hasil pencarian — mengutip laman resmi emedia.dpr.go.id; kutipan papan interaktif digital) 4. Sudutkota, “Hetifah: Madrasah Jangan Jadi Penonton dalam Lompatan Digital Pendidikan”, 12 November 2026 (hasil pencarian).