Terkini
Artikel dan ulasan politik

ANALISA

MK Diminta Batasi Bakar Lahan Hanya untuk Masyarakat Adat

Dua pemohon meminta MK membatasi pengecualian bakar lahan hanya untuk masyarakat adat yang berladang turun-temurun. Norma itu sedang diuji di 391/PUU-XXIV/2026.

Oleh 12 NOV 2026 5 menit baca
Kebakaran hutan di sekitar kampus negeri Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Dua pemohon mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas aturan pengecualian larangan membuka lahan dengan cara membakar. Mereka meminta pengecualian itu dipersempit: hanya berlaku bagi masyarakat hukum adat yang menjalankan praktik berladang secara turun-temurun berdasarkan kearifan lokal. Para pemohon adalah Putes Lekas, Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Daerah Barito Utara sekaligus perwakilan Masyarakat Adat Dayak Taboyan, serta Era Purnama Dewi, warga Kabupaten Kampar, Riau. Permohonan itu diajukan pada Rabu (11/11/2026), menurut laporan CNN Indonesia. Yang diuji adalah Pasal 22 angka 24 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang mengubah Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Isi pasal yang dipersoalkan

Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH melarang setiap orang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Namun ayat (2) mengecualikan ketentuan itu bagi masyarakat yang memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Penjelasan pasal itu memberi batas yang konkret: pembakaran maksimal dua hektare per kepala keluarga, untuk ditanami tanaman varietas lokal, dan lahan wajib dikelilingi sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Para pemohon tidak meminta pengecualian itu dihapus sepenuhnya. Menurut laporan CNN Indonesia, mereka meminta MK memaknainya secara terbatas, yakni hanya untuk masyarakat hukum adat yang menjalankan praktik tersebut secara turun-temurun. Artinya, pembakaran di luar praktik adat yang hidup dan diwariskan tidak lagi terlindungi oleh pengecualian tersebut.

Perkara serupa sudah berjalan: 391/PUU-XXIV/2026

Permohonan ini bukan pengujian pertama terhadap norma yang sama. Menurut situs resmi MK, Bima Sadiropa Sijabat, Ketua Ikatan Mahasiswa Kalimantan Utara (IMKU), telah lebih dulu mengajukan pengujian materiil Pasal 69 ayat (2) beserta penjelasannya. Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 391/PUU-XXIV/2026 digelar pada Selasa (27/10/2026), dipimpin Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dengan anggota Ridwan Mansyur dan Arsul Sani. Dalam petitumnya, Bima meminta MK menyatakan Pasal 69 ayat (2) UU PPLH inkonstitusional. Sebagai alternatif, ia meminta penjelasan pasal itu dimaknai bersyarat: pembakaran hanya boleh dilakukan setelah memperoleh izin dari pejabat berwenang, dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, karakteristik lahan, serta tingkat kerawanan kebakaran di lahan yang akan dibakar maupun di sekitarnya.

Kuasa hukum pemohon, Kristopel Silaen, menegaskan dalam sidang bahwa pemohon tidak berpendapat seluruh kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh pembakaran lahan. Namun, menurutnya, norma tersebut tetap memberi ruang hukum bagi kegiatan yang dapat menyebabkan kebakaran. Dalil itu dikaitkan dengan pengalaman langsung: pada September 2026, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, dilanda pencemaran udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pemantauan BMKG di Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan per 17 September 2026, konsentrasi partikulat halus (PM2,5) di Tanjung Selor mencapai 152,0 µg/m³ dengan kategori sangat tidak sehat, hingga Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan memberlakukan belajar dari rumah pada 18–19 September 2026. Hingga kini belum ada putusan MK atas perkara tersebut. Belum jelas pula dari laporan yang tersedia apakah permohonan Putes–Era merupakan perkara baru atau bagian dari perkara 391/PUU-XXIV/2026, yang menurut laporan media lokal pemohonnya bertambah menjadi tiga orang setelah perbaikan permohonan pada 9 November 2026.

Pemerintah siapkan revisi, adat terbelah

Tekanan terhadap Pasal 69 ayat (2) tidak hanya datang dari ruang sidang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat pada 12–13 Oktober 2026 menyatakan pemerintah sedang menyusun revisi UU PPLH untuk diajukan ke DPR, dengan salah satu poinnya menghapus pengecualian bakar lahan berbasis kearifan lokal. “Supaya pasal yang membolehkan membakar ladang untuk membuka lahan sampai dua hektare itu akan kita hapus. Karena itu titik masuknya,” kata Jumhur. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan mendukung penuh rencana revisi tersebut. Di sisi lain, sejumlah organisasi adat menolak penghapusan itu. Pertahanan Pejuang Dayak Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) pada 9 November 2026 meminta MK menolak permohonan pengujian Pasal 69 ayat (2), dengan alasan ketentuan itu melindungi tradisi berladang masyarakat adat Dayak. TBBR menegaskan masyarakat adat Dayak tetap berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan dan menolak pembakaran lahan secara liar dan tidak terkendali.

Analisis: bukan sekadar lingkungan versus adat

Yang menarik dari permohonan terbaru ini adalah siapa yang mengajukannya. Putes Lekas bukan aktivis lingkungan dari luar, melainkan perwakilan masyarakat adat Dayak Taboyan sendiri. Garis perdebatan karena itu tidak sesederhana lingkungan versus adat: yang satu meminta pengecualian dipersempit ke praktik adat yang genuine dan turun-temurun, yang lain khawatir setiap pembatasan akan menggerus perlindungan hukum bagi peladang tradisional. Secara konstitusional, MK dihadapkan pada dua hak yang sama-sama dijamin UUD 1945: hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat 1) dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18B ayat 2 dan Pasal 28I ayat 3). Pertanyaan kuncinya bukan apakah kearifan lokal layak dilindungi — itu sudah diakui konstitusi — melainkan apakah perlindungan itu harus mencakup metode pembakaran, padahal penanaman varietas lokal sebagai tujuan budayanya dapat dilakukan dengan cara lain. MK punya beberapa jalan: menolak permohonan, mengabulkan dengan menyatakan pasal inkonstitusional, atau jalan tengah berupa tafsir konstitusional bersyarat seperti yang diminta Bima — izin pejabat berwenang plus pertimbangan cuaca dan kerawanan kebakaran. Sementara itu, jalur revisi di DPR berjalan paralel dan bisa mendahului putusan MK, bila pemerintah dan DPR benar-benar memprosesnya. Yang perlu diawasi berikutnya: jadwal sidang lanjutan perkara 391/PUU-XXIV/2026, sikap resmi MK atas permohonan Putes–Era, dan apakah draf revisi UU PPLH benar-benar sampai ke DPR.

Daftar sumber: 1. CNN Indonesia via NewsHive, “Dua Pemohon Minta MK Batasi Pengecualian Bakar Lahan”, 11 November 2026 (halaman CNN Indonesia tidak dapat dibaca langsung) 2. Mahkamah Konstitusi RI (mkri.id), “Menguji Ketentuan Kearifan Lokal dengan Lakukan Pembakaran Lahan 2 Hektare”, sidang perkara 391/PUU-XXIV/2026, 27 Oktober 2026 (dibaca langsung) 3. Kabar Tarakan, “Warga Kaltara Bima Sadiropa Gugat ke MK Aturan Pembakaran Lahan 2 Hektare, Soroti Asap Karhutla Bulungan”, 28 Oktober 2026 (dibaca langsung — PM2,5 152,0 µg/m³; belajar dari rumah 18–19 September 2026) 4. Aspek.id, “Menteri LH: Cegah Karhutla, Pemerintah Akan Revisi Pasal 69”, 14 Oktober 2026, dan GAPKI, “GAPKI Dukung Revisi UU PPLH, Larang Buka Lahan dengan Membakar”, 14 Oktober 2026 (kutipan Jumhur; dukungan GAPKI) 5. Mediakompeten, “TBBR Desak MK Pertahankan Pengecualian Pembukaan Lahan Adat”, 9 November 2026, dan Borneo News Journalist, “Tradisi Berladang Terancam, TBBR Dayak Kaltara Desak MK Pertahankan Kearifan Lokal”, 11 November 2026 (sikap TBBR) 6. TeweNews, “Gugatan Hapus Kearifan Lokal Berladang di MK Bikin Geram TBBR Barito Utara”, 11 November 2026 (perbaikan permohonan 9 November 2026; pemohon bertambah menjadi tiga orang).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik