Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Yusril dan PDIP: Jalur PTUN Gibran Sudah Tertutup

Yusril menilai putusan MK dan MA soal ijazah Gibran sudah final, sementara PDIP mempertanyakan jalur PTUN Gibran. PTUN tak bisa menganulir putusan MA.

Oleh 10 NOV 2026 6 menit baca
Ilustrasi gedung pengadilan tata usaha negara dengan timbangan keadilan dan tumpukan dokumen perkara

Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mendapat penolakan dari dua arah sekaligus pada Selasa (10/11/2026): dari pemerintah melalui Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, dan dari PDI Perjuangan melalui Ketua DPP Deddy Yevri Sitorus.

Gibran menyampaikan rencana itu kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa pagi, yang menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan itu Gibran juga menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Prabowo, menurut Gibran, menyarankan agar ia tetap menempuh jalur PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan dari SD sampai S1, serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengenai kemungkinan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA).

Namun Yusril dan Deddy menilai jalur itu secara hukum sudah tidak tersedia. Penilaian mereka berbeda latar belakang — Yusril berbicara sebagai menteri koordinator bidang hukum, Deddy sebagai politisi oposisi — tetapi kesimpulannya berimpit.

Yusril: Putusan MK dan MA Sudah Final

Yusril menjelaskan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026), bahwa sudah ada dua putusan lembaga peradilan tertinggi yang berkaitan dengan polemik ini dan keduanya telah berkekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat, dan putusan MA juga sudah final.

Putusan yang dimaksud adalah Putusan Kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026, diketok pada 30 Oktober 2026 dan salinannya dipublikasikan pada 10 November 2026. Dalam putusan itu MA mengabulkan kasasi yang diajukan H.M. Subhan terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, membatalkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tanggal 21 Mei 2026 dan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT tanggal 12 Agustus 2026, lalu mengadili sendiri pokok perkara: Surat Keterangan penyetaraan pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dinyatakan batal dan tidak sah, dan Kemendikdasmen diperintahkan mencabutnya.

Dalam pertimbangannya, MA menilai pelanggaran administrasi itu bukan sekadar kepentingan kontestan, melainkan kepentingan seluruh bangsa Indonesia. “Bahwa pelanggaran administrasi dimaksud menurut pendapat Mahkamah Agung bukan sekedar kepentingan kontestan belaka akan tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia,” demikian pertimbangan MA — yang menjadi dasar MA mengesampingkan keberatan soal tenggang waktu gugatan dan kurangnya pihak dalam perkara.

Menurut Yusril, pembatalan itu berlaku surut atau ex tunc, terhitung sejak surat itu dikeluarkan pada Agustus 2019. Konsekuensinya, kata Yusril, Gibran tidak dapat mengajukan PK atas putusan tersebut karena ia bukan pihak dalam perkara itu — tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen, dan Gibran tidak tercatat sebagai tergugat intervensi. Yusril juga memperkirakan Kemendikdasmen tidak akan mengajukan PK dan akan segera melaksanakan putusan MA setelah menerima salinan resminya.

Yusril menambahkan, apabila Kemendikdasmen sudah mencabut surat keterangan itu, objek sengketa dalam perkara PTUN lain yang berkaitan dengan surat yang sama berpotensi tidak lagi tersedia. “Kalau objeknya sudah dinyatakan batal dan tidak sah oleh MA, apalagi besok Dikdasmen mencabut keputusan itu, maka tidak ada lagi yang disengketakan. Pengadilan akan menghentikan perkara ini dengan sendirinya dan kemungkinan dihapus dari register persidangan PTUN Jakarta,” kata Yusril. Pernyataan soal penghentian perkara ini adalah perkiraan Yusril, bukan putusan pengadilan — sampai artikel ini ditulis, belum ada putusan PTUN yang menghentikan perkara tersebut, dan apakah suatu perkara dilanjutkan atau dinyatakan kehilangan objek tetap menjadi kewenangan pengadilan yang memeriksanya.

Perlu ditegaskan: putusan MA itu berkaitan dengan legalitas surat keterangan penyetaraan pendidikan, bukan putusan yang secara otomatis mengakhiri jabatan wakil presiden. Soal tindak lanjut konstitusionalnya, Yusril mengatakan pemerintah akan mengamati perkembangan pembahasan di DPR.

PDIP: PTUN Tidak Bisa Anulir Putusan MA

Kritik senada datang dari PDIP. Ketua DPP PDIP sekaligus anggota Komisi II DPR, Deddy Sitorus, mempertanyakan dasar hukum dan objek gugatan yang akan ditempuh Gibran. “Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir Putusan MA karena beda kamar, PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/birokrasi,” ujar Deddy kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Menurut Deddy, Gibran perlu menjelaskan keputusan pejabat negara mana yang akan menjadi objek sengketa, apabila surat penyetaraan yang menjadi persoalan sudah dibatalkan oleh MA. Deddy juga menyinggung perkara suket sebelumnya yang sempat bergulir di PTUN, di mana menurutnya perwakilan Kemendikdasmen tidak pernah menghadiri persidangan hingga penggugat akhirnya mencabut gugatan. “Jadi menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa,” katanya.

Deddy juga menilai langkah itu sebagai upaya mengulur waktu. Penilaian “mengulur waktu” ini adalah pandangan politik Deddy, bukan fakta yang dibuktikan penyidik atau pengadilan, dan perlu dibedakan dari fakta hukum di atas. Sebelumnya, pada 2 November 2026, Deddy juga telah mendesak Gibran mengundurkan diri secara terhormat menyusul putusan MA — desakan itu pun merupakan sikap politik PDIP, bukan amar putusan. Deddy juga meminta Gibran meminta maaf kepada Prabowo dan seluruh rakyat Indonesia, dan mengatakan apabila Gibran tidak mau mundur secara terhormat, sudah sepantasnya DPR menindaklanjuti putusan MK dan MA melalui proses yang diatur konstitusi.

Apa Artinya bagi DPR dan Gibran?

Dengan Yusril dan PDIP sama-sama menutup pintu PTUN, ruang gerak Gibran kini praktis tinggal dua: jalur politik di DPR dan keputusan pribadinya soal pengunduran diri. Di DPR, pembahasan mengenai polemik ini terus berjalan, termasuk opsi Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang sudah diteken puluhan anggota DPR. Namun Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan pada Selasa (10/11/2026) bahwa HMP belum akan diajukan dalam rapat paripurna hari itu dan prosesnya masih panjang.

Bagi Gibran, pesan dari Istana dan dari Senayan kini bertolak belakang dengan saran yang ia sampaikan dari pertemuannya dengan Prabowo. Ia masih bisa menempuh jalur hukum yang tersedia — tetapi menurut Yusril, jalur itu sudah tidak ada. Keputusan akhirnya, kata Yusril, dikembalikan kepada Gibran sendiri. Satu hal yang pasti: pernyataan mengenai kemungkinan PK belum berarti permohonan peninjauan kembali telah diajukan atau diterima pengadilan.

Daftar sumber: 1. CNN Indonesia, “PDIP Sentil Gibran: Aneh, Apa Urusannya sama PTUN”, 10 November 2026 — https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261110194733-32-1425600/pdip-sentil-gibran-aneh-apa-urusannya-sama-ptun (halaman CNN tidak dapat dibuka langsung; kutipan Deddy diverifikasi melalui Lensahukum yang mengutip Detikcom) 2. CNN Indonesia, “Yusril Ungkap Potensi PTUN Hentikan Perkara Ijazah Gibran”, 10 November 2026 — https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261110191623-12-1425583/yusril-ungkap-potensi-ptun-hentikan-perkara-ijazah-gibran (halaman CNN tidak dapat dibuka langsung; pernyataan Yusril diverifikasi melalui TubasMedia dan Aktualita) 3. TubasMedia, “Yusril: Jalur Hukum Sudah Tertutup Bagi Gibran, Putusan MK dan MA Sudah Inkracht”, 10 November 2026 — https://tubasmedia.com/yusril-jalur-hukum-sudah-tertutup-bagi-gibran-putusan-mk-dan-ma-sudah-inkracht/ 4. Lensahukum, “Deddy Sitorus Nilai PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MA soal Ijazah Gibran”, 10 November 2026 — https://lensahukum.co.id/deddy-sitorus-ptun-putusan-ma-ijazah-gibran 5. Aktualita, “Putusan PTUN Jakarta Dibatalkan MA, Suket Ijazah Gibran Tak Sah: Ini Dampak dan Langkah Lanjut”, 10 November 2026 — https://aktualita.co/nasional/putusan-ptun-jakarta-dibatalkan-ma-suket-ijazah-gibran 6. RCTI+, “PDIP Bicara Konsekuensi Putusan MA dan MK soal Ijazah Gibran: Mundur”, 3 November 2026 — https://www.rctiplus.com/news/detail/inews/5507887/pdip-bicara-konsekuensi-putusan-ma-dan-mk-soal-ijazah-gibran–mundur 7. Bloomberg Technoz, “PDIP ke Gibran usai Putusan MA: Mundur, Minta Maaf ke Prabowo”, 2 November 2026 — https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/126502/pdip-ke-gibran-usai-putusan-ma-mundur-minta-maaf-ke-prabowo 8. GoParlemen, “Gibran Masih Mau Buktikan Ijazah di PTUN”, 10 November 2026 — https://www.goparlement.com/2026/11/gibran-masih-mau-buktikan-ijazah-di.html 9. Pemberitaan UlasPolitik sebelumnya (post 901, 877, 859, 855)

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik