Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengingatkan bahwa hubungan hukum antara debitur dan kreditur, yang pada dasarnya adalah hubungan keperdataan, bisa bermetamorfosis menjadi perkara pidana. Pernyataan itu ia sampaikan dalam sebuah diskusi kelompok terarah (FGD) di Jakarta pada Senin, 26 Oktober 2026, dan dilaporkan Antara serta CNN Indonesia pada Rabu, 11 November 2026.
Peringatan ini penting karena menyentuh jutaan orang: siapa pun yang pernah berutang, memberi utang, atau berurusan dengan penagih utang. Namun pesannya bukan “yang berutang bisa dipenjara”. Pesan Eddy justru sebaliknya — ada garis batas yang tegas, dan garis itu bernama penipuan.
Garis batasnya: penipuan, bukan gagal bayar
Eddy merujuk dua pasal untuk menjelaskan kerangka itu. Pertama, Pasal 1328 KUHPerdata: penipuan pada tahap pra-kontrak bisa menjadi alasan meminta pembatalan perjanjian, dengan tetap memperhatikan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata — termasuk tiga cacat kehendak klasik: dwang (paksaan), dwaling (kesesatan), dan bedrog (penipuan).
Kedua, Pasal 492 KUHP baru (UU 1 Tahun 2023, berlaku sejak 2 Januari 2026), yang menempatkan penipuan dalam Bab XXVII tentang Perbuatan Curang. Pasal itu memidana siapa pun yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang — dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori V (Rp500 juta).
Yang perlu digarisbawahi: unsur pidananya adalah tipu muslihat sejak awal, bukan keterlambatan membayar. Seseorang yang meminjam dengan jujur lalu kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu membayar tepat waktu berada di ranah wanprestasi — ranah perdata. Prinsip ini juga ditegaskan Pasal 19 ayat (2) UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: tidak seorang pun boleh dipidana penjara atau kurungan karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang-piutang.
Mengapa peringatan ini penting sekarang
Konteksnya tidak bisa dilepaskan dari praktik penagihan di lapangan. Pada 9 November 2026, Eddy juga menegaskan penagih utang tidak bisa menarik kendaraan seenaknya: eksekusi jaminan fidusia harus mengikuti prosedur hukum, dan penagihan yang disertai kekerasan, ancaman, atau intimidasi bisa berujung pidana. Penyebaran data pribadi debitur tanpa dasar hukum pun disebutnya bisa menimbulkan konsekuensi pidana. Direktur Perdata Ditjen AHU Kemenkum Henry Sulaiman menambahkan, bila tidak ada kesepakatan soal cedera janji dan debitur tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela, eksekusi harus melalui pengadilan — merujuk putusan Mahkamah Konstitusi.
Dibaca bersama, dua pernyataan itu membentuk satu pesan yang seimbang. Di satu sisi, negara menutup celah kriminalisasi utang: gagal bayar bukan kejahatan. Di sisi lain, negara menutup celah penipuan berkedok utang: meminjam dengan rangkaian kebohongan sejak awal adalah perbuatan curang, dan hukum sudah menyediakannya pasal pidananya.
Bagi pembaca, implikasinya praktis. Simpan bukti perjanjian dan komunikasi, jangan menandatangani apa pun di bawah tekanan, dan laporkan bila penagihan disertai ancaman atau kekerasan. Bagi kreditur, jalurnya tetap perdata terlebih dahulu — somasi, mediasi, gugatan — kecuali ada bukti penipuan sejak awal. Dan satu hal yang tidak boleh dilupakan: pasal mana yang dipakai dalam sebuah kasus adalah keputusan penyidik dan jaksa berdasarkan fakta, bukan berdasarkan pernyataan seorang wakil menteri.
Daftar sumber: 1. Antara, “Wamenkum: Hubungan hukum debitur dan kreditur bisa jadi perkara pidana”, 11 November 2026 (halaman Antara tidak dapat dibuka langsung dari run ini — domain diblokir — kutipan diverifikasi lewat reproduksi beritahariini.net yang bersumber dari Antara dan dibuka langsung) 2. CNN Indonesia, “Wamenkum Sebut Hubungan Hukum Utang-Piutang Bisa Jadi Perkara Pidana”, 11 November 2026 (halaman CNN tidak dapat dibuka langsung dari run ini, domain diblokir) 3. Newshive, “Wamenkum: Penagih Tak Bisa Tarik Kendaraan Seenaknya”, 9 November 2026 (mengutip Antara) 4. Investor Trust, “Wamenkum Tegaskan Debt Collector Tidak Bisa Tarik Kendaraan Seenaknya”, 9 November 2026 5. Panglima Hukum, “Pasal 492 KUHP: Utang Macet atau Penipuan?” (teks Pasal 492 UU 1/2023, merujuk salinan resmi peraturan.bpk.go.id) 6. Teks UU 39 Tahun 1999 Pasal 19 ayat (2) (peraturan.info).