Silmy Karim kembali menjadi sorotan pada Kamis (5/11/2026), hari ketika ia dijadwalkan membacakan eksepsi atas dakwaan pemerasan dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Di tengah pemberitaan yang menyebutnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Silmy menegaskan — sebagaimana dikutip Antara pada 5 November — bahwa ia datang sendiri ke KPK. Penegasan itu bukan hal baru. Kuasa hukumnya, Soesilo Aribowo, sudah menyampaikan hal yang sama seusai sidang pembacaan dakwaan pada 29 Oktober 2026: tidak pernah ada penangkapan terhadap Silmy dalam konteks OTT, dan Silmy datang ke Gedung KPK pada malam 3 Juni 2026 atas iktikad baik. Versi ini juga diulang simpatisan Silmy dalam siaran pers pada 5 November 2026, yang meminta media mengoreksi pemberitaan dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Dua Versi tentang Malam 3 Juni
Fakta yang tidak diperselisihkan adalah rangkaian waktunya: KPK menggelar OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat pada 2–3 Juni 2026, Silmy berada di Gedung KPK pada malam 3 Juni 2026, dan pada 4 Juni 2026 KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk Silmy, lalu menahan mereka. Yang diperselisihkan adalah maknanya. Pihak Silmy menyebut kedatangan itu sukarela. KPK, melalui juru bicaranya Budi Prasetyo pada Juni 2026, menyatakan Silmy sempat dicari penyidik dalam rangkaian OTT tersebut dan diminta bersikap kooperatif sebelum akhirnya menyerahkan diri. Penyidik KPK juga pernah menyatakan kehadiran Silmy pada hari OTT itu “sudah telat”, tidak bersamaan dengan pihak-pihak lain yang diamankan. Dua versi ini belum diputus oleh pengadilan — dan justru di sinilah eksepsi menjadi penting: pengadilan akan menilai dakwaan jaksa, bukan narasi media tentang bagaimana seseorang tiba di KPK.
Yang Didakwakan — dan Yang Belum Terbukti
Dalam dakwaan yang dibacakan 29 Oktober 2026, jaksa KPK mendakwa Silmy melakukan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) dengan total nilai Rp168,92 miliar, serta menerima gratifikasi Rp33,94 miliar, sepanjang periode 2021–2026. Modus yang didakwakan adalah mempersulit, memperlambat, atau tidak menerbitkan dokumen keimigrasian seperti Izin Tinggal Kunjungan, ITAS, ITAP, dan Alih Status. Angka itu perlu dibaca dengan hati-hati. Menurut dakwaan yang sama, dari total pemerasan Rp168,92 miliar, Silmy diduga menerima Rp1,2 miliar — sisanya diduga mengalir ke tujuh terdakwa lain. Untuk gratifikasi, dakwaan menyebut Silmy diduga menerima uang tunai Rp2,56 miliar dan kepemilikan saham senilai Rp31,38 miliar. Klaim simpatisan bahwa Rp168,9 miliar “bukan uang Silmy” adalah klaim pihak pembela, bukan putusan pengadilan; kebenarannya masih harus diuji lewat pembuktian di persidangan. Silmy dijerat Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.
Kode “RAMA” dan Ujian bagi KPK
Dakwaan itu juga memuat kode “RAMA”, yang menurut jaksa merujuk pada menteri dengan dugaan alokasi Rp40 juta per pekan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto membantah menerima setoran tersebut, dan KPK menyatakan dugaan itu masih akan diuji dalam proses pembuktian. Sampai di sini, “RAMA” adalah uraian dakwaan — bukan temuan pengadilan, bukan pula bukti bahwa uang itu diterima. Sidang eksepsi dijadwalkan pukul 10.00 WIB di Ruang Kusuma Atmadja, dipimpin Hakim Ketua Atep Sopandi, dengan agenda penyampaian keberatan terdakwa sebagaimana dikonfirmasi Juru Bicara PN Jakarta Pusat Andi Saputra. Hasil sidang eksepsi hari ini belum diverifikasi dalam artikel ini — dan tidak boleh disimpulkan sebelum ada kabar resmi dari pengadilan.
